Kiri Kanan
Staf Ahli Kapolri sambut positif pembentukan posko pengaduan rekam jejak Capim KPK
Elshinta
Rabu, 17 Juli 2019 - 15:06 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Staf Ahli Kapolri sambut positif pembentukan posko pengaduan rekam jejak Capim KPK
Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. Ike Edwin. Foto: Ist.

Elshinta.com - Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. Ike Edwin menyambut positif dan mendukung langkah Koalisi Kawal Capim KPK yang akan membuka posko pengaduan masyarakat terhadap rekam jejak para kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Ike Edwin menilai, posko itu dapat berjalan berbarengan dengan posko yang dibuat Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. 

Posko pengaduan masyarakat yang dibuka oleh Koalisi Kawal Capim KPK tersebut berada di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Pangeran Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat. 

Koalisi Kawal Capim KPK terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, LBH Jakarta, Yayasan LBHI, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, LBH Pers, Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia, Indonesia Legal Roundtable, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Koalisi tersebut mengklaim posko yang mereka yang buat bersifat independen dan berharap dapat menjadi "rumah" bagi aduan masyarakat. “Karena adanya kekhawatiran bahwa posko yang dibuat oleh Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK hanya bersifat formalitas belaka," kata Kurnia Ramadhana, narahubung Koalisi Kawal Capim KPK, dalam siaran persnya, Selasa (16/7) kemarin. 

Menurut Irjen Pol Ike Edwin, posko pengaduan masyarakat yang dibuat koalisi berbagai LSM itu tidak perlu dipersoalkan. Posko itu, tandasnya, dapat berjalan berbarengan dengan posko yang dibuat Pansel Capim KPK. 

“Tentunya pengaduan yang disampaikan ke Pansel yang mempunyai legalitas sebagai panitia seleksi yang resmi dibentuk pemerintah,” kata Staf Ahli Sosial Politik Kapolri ini, di Jakarta, Rabu (17/7). 

Meski demikian, jenderal bintang dua yang lolos seleksi administrasi Capim KPK ini menilai, posko pengaduan yang diinisiasi koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu dapat menjadi alternatif lain untuk menampung pengaduan masyarakat terkait rekam jejak para Capim KPK. 

“Kita harus berpandangan positif menanggapinya. Mungkin koalisi LSM itu ingin membantu Pansel dalam men-tracking rekam jejak para Capim KPK,” kata mantan Kapolwil Surabaya yang sukses mengungkap kasus restitusi pajak bernilai ratusan miliar rupiah itu.  

Sementara itu, Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih menilai koalisi LSM tersebut boleh saja membuat posko pengaduan masyarakat terkait rekam jejak para Capim KPK sepanjang tidak melanggar aturan. “Syukur temuannya bisa membantu Pansel,” ucapnya. 

Dulu, kata Yenti, Pansel juga mendapat masukan dari ICW. Meski demikian, jelasnya, Pansel juga mempunyai metode sendiri untuk menyaring temuan rekam jejak para Capim KPK. 

"Tentu Pansel juga punya metode bagaimana untuk menyaring temuan rekam jejak tersebut, yang akan di-cross dengan hasil rekam jejak dari tracker yang lain,” kita kan harus hati hati sekali ya semua masukan harus terklarifikasi dengan baik, tidak apriori, bukan tanpa bukti, berbasis data," papar Yenti. 

Namun, Yenti juga menyayangkan latar belakang pembentukan posko itu harus mengatakan tidak percaya dengan Pansel. 

Sebelumnya, Pansel telah mengumumkan para pendaftar Capim KPK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 376 pendaftar, ada 192 orang yang lulus dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. 

Latar belakang pekerjaan para Capim KPK yang dinyatakan lolos beragam, mulai dari penegak hukum, aparatur sipil negara, advokat, akademisi hingga sektor swasta. Mereka turut mencoba peruntungan untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Pada Kamis (18/7) besok, mereka akan mengikuti tes tahap selanjutnya berupa Uji Kompetensi. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK dapat turun tangan usut penyelundupan Garuda Indonesia
Jumat, 06 Desember 2019 - 16:45 WIB
Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menilai KPK melalui Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pe...
Kemenhub sebut ada ketidaksesuaian manifest pesawat Garuda
Kamis, 05 Desember 2019 - 20:53 WIB
Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa Otoritas Bandar Udara melaporkan ada ketidaksesuaian ant...
Kasus Garuda, Menteri BUMN tunggu keputusan Bea Cukai
Kamis, 05 Desember 2019 - 18:19 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengaku masih menunggu hasil investigasi Bea dan Cukai terkait dugaan peny...
Kemenhub akan beri sanksi Garuda jika terbukti bersalah
Kamis, 05 Desember 2019 - 18:07 WIB
Kementerian Perhubungan akan menjatuhkan sanksi kepada maskapai Garuda Indonesia jika terbukti bersa...
KPK panggil Ketua Fraksi PKB DPRD DKI saksi Imam Nahrawi
Kamis, 05 Desember 2019 - 12:07 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas seba...
Satgas khusus dibentuk selidiki pemilik granat asap meledak di Monas
Kamis, 05 Desember 2019 - 06:46 WIB
Polda Metro Jaya membentuk tim satuan tugas (satgas) khusus untuk mengusut pemilik granat asap yang ...
Lima sindikat belasan kilo sabu asal Malaysia dihukum seumur hidup
Rabu, 04 Desember 2019 - 21:12 WIB
Lima orang sindikat sabu belasan kilo asal Malaysia dihukum seumur hidup dalam persidangan yang ber...
 KPK periksa Dirut PT Pupuk Kaltim
Rabu, 04 Desember 2019 - 13:46 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Pupuk Kaltim ...
Dirjen Bea Cukai tangani kasus penyelundupan barang mewah via pesawat
Rabu, 04 Desember 2019 - 12:39 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ...
JPU KPK hadirkan mantan Menag sebagai saksi Rommy
Rabu, 04 Desember 2019 - 11:40 WIB
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Menteri Agama Lukma...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once