Pemilik akun IG @reaksirakyat1 dibekuk, isi postingannya...
Elshinta
Rabu, 17 Juli 2019 - 11:03 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Pemilik akun IG @reaksirakyat1 dibekuk, isi postingannya...
Ilustrasi - Instagram. Sumber foto: https://bit.ly/2XMEFRq

Elshinta.com - Polisi membekuk pemilik akun media sosial Instagram @reaksirakyat1, Faisal Abod Batis, lantaran konten-konten digital yang diposting pada akunnya dinilai mengandung unsur penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Polri, serta ujaran kebencian dan SARA.

“Dipimpin oleh Kasubdit II Direktorat Siber Bareskrim Polri Kombes Rickynaldo Chairul dan Kompol Silvester Simamora, telah melakukan penangkapan terhadap pemilik akun Instagram reaksirakyat1, yang telah memposting konten penghinaan terhadap Presiden dan Kepolisian Republik Indonesia, postingan SARA serta ujaran kebencian,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Rabu (17/7).

Faisol ditangkap di rumahnya, di Perumahan Permata Jingga, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, pada 10 Juli lalu.

“Tersangka membuat postingan pada akun Instagramnya dengan caption ‘Kebohongan Demi Kebohongan Dipertontonkan Oleh Seorang Pemimpin Negara. Bagaima Rakyat Akan Percaya Terhadap Pemimpin Seperti ini. Konflik Agraria rezim JOKOWI: 41 orang tewas, 51 orang tertembak, 546 dianiaya, dan 940 petani; pejuang lingkungan dikriminalisasi’,” katanya. 

"`Terjadi 1.769 kasus konflik agraria sepanjang pemerintahan tahun 2015-2018. Kasus tersebut meliputi konflik perkebunan, properti, hutan, laut, tambang, dan infrastruktur`,  serta caption `Polisi gagal melindungi hak asasi manusia saat Aksi 21-23 Mei 2019`," sambung Dedi melanjutkan kata-kata yang diposting tersangka.

Dari hasil pemeriksaan, Dedi menjelaskan, tujuan tersangka memposting konten tersebut untuk menghasut masyarakat agar terprovokasi dan membenci pemerintah, juga Polri. 

Dari tangan tersangka, polisi menyita dua unit ponsel.

“Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 45 A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau Pasal 16 jo Pasal 4 huruf (b) UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan/atau Pasal 14 ayat 2 dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong; dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 160 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dan mengganggu ketertiban umum,” terang Dedi, seperti diinformasikan melalui laman resmi NTMC Polri.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:46 WIB
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N R...
Presiden minta Menko Polhukam kawal pemberantasan korupsi besar belum terjamah
Rabu, 11 Desember 2019 - 14:37 WIB
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ikut ...
Dirjen Bea Cukai: Kasus penyelundupan Harley masuk tahap penyidikan
Rabu, 11 Desember 2019 - 13:55 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyebutkan bahwa kasus penyelundupan Harley Davidson y...
Konten porno didenda Rp100 juta, Twitter koordinasi dengan Kemenkominfo
Rabu, 11 Desember 2019 - 11:47 WIB
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Trans...
KPK berikan usul, `Presiden-DPR buat UU larang mantan napi korupsi maju Pilkada`
Rabu, 11 Desember 2019 - 07:40 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk membuat ...
KPK: Tak perlu sampai 1.000 hari temukan pelaku penyerangan Novel Baswedan
Rabu, 11 Desember 2019 - 07:28 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan tidak perlu sampai 1.000 hari pelaku penyerangan ter...
Presiden minta Polri secepatnya umumkan penanganan kasus Novel Baswedan
Selasa, 10 Desember 2019 - 14:36 WIB
Presiden Joko Widodo mengaku telah mengundang Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis terkait perkembanga...
Menko Polhukam ungkap penyebab lambannya penyelesaian kasus HAM
Selasa, 10 Desember 2019 - 13:48 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyebut lambannya penyelesaian kasus Hak...
Ganjar sebut penerapan hukuman mati harus dibahas secara matang
Selasa, 10 Desember 2019 - 13:18 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat rencana penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pi...
Wali Kota Bogor nilai tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin berat
Selasa, 10 Desember 2019 - 12:44 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menilai peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia merupakan momentum u...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)