Kiri Kanan
Soal amnesti Baiq Nuril, Presiden sudah surati DPR
Elshinta
Selasa, 16 Juli 2019 - 19:35 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
Soal amnesti Baiq Nuril, Presiden sudah surati DPR
Baiq Nuril. Sumber foto: https://bit.ly/2YVz87t

Elshinta.com - Surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 15 Juli 2019 yang berisi permintaan pertimbangan permohonan amnesti untuk Baiq Nuril telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal ini merupakan langkah hukum terakhir bagi Baiq Nuril setelah sebelumnya Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak Peninjauan Kembali (PK) yang akhirnya memutus Baiq Nuril harus dieksekusi sesuai dengan vonis sebelumnya.

Vonis yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril adalah 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp 500 juta, karena dianggap melanggar UU ITE.

Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang mengemukakan bahwa ini merupakan wewenang dari Presiden untuk memberikan amnesti. 

"Tadi surat dari Presiden sudah dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI, dan sudah disampaikan ke Bamus," kata Girsang dalam wawancara bersama Elshinta.

Selanjutnya surat tersebut akan dibahas oleh Komisi III DPR RI, bersama pemerintah untuk diputuskan apakah surat dari Presiden langsung dikabulkan atau ada pertimbangan lainnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden minta Menko Polhukam kawal pemberantasan korupsi besar belum terjamah
Rabu, 11 Desember 2019 - 14:37 WIB
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ikut ...
Dirjen Bea Cukai: Kasus penyelundupan Harley masuk tahap penyidikan
Rabu, 11 Desember 2019 - 13:55 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyebutkan bahwa kasus penyelundupan Harley Davidson y...
Konten porno didenda Rp100 juta, Twitter koordinasi dengan Kemenkominfo
Rabu, 11 Desember 2019 - 11:47 WIB
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Trans...
KPK berikan usul, `Presiden-DPR buat UU larang mantan napi korupsi maju Pilkada`
Rabu, 11 Desember 2019 - 07:40 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk membuat ...
KPK: Tak perlu sampai 1.000 hari temukan pelaku penyerangan Novel Baswedan
Rabu, 11 Desember 2019 - 07:28 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan tidak perlu sampai 1.000 hari pelaku penyerangan ter...
Presiden minta Polri secepatnya umumkan penanganan kasus Novel Baswedan
Selasa, 10 Desember 2019 - 14:36 WIB
Presiden Joko Widodo mengaku telah mengundang Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis terkait perkembanga...
Menko Polhukam ungkap penyebab lambannya penyelesaian kasus HAM
Selasa, 10 Desember 2019 - 13:48 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyebut lambannya penyelesaian kasus Hak...
Ganjar sebut penerapan hukuman mati harus dibahas secara matang
Selasa, 10 Desember 2019 - 13:18 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat rencana penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pi...
Wali Kota Bogor nilai tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin berat
Selasa, 10 Desember 2019 - 12:44 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menilai peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia merupakan momentum u...
Menristek ingatkan peneliti jangan sampai masuk penjara
Selasa, 10 Desember 2019 - 07:15 WIB
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/BRIN), Bambang Brodjo...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)