PBNU tolak penyederhanaan cukai dalam PMK
Elshinta
Selasa, 16 Juli 2019 - 13:07 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
PBNU tolak penyederhanaan cukai dalam PMK
Sejumlah petani saat memanen tembakau di kebunnya. Foto: https://bit.ly/32vg16H/Elshinta.

Elshinta.com - Diskusi mengenai adanya peraturan terkait penyederhanaan dan penggabungan batas produksi cukai tembakau kembali bergulir. Menanggapi hal ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolaknya dengan tegas.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Mochamad Maksum Mahfoedz mengatakan PBNU menolak jika ada rencana memberlakukan kembali penyederhanaan dan penggabungan batas produksi cukai pada PMK yang akan datang. “PMK No 146 Tahun 2017 batal diberlakukan per Januari 2019, karena penolakan dari berbagai pihak di masyarakat, salah satunya PBNU,” ucapnya kepada media.

Maksum menekankan perlunya pemerintah bersikap adil dalam mendengarkan pendapat berbagai pihak. Pemberlakuan simplifikasi dan penggabungan akan berdampak luas kepada berbagai pihak. “Termasuk dalam kelompok pekerja pabrik, petani tembakau, buruh yang berjumlah 6,2 juta orang, serta konsumen tembakau itu sendiri yang adalah Nahdliyyin (jamaah NU)”, tambahnya.

Jika dimasukan kembali, maka pabrik rokok kecil akan menjadi yang terkena dampak paling besar. Akibat dari penggabungan, pabrikan kecil tidak memiliki cara selain selain menaikan harga. Pabrik rokok kecil yang memiliki buruh terbatas juga harus membeli pita cukai lebih mahal sebelum produknya dijual ke pasar. Dampak dari ini, konsumen akan lari ke produk lain yang mungkin dimiliki pabrikan besar. “Begitu (ada) kenaikan cukai (akibat penggabungan), pabrik kecil tidak punya bargaining power yang cukup kuat terhadap pabrik besar”, tegasnya.

Sebelumya, anggota komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan penyederhanaan cukai tembakau akan berpotensi menimbulkan akuisisi - akuisisi perusahan kecil oleh perusahaan besar. Hal ini menyebabkan pelaku usaha berkurang, dan mengarah pada oligopolisasi. “Jika ada peraturan yang memengaruhi persaingan usaha dan berpengaruh pada berkurangnya jumlah pelaku usaha, ini warning bagi kami,” ujar Kodrat.

Seperti diketahui pada tahun lalu, penggabungan batas produksi SPM dan SKM serta penyederhanaan struktur tarif cukai yang tercantum dalam PMK 146 tahun 2017 telah dicabut melalui PMK 152 tahun 2018.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dana Desa 2020 fokus untuk pengembangan wisata
Sabtu, 17 Agustus 2019 - 10:53 WIB
Elshinta.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putr...
Industri menolak penggabungan produksi rokok diterapkan
Jumat, 16 Agustus 2019 - 16:55 WIB
Elshinta.com - Industri menolak wacana penggabungan produksi rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan S...
Bekraf: Produk ekonomi kreatif dongrak daya tahan RI dari resesi
Jumat, 16 Agustus 2019 - 14:44 WIB
Elshinta.com - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf menilai Indonesia menjadi salah...
Presiden Jokowi minta pemilik mal beri ruang strategis ‘brand’ lokal
Jumat, 16 Agustus 2019 - 09:08 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa pasar Indonesia besar sekali, jangan ...
Peluang impor semakin besar dengan holding pembelian gula petani
Kamis, 15 Agustus 2019 - 17:46 WIB
Elshinta.com - Pembelian gula petani tangani holding dengan mitranya telah mematikan semangat petani...
Pemerintah akan bangun infrastruktur di 3 KEK
Kamis, 15 Agustus 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar sidang dewan nasional un...
KPK diminta bongkar kartel di Kementan
Kamis, 15 Agustus 2019 - 15:25 WIB
Elshinta.com - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) mendesak Komisi Pemberanta...
Kemenperin genjot IKM logam dan komponen otomotif
Kamis, 15 Agustus 2019 - 14:35 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan ...
Sepanjang 2019 OJK tutup ratusan pinjaman daring ilegal
Kamis, 15 Agustus 2019 - 06:39 WIB
Elshinta.com - Sepanjang tahun 2019, Otoritas Jasa Keuagan (OJK) telah menutup 400 pinjaman daring ...
Rupiah menguat didorong penundaan tarif impor barang China
Rabu, 14 Agustus 2019 - 18:24 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (14/8) ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
Elshinta Semarang