PBNU tolak penyederhanaan cukai dalam PMK
Elshinta
Selasa, 16 Juli 2019 - 13:07 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
PBNU tolak penyederhanaan cukai dalam PMK
Sejumlah petani saat memanen tembakau di kebunnya. Foto: https://bit.ly/32vg16H/Elshinta.

Elshinta.com - Diskusi mengenai adanya peraturan terkait penyederhanaan dan penggabungan batas produksi cukai tembakau kembali bergulir. Menanggapi hal ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolaknya dengan tegas.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Mochamad Maksum Mahfoedz mengatakan PBNU menolak jika ada rencana memberlakukan kembali penyederhanaan dan penggabungan batas produksi cukai pada PMK yang akan datang. “PMK No 146 Tahun 2017 batal diberlakukan per Januari 2019, karena penolakan dari berbagai pihak di masyarakat, salah satunya PBNU,” ucapnya kepada media.

Maksum menekankan perlunya pemerintah bersikap adil dalam mendengarkan pendapat berbagai pihak. Pemberlakuan simplifikasi dan penggabungan akan berdampak luas kepada berbagai pihak. “Termasuk dalam kelompok pekerja pabrik, petani tembakau, buruh yang berjumlah 6,2 juta orang, serta konsumen tembakau itu sendiri yang adalah Nahdliyyin (jamaah NU)”, tambahnya.

Jika dimasukan kembali, maka pabrik rokok kecil akan menjadi yang terkena dampak paling besar. Akibat dari penggabungan, pabrikan kecil tidak memiliki cara selain selain menaikan harga. Pabrik rokok kecil yang memiliki buruh terbatas juga harus membeli pita cukai lebih mahal sebelum produknya dijual ke pasar. Dampak dari ini, konsumen akan lari ke produk lain yang mungkin dimiliki pabrikan besar. “Begitu (ada) kenaikan cukai (akibat penggabungan), pabrik kecil tidak punya bargaining power yang cukup kuat terhadap pabrik besar”, tegasnya.

Sebelumya, anggota komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan penyederhanaan cukai tembakau akan berpotensi menimbulkan akuisisi - akuisisi perusahan kecil oleh perusahaan besar. Hal ini menyebabkan pelaku usaha berkurang, dan mengarah pada oligopolisasi. “Jika ada peraturan yang memengaruhi persaingan usaha dan berpengaruh pada berkurangnya jumlah pelaku usaha, ini warning bagi kami,” ujar Kodrat.

Seperti diketahui pada tahun lalu, penggabungan batas produksi SPM dan SKM serta penyederhanaan struktur tarif cukai yang tercantum dalam PMK 146 tahun 2017 telah dicabut melalui PMK 152 tahun 2018.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sri Mulyani tetap cairkan dana Program Keluarga Harapan awal 2020 
Rabu, 11 Desember 2019 - 19:58 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan tetap mencairkan dana untuk Program Keluarga ...
 Pertamina salurkan BBM ramah lingkungan Biosolar B30 di Sorong
Rabu, 11 Desember 2019 - 19:27 WIB
Pertamina mulai menyalurkan produk Biosolar B30 di wilayah Sorong pada Rabu (11/12) pagi waktu setem...
Sambut Era 4.0, Forum Investor Bekasi ajak industri kecil perkuat SDM
Rabu, 11 Desember 2019 - 19:16 WIB
Forum Investor Bekasi (FIB) yang merupakan lembaga nonprofit yang beranggotakan CEO perusahaan di ka...
Beri alternatif baru, PT KA Pariwisata luncurkan KA Kelas Priority
Rabu, 11 Desember 2019 - 19:08 WIB
PT Kereta Api Pariwisata meluncurkan layanan `Kereta Api Kelas Priority` untuk memberikan alternatif...
Pertamina minta pemda buat larangan penggunaan LPG 3 kg bagi ASN
Rabu, 11 Desember 2019 - 18:27 WIB
PT Pertamina (Persero) mendorong, setiap daerah membuat kebijakan larangan penggunaan gas melon 3 Kg...
Sambut Nataru, Pertamina tambah pasokan BBM dan LPG di Jawa Tengah
Rabu, 11 Desember 2019 - 18:16 WIB
Menjelang Peringatan Hari Besar Natal 2019 dan Libur Tahun Baru 2020, PT Pertamina (Persero) Marketi...
IHSG terkoreksi tipis 0,06% menutup perdagangan hari ini 
Rabu, 11 Desember 2019 - 18:06 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tipis menutup perdagangan Rabu (11/12). Mengutip RTI, ...
Rupiah melemah seiring fokus pasar pada pertemuan The Fed 
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:25 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (11/12) sore melemah se...
Harkanas 2019, Pemkab Bandung bagikan 7 ton ikan gratis
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:14 WIB
Pada peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas) ke-6 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung...
BI Kalsel gelar pertemuan tahunan tindaklanjuti arahan Jokowi
Rabu, 11 Desember 2019 - 16:48 WIB
Setelah pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) 2019 di Jakarta  yang dihadiri Presiden RI Joko Widod...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)