KPK terapkan zero tolerance terhadap pelanggaran
Elshinta
Selasa, 16 Juli 2019 - 11:55 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
KPK terapkan zero tolerance terhadap pelanggaran
Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. Sumber foto: Elshinta/Dody Handoko

Elshinta.com - Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran.

"Hal ini sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan secara terus menerus," katanya di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

Hal itu dilakukan KPK dengan memecat pengawal tahanan yang mengawal terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 Idrus Marham karena pelanggaran disiplin. "Pimpinan memutuskan Saudara M pengawal tahanan tersebut diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur di Peraturan tentang Kode Etik KPK dan aturan lain yang terkait," ujarnya.

Menurutnya, pemecatan dilakukan setelah pengawas internal (PI) melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan sendiri oleh PI KPK  terhadap saksi dan bukti elektronik.

"Perlu kami tegaskan, proses pemeriksaan dan penelusuran informasi ini dilakukan sendiri oleh PI KPK dengan cara pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan mempelajari bukti-bukti elektronik yang telah didapatkan," ungkapnya.

Dijelaskannya, pengawal yang dipecat itu sudah bekerja sejak Februari 2018. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh selama masa kerjanya di KPK.

"Saudara M menjadi pegawai KPK sejak Februari 2018 sebagai Pegawai Tidak Tetap KPK. Sehingga sampai pemberhentian dilakukan, yang bersangkutan bekerja di KPK selama 1 tahun 5 bulan. Direktorat PI telah melakukan pemeriksaan menyeluruh selama yang bersangkutan menjalankan tugasnya," ungkapnya, seperti laporan dari Reporter Elshinta.com, Dody Handoko.

Sebelumnya, ombudsman menyimpulkan adanya maladministrasi dalam pengawalan Idrus Marham ketika berobat ke RS MMC, Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada Jumat, 21 Juni 2019, ketika Idrus berada di RS MMC, Jakarta.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kementerian PPPA sebut ada kekosongan hukum dalam pengaturan pengasuhan anak
Rabu, 11 Desember 2019 - 17:46 WIB
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N R...
Presiden minta Menko Polhukam kawal pemberantasan korupsi besar belum terjamah
Rabu, 11 Desember 2019 - 14:37 WIB
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ikut ...
Dirjen Bea Cukai: Kasus penyelundupan Harley masuk tahap penyidikan
Rabu, 11 Desember 2019 - 13:55 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyebutkan bahwa kasus penyelundupan Harley Davidson y...
Konten porno didenda Rp100 juta, Twitter koordinasi dengan Kemenkominfo
Rabu, 11 Desember 2019 - 11:47 WIB
Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Trans...
KPK berikan usul, `Presiden-DPR buat UU larang mantan napi korupsi maju Pilkada`
Rabu, 11 Desember 2019 - 07:40 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk membuat ...
KPK: Tak perlu sampai 1.000 hari temukan pelaku penyerangan Novel Baswedan
Rabu, 11 Desember 2019 - 07:28 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan tidak perlu sampai 1.000 hari pelaku penyerangan ter...
Presiden minta Polri secepatnya umumkan penanganan kasus Novel Baswedan
Selasa, 10 Desember 2019 - 14:36 WIB
Presiden Joko Widodo mengaku telah mengundang Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis terkait perkembanga...
Menko Polhukam ungkap penyebab lambannya penyelesaian kasus HAM
Selasa, 10 Desember 2019 - 13:48 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyebut lambannya penyelesaian kasus Hak...
Ganjar sebut penerapan hukuman mati harus dibahas secara matang
Selasa, 10 Desember 2019 - 13:18 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat rencana penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pi...
Wali Kota Bogor nilai tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin berat
Selasa, 10 Desember 2019 - 12:44 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menilai peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia merupakan momentum u...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)