Facebook berjanji mata uang Libra akan menunggu persetujuan
Elshinta
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:11 WIB |
Facebook berjanji mata uang Libra akan menunggu persetujuan
Sumber Foto: https://bit.ly/2JyFhkX

Elshinta.com - Facebook Inc mengatakan pada Senin (15/7) bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan dengan peluncuran mata uang kripto Libra sampai masalah regulasi diselesaikan, karena Menteri Keuangan AS mengambil langkah yang tidak biasa dengan mengatakan ia memiliki kekhawatiran serius bahwa itu dapat digunakan untuk kegiatan terlarang.

David Marcus, yang mengawasi upaya blockchain Facebook, berencana memberi tahu Kongres bahwa Libra tidak sedang dibangun untuk bersaing dengan mata uang tradisional atau mengganggu kebijakan moneter.

"Asosiasi Libra, yang akan mengelola Cadangan (Libra), tidak memiliki niat untuk bersaing dengan mata uang berdaulat atau memasuki arena kebijakan moneter," Marcus dijadwalkan mengatakan pada Selasa waktu setempat, menurut kesaksian yang disiapkan yang dirilis oleh Komite Perbankan Senat. "Kebijakan moneter adalah provinsi bank sentral."

"Facebook tidak akan menawarkan mata uang digital Libra sampai kami sepenuhnya mengatasi masalah regulasi dan menerima persetujuan yang sesuai," katanya.

Berbicara dengan wartawan, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan dia tidak nyaman dengan Libra saat ini, terutama dalam menjaga terhadap pencucian uang dan penggunaan ilegal lainnya. "Mereka harus meyakinkan kami tentang standar yang sangat tinggi sebelum mereka memiliki akses ke sistem keuangan AS," katanya.

Mnuchin adalah regulator senior terbaru AS yang menyuarakan keprihatinan dengan produk tersebut, beberapa hari setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan kekhawatiran yang sama tentang mata uang digital dapat disalahgunakan.

"Mata uang kripto ini telah didominasi oleh aktivitas ilegal dan spekulasi," kata Mnuchin.

Dalam kesaksiannya yang dipersiapkan, Marcus mengatakan Asosiasi Libra, perusahaan di belakang mata uang kripto yang dipimpin Facebook, berencana untuk mendaftar sebagai bisnis layanan keuangan dengan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) --Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan -- Departemen Keuangan AS dan sepenuhnya diharapkan mematuhi anti pencucian uang dan aturan Bank Secrecy Act (UU Kerahasiaan Bank)

Sejak mengumumkan proyek Libra bulan lalu, Facebook telah menghadapi banyak kecaman dan skeptis dari para pembuat kebijakan di seluruh dunia yang mengutip kekhawatiran akan keamanan data, pencucian uang, dan perlindungan konsumen.

Marcus dijadwalkan untuk bersaksi pada Selasa dan Rabu waktu setempat di hadapan komite kongres yang mengawasi masalah keuangan dan beberapa anggota menyarankan produk tersebut dilarang.

Mengatasi beberapa kekhawatiran itu, Marcus mengatakan dalam kesaksiannya yang disiapkan bahwa mitra yang menyediakan layanan keuangan dengan Libra akan diminta untuk mematuhi aturan anti pencucian uang.

Asosiasi Libra tidak akan menyimpan data pribadi pengguna di luar informasi transaksi dasar, dan informasi pribadi yang diberikan kepada Calibra, dompet digital yang dikembangkan Facebook untuk menampung Libra, tidak akan dibagikan dengan perusahaan media sosial dan tidak dapat digunakan untuk menargetkan iklan.

Marcus menambahkan bahwa ia berharap komisioner Perlindungan Data Federal dan Informasi Swiss menjadi regulator privasi Libra karena Asosiasi Libra bermarkas di Jenewa. Asosiasi ini juga dalam pembicaraan awal dengan Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss tentang "kerangka kerja regulasi yang tepat."

Sementara Libra yang menjanjikan akan mematuhi undang-undang dan peraturan yang relevan, Marcus bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada para pembuat undang-undang tentang kelebihan-kelebihan produk juga, dengan alasan Amerika Serikat tidak seharusnya menahan inovasi semacam itu.

"Saya bangga bahwa Facebook telah memulai upaya ini di Amerika Serikat," kata kesaksiannya. “Saya percaya bahwa jika Amerika tidak memimpin inovasi dalam mata uang digital dan area pembayaran, orang lain akan melakukannya. Jika kita gagal bertindak, kita bisa segera melihat mata uang digital dikendalikan oleh orang lain yang nilainya sangat berbeda." Demikian mengutip Antara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
TNI-SAF tuntaskan latihan Posko penanggulangan terorisme wilayah perbatasan
Kamis, 22 Agustus 2019 - 06:59 WIB
Elshinta.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Singapore Armed Forces (SAF) menuntaskan lati...
Jemaah haji diingatkan antisipasi cuaca Madinah
Kamis, 22 Agustus 2019 - 06:49 WIB
Elshinta.com - Jemaah haji Indonesia gelombang II mulai tiba di Kota Madinah Al Munawarah. Kedatan...
Jemaah haji Debarkasi Makassar yang meninggal bertambah jadi 22 orang
Kamis, 22 Agustus 2019 - 06:28 WIB
Elshinta.com - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi-Debarkasi Hasanuddin Makassar me...
Rayakan HUT ke-74 RI, KJRI Jeddah bagikan paspor gratis
Rabu, 21 Agustus 2019 - 20:57 WIB
Elshinta.com - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah dari tahun ke tahun terus berupay...
Jemaah haji Debarkasi Padang yang meninggal di Tanah Suci bertambah jadi 13 orang
Rabu, 21 Agustus 2019 - 11:04 WIB
Elshinta.com - Jumlah jemaah haji asal Sumatera Barat dan Bengkulu dalam Debarkasi Padang yang men...
Apresiasi untuk penyelenggaraan haji Indonesia
Rabu, 21 Agustus 2019 - 08:44 WIB
Elshinta.com - Indonesia, sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, dinilai berhasil ...
Jemaah haji gelombang II mulai tiba di Madinah hari ini
Rabu, 21 Agustus 2019 - 07:48 WIB
Elshinta.com - Sebanyak 14 kloter jemaah haji Indonesia gelombang II mulai tiba di Madinah, Rabu (...
Belasan turis asal Tiongkok meninggal dalam kecelakaan bus di Laos
Rabu, 21 Agustus 2019 - 07:37 WIB
Elshinta.com - Sekitar 13 orang meninggal dan 31 lainnya terluka setelah sebuah bus berpenumpang tu...
Pemerintah Turki pelajari pengelolaan haji Indonesia
Selasa, 20 Agustus 2019 - 21:13 WIB
Elshinta.com - Perwakilan Pemerintah Turki mengunjungi kantor daerah kerja Mekkah, Selasa (20/8) s...
PPIH berhasil minimalisir masalah penyelenggaraan haji
Senin, 19 Agustus 2019 - 13:15 WIB
Elshinta.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai  petuga...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)