Menteri Susi: Benih lobster tidak boleh lagi ditangkap
Elshinta
Minggu, 14 Juli 2019 - 15:15 WIB |
Menteri Susi: Benih lobster tidak boleh lagi ditangkap
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sumber foto: https://s.id/5Mzq4

Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan benih lobster tidak boleh lagi ditangkap karena akan mengancam keberlanjutan komoditas tersebut di berbagai kawasan perairan nasional.

Menteri Susi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (14/7) menyatakan, penjualan benih lobster merugikan karena nilai jualnya terlampau kecil jika dibandingkan dengan nilai jual lobster dewasa. "Bibit lobster diambil dan dijual dengan harga Rp3.000, Rp10.000, Rp30.000 per ekornya. Padahal, harga satu ekor lobster kan sama dengan harga 30 kg, 40 kg, 50 kg ikan," jelasnya.

Sejalan dengan hal itu, Susi berharap bibit lobster yang telah dilepasliarkan dibiarkan tumbuh di alam dan dipanen oleh nelayan saat sudah dewasa. Ia menjelaskan, penyelundupan benih lobster sebenarnya bukan fenomena yang baru, hanya saja, selama ini praktik ilegal tersebut kurang mendapatkan perhatian sehingga menjadi praktik yang seolah-olah lazim saja terjadi.

Oleh sebab itu, Susi pun menaruh perhatian khusus dan menindak tegas para pelaku penyelundupan benih lobster dan terbukti, hasilnya pun sudah mulai terlihat saat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri No 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan, lobster yang undersized dan bertelur tidak boleh diambil dari perairan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Susi menyatakan, lautan merupakan kawasan yang bisa diakses berbagai masyarakat tanpa modal tinggi sehingga penting untuk melestarikannya dan memberdayakannya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu, ia menekankan pentingnya untuk menjaga laut, yang dinilainya merupakan satu-satunya sumber daya alam (SDA) yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa modal tinggi.

Hal itu, ujar dia tak lepas dari tak terbatasnya akses terhadap laut yang tak bisa dibatasi kepemilikannya oleh perorangan atau pun kelompok tertentu. "Satu-satunya SDA yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa modal tinggi ya perikanan. Tambang, minyak itu tidak mungkin masyarakat umum bisa akses. Laut ini satu-satunya yang tidak ada kaveling-kaveling," tuturnya, dihimpun Antara.

Menteri Susi juga mengingatkan bahwa menjaga laut sebagai masa depan bangsa sesuai visi Presiden Joko Widodo adalah hal yang tepat. Hal tersebut, lanjutnya, karena daratan termasuk lahan pertanian bisa berkurang pada masa depan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri tinjau Manokwari hari ini
Kamis, 22 Agustus 2019 - 09:49 WIB
Elshinta.com - Menko Polhukam Wiranto bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jend...
Temui Gubernur Malut, Ikatan Mahasiswa Papua di Ternate minta jaminan keamanan
Kamis, 22 Agustus 2019 - 09:24 WIB
Elshinta.com - Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Ternate, Maluku Utara, meminta jaminan keamanan dari pe...
Wacana Pemilu oleh MPR, ternyata ini penyebabnya
Kamis, 22 Agustus 2019 - 09:12 WIB
Elshinta.com - Wacana Pemilihan Umum (Pemilu) kembali melalui Majelis Permusyawaratan (MPR) RI kar...
Mahasiswi ini tewas gantung diri jelang hari pernikahaan
Kamis, 22 Agustus 2019 - 08:10 WIB
Elshinta.com - Seorang mahasiswi asal Nagan Raya, Aceh bernama Lia Yulrifa (25) ditemukan tewas ter...
Kekeringan, PDAM Tirta Bhagasasi beri harga khusus pemasangan baru
Kamis, 22 Agustus 2019 - 07:19 WIB
Elshinta.com - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi, Bekasi Jawa Barat, menetapkan bi...
Satgas Pamtas Yonif 411/Pdw Kostrad gelar lomba panahan tradisional di Papua
Kamis, 22 Agustus 2019 - 06:37 WIB
Elshinta.com - Dalam rangka memeriahkan dan semangat HUT ke-74 Republik Indonesia, personel Satuan...
22 Agustus 1945: Badan Keamanan Rakyat resmi dibentuk
Kamis, 22 Agustus 2019 - 06:07 WIB
Elshinta.com - Setelah membentuk beberapa kelengkapan negara, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indones...
Pengamat: Masalah Papua membutuhkan penanganan komprehensif
Rabu, 21 Agustus 2019 - 21:26 WIB
Elshinta.com - Pengamat politik asal Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi menilai masal...
Kemenhub komitmen bangun bandara di wilayah 3T
Rabu, 21 Agustus 2019 - 20:22 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara da...
Wiranto kobarkan kedamaian di Papua
Rabu, 21 Agustus 2019 - 19:44 WIB
Elshinta.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purnawirawan) ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)