Kasus Rizieq Shihab, persoalan politik atau hukum?
Elshinta
Rabu, 10 Juli 2019 - 07:39 WIB |
Kasus Rizieq Shihab, persoalan politik atau hukum?
Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Sumber foto: https://bit.ly/2LLadzJ

Elshinta.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menilai, dalam kasus Habib Rizieq Shihab (HRS) harus dipisahkan antara persoalan politik dan hukum.

Persoalan politik tersebut yaitu pemulangan HRS sebagai syarat rekonsiliasi yang diajukan kubu Prabowo-Sandi.

"Kalau masalah hukum punya mekanisme sendiri, bisa diajukan upaya hukum. Kita harus bisa memisahkan persoalan politik dan hukum jangan diintervensi," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).

Menurut dia, kalau HRS ingin kembali ke Indonesia maka harus disambut dengan tangan terbuka, jangan dipersulit namun kalau ada urusan lain di luar politik misalnya kasus hukum, harus dihadapi.

Masinton menyambut baik apabila HRS ingin kembali ke Indonesia, namun ketika sudah di Indonesia maka kasus hukumnya harus diselesaikan.

"Kalau mau pulang kan bisa melalui jalur udara dan laut, ketika sampai di Indonesia akan disambut dengan tangan terbuka dan tidak akan dihalang-halangi," ujarnya, dikutip Antara.

Dia mengingatkan bahwa langkah rekonsiliasi, diawali dengan keluhuran kemudian ketulusan untuk bangun kebersamaan dan persatuan bangsa.

Karena itu, menurut dia, rekonsiliasi harus dimaknai dalam rangka menjalin kebersamaan persaudaraan dan persatuan tanpa ada kepentingan lain karena semangatnya keluhuran dan ketulusan.

"Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, proses penegakan hukum harus kita hormati dan tidak boleh diintervensi. Karena itu dalam rekonsiliasi tidak boleh ada embel-embel lain, tidak untuk kepentingan orang per orang, tapi untuk kepentingan seluruh elemen bangsa," katanya.

Menurut dia, rekonsiliasi itu harus dimaknai untuk membangun persatuan dan persaudaraan, bukan transaksi apapun baik jabatan maupun kepentingan lain di luar kepentingan bangsa.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani tidak menyangkal bahwa salah satu syarat rekonsiliasi antara kubu Prabowo dan Jokowi adalah pemulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan pembebasan para tokoh yang ditahan kepolisian.

"Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq) kan beberapa waktu lalu banyak ditahan ratusan orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).

Dia menilai, dengan langkah pemulangan Habib Rizieq dan pembebasan para tokoh, diharapkan ketegangan di tengah masyarakat menjadi mengendor sehingga gesekan tidak ada lagi.

Muzani mengatakan tidak ada syarat lain yang diajukan pihaknya kepada Jokowi, selain pemulangan Rizieq dan pembebasan sejumlah orang yang ditahan karena perbedaan pandangan politik di Pemilu 2019. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jelang pelantikan presiden, puluhan mobil VVIP disiapkan untuk tamu negara
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 09:29 WIB
Elshinta.com - Sekretariat Presiden telah menyiapkan mobil VVIP untuk tamu negara setingka...
Darmin: Harga komoditas jadi tantangan awal menjabat Menko
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 06:50 WIB
Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan persoala...
Kawal pelantikan presiden Polres Jaksel kerahkan 1.000 personel
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 06:17 WIB
Elshinta.com - Polres Metro Jakarta Selatan mengerahkan 1.000 orang personel untuk mengawal dan...
Gelar Gladi Kotor pelantikan, Sekjen MPR: Sudah maksimal semua
Jumat, 18 Oktober 2019 - 19:51 WIB
Elshinta.com - Sekretaris Jenderal MPR Ma`ruf Cahyono mengungkapkan Gladi Kotor prosesi pelantikan P...
Tjahjo Kumolo ingatkan menteri baru tak boleh punya visi-misi sendiri
Jumat, 18 Oktober 2019 - 19:29 WIB
Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para menteri baru yang akan membantu ...
Bekasi tiadakan HBKB saat pelantikan Presiden
Jumat, 18 Oktober 2019 - 19:18 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kota Bekasi meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) pada Minggu (2...
Pemkab Bekasi minta LRT diperpanjang hingga Cikarang
Jumat, 18 Oktober 2019 - 19:07 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta pengoperasian kereta api ringan (Lintas Rel Terpa...
Upah minimum di DIY masih rendah, buruh desak DPRD tak diam
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:56 WIB
Elshinta.com - Sejumlah aktivis buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Daerah Istimewa Yog...
GMNI Medan ajak masyarakat jaga kondusifitas saat pelantikan Presiden
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:33 WIB
Elshinta.com - Ketua DPC GMNI Kota Medan, Samuel Gurusinga mengajak seluruh masyarakat Kota Medan un...
Sekjen MPR bantah persiapkan paranormal untuk gladi bersih pelantikan Presiden
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:21 WIB
Elshinta.com - Sekretaris Jenderal MPR, Ma`ruf Cahyono mengatakan tidak pernah mempersiapkan paranor...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV