Kemendagri siapkan kebijakan dukungan Pilkada 2020
Elshinta
Rabu, 03 Juli 2019 - 17:16 WIB |
Kemendagri siapkan kebijakan dukungan Pilkada 2020
Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, Akmal Malik. Sumber foto: https://bit.ly/2YCZ5Zi

Elshinta.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung terselenggaranya perhelatan Pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia pada 2020.

"Peran pemerintah dalam pelaksanaan kontestasi demokrasi lokal maupun nasional ada enam hal kebijakan dukungan," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik ketika dihubungi Antara dari Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (3/7).

Dukungan pertama adalah penyiapan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang tengah diintensifkan koordinasinya dengan Direktorat Jenderal Penduduk dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kepemilikan e-KTP, kata Akmal, adalah salah satu pertimbangan bagi pemilih untuk datang ke TPS menyalurkan haknya.

Berikutnya adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyelenggara Pilkada 2020 untuk mengalokasikan dana operasional penyelenggaraan Pilkada melalui nota pemberian dana hibah. Dukungan berikutnya yang menjadi fokus penting Kemendagri berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilih dalam menentukan kepala daerah selanjutnya.

"Isu yang sekarang disoroti adalah pemenuhan hak bagi masyarakat dalam menyalurkan suaranya. Sebab pemilih kita di Pilkada biasanya lebih rendah dari Pemilu tingkat nasional," ungkap Akmal, sebagaimana dikutip Antara.

Dukungan terhadap teknis Pilkada di lapangan, kata Akmal, telah diserahkan pihaknya kepada masing-masing pemerintah daerah di bawah koordinasi Kemendagri. Teknis yang dimaksud berkaitan dengan ketentuan mundur dari jabatan aktif bagi kontestan petahana yang akan kembali maju di Pilkada.

"Yang akan dibutuhkan nanti adalah pejabat pelaksana agar ketentuan harus mundur bagi calon petahana tidak sampai menganggu pelayanan publik di daerah. Kita sedang siapkan aturan terkait jabatan pelaksana tugas maupun Penjabat (Pj) bagi petahana," tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPP Golkar tetapkan Teh Nia dan Usman Sayogi di Pilkada Kabupaten Bandung
Minggu, 12 Juli 2020 - 17:53 WIB
Berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No. SKEP - 89/DPP/GOLKAR/2020 tentang...
KPU siapkan skema tahapan jika penyelenggara positif COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...
Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka masih bisa ikut pilkada
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:27 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus t...
Mendagri Tito Karnavian cek kesiapan Pilkada di Papua
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:55 WIB
Khatib Shalat Jumat, Ustadz Saiful Islam Alpayage mendoakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...
KPU Kota Binjai launching e-Coklit untuk Pilkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, launching e-Coklit untuk Pilkada serentak m...
KPU Sambas lakukan tes cepat untuk semua petugas Pillkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:54 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan tes cepat semua petugas Pil...
Siap hadapi Pilkada, Polres Kotabaru simulasi sistem pengamanan kota
Rabu, 08 Juli 2020 - 17:58 WIB
Masih dalam suasana Hari Bhayangkara ke-74, Polres Kotabaru melaksanakan kegiatan simulasi Sistem Pe...
Petugas Pilkada di Provinsi Gorontalo wajib uji cepat COVID-19
Selasa, 07 Juli 2020 - 11:44 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, memastikan seluruh penyelenggara di tiga kabupaten y...
Kerawanan Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang meningkat
Selasa, 07 Juli 2020 - 09:59 WIB
Tingkat kerawanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 meningkat seiring dengan per...
Ketua Bawaslu RI ingatkan petahana tak politisasi bantuan COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 - 14:46 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan kepala daerah yang kembali mencalonkan d...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV