Kiri Kanan
KPU Yogyakarta: KPPS langgar kode etik tak jadi penyelenggara Pemilu
Elshinta
Minggu, 30 Juni 2019 - 13:38 WIB |
KPU Yogyakarta: KPPS langgar kode etik tak jadi penyelenggara Pemilu
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan. Sumber foto: https://bit.ly/2ZXc7Bm
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada Pemilu 2019 di daerah ini yang melanggar kode etik tidak bisa lagi menjadi penyelenggara Pemilu pada tahun selanjutnya. "Tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi kita, yang pertama bahwa yang dapat sanksi kode etik dan menjadi kewenangan dari kabupaten/kota itu, besok tidak boleh lagi menjadi penyelenggara Pemilu," kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan di Kabupaten Bantul, DIY, Minggu (30/6). Dia mengatakan, pada Pemilu 2019, ada tujuh anggota KPPS di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) Desa Tamanan, Kabupaten Bantul melanggar kode etik dan telah diberi sanksi berupa dua orang diberhentikan dan lima orang diberi peringatan tertulis. Selanjutnya, ada satu anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Sleman juga melanggar kode etik penyelenggara pemilu yang berakibat pada pemberhentian dan pemrosesan secara hukum. "Sama halnya dengan di Sleman ketika ada PPK yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, selain diberhentikan, sanksinya besok tidak lagi direkomendasikan menjadi penyelenggara pemilu," ujar Hamdan. Pada tahun 2020, tiga kabupaten di wilayah DIY yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada), sehingga petugas pelanggar kode etik itu tidak akan dipakai kembali pada pemilu tersebut. "Jadi dua hal ini yang memang menjadi sanksi yang harus diterima, karena bekerja di KPU harus pegang kemandirian, profesionalitas dan integritas. Itu yang penting, ketika mereka melanggar kode etik ada sanksinya," tandasnya.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PKB resmi calonkan Djoko Susanto jadi calon Bupati Jember
Sabtu, 07 Desember 2019 - 17:39 WIB
Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember tahun 2020 Partai Gerindra Jawa Timur akan memberangakat...
Ribuan pelamar berebut jadi Panwascam Pilkada
Sabtu, 07 Desember 2019 - 08:29 WIB
Sebanyak 2.171 pelamar berebut menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) untuk Pemili...
Pendaftar Panwascam Pilkada 2020 membludak
Rabu, 04 Desember 2019 - 19:39 WIB
Animo pelamar mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk pemilih...
Syarat surat dokter bagi disabilitas pemilih dihapus, KPU ungkap alasannya
Rabu, 04 Desember 2019 - 07:26 WIB
Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menghapus syarat disabilitas mental psikososial ter...
KPU Sukoharjo buka `desk help` jalur independen Pilkada 2020 
Selasa, 03 Desember 2019 - 20:16 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo membuka desk help untuk pencalonan perseorangan dala...
KPU: Petugas pemutakhiran data pemilih bisa kena sanksi
Selasa, 03 Desember 2019 - 09:13 WIB
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan agar petu...
Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Depok komit bersinergi pengawasan bersama wartawan
Minggu, 01 Desember 2019 - 08:18 WIB
Menjelang Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mulai menyusun strategi terutama ...
Pansel: Baru dua `balon` Bupati Bandung yang kembalikan formulir
Jumat, 29 November 2019 - 19:01 WIB
Panitia seleksi pendaftaran bakal calon (balon) Bupati Bandung, Cecep Suhendar mengungkapkan baru ad...
Polresta Tangerang petakan lokasi rawan saat Pilkades
Jumat, 29 November 2019 - 15:26 WIB
Polresta Tangerang memetakan sejumlah titik lokasi rawan pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten ...
Bawaslu RI teliti tingkat kerawanan pilkada tiap daerah
Selasa, 26 November 2019 - 17:57 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah meneliti tingkat kerawanan pelaksanaan pemilihan kepala da...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 217
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once