Kuasa hukum KPU berpengalaman tangani sengketa Pemilu
Elshinta
Minggu, 26 Mei 2019 - 09:26 WIB |
Kuasa hukum KPU berpengalaman tangani sengketa Pemilu
Ketua Kuasa Hukum PHPU Pilpres KPU RI, Ali Nurdin. Sumber foto: https://bit.ly/2HB5s9E

Elshinta.com - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menghadapi sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) dari firma hukum ANP Law Firm memiliki sejumlah pengalaman membela penyelenggara Pemilu tersebut dalam sengketa tahun-tahun sebelumnya.

Ketua tim hukum sengketa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, Ali Nurdin di Jakarta, Sabtu (25/5), mengatakan firmanya ditunjuk sebagai kuasa hukum KPU untuk sengketa parpol peserta pemilu pada 2013 dan pada 2014 menjadi ketua tim kuasa hukum untuk sengketa Pileg partai politik peserta Pemilu.

"Pada 2014 ada 903 perkara, yang berhasil kami tangani 880 menang 23 yang pemungutan suara ulang (PSU). Keberhasilan 97,5 persen," ujar Ali Nurdin seperti dilaporkan Kantor Berita Antara.

Dalam Pemilu 2019, selain ditunjuk mendampingi KPU dalam sengketa pilpres, ANP Law Firm juga menjadi kuasa hukum KPU menghadapi sengketa untuk partai politik peserta pemilu. "Di Bawaslu kami juga menjadi kuasa hukum KPU dalam sengketa partai politik di PTUN," tambah dia.

Sementara itu, untuk sengketa Pilpres 2019 ini, Ali mengaku tidak melihat tantangan yang berbeda dibandingkan gugatan-gugatan pemilu sebelumnya.

"Tantangannya biasa saja ya. Yang namanya pemilu ada yang menang dan ada yang kalah. Tentunya yang kalah mempersoalkan masalah tahapan dan kami selaku kuasa hukum tentunya menyiapkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik," ungkapnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tahapan Pilkada Depok akan kembali dimulai 15 Juni 2020
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:57 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat, Nana Shobarna menyatakan tahapan Pilkada re...
Pengamat: Pilkada saat pandemi harus akomodir hak politik rakyat
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:14 WIB
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan pemilihan kepala daerah...
Kemendagri minta pemda dukung dan bantu KPU siapkan Pilkada 2020
Kamis, 28 Mei 2020 - 16:12 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) agar membantu Komisi Pemilih...
KPU Kota Depok kaji penambahan anggaran pilkada
Kamis, 28 Mei 2020 - 13:22 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat akan melakukan persiapan yang dianggap perlu, di ...
Mendagri: Pilkada 2020 tetap kedepankan protokol kesehatan
Rabu, 27 Mei 2020 - 16:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang ...
Jutaan data diduga bocor, KPU periksa kondisi server data
Jumat, 22 Mei 2020 - 09:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan keamanan server data milik pe...
Ketua MPR apresiasi pemerintah tunda pelaksanaan Pilkada 2020
Rabu, 06 Mei 2020 - 16:45 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda jadwal pelaksanaan Pil...
Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:26 WIB
Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undan...
KASN-Bawaslu perkuat pengawasan netralitas ASN dalam pilkada
Senin, 27 April 2020 - 10:58 WIB
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjas...
Perludem sebut Pilkada baiknya ditunda pertengahan 2021
Selasa, 31 Maret 2020 - 11:54 WIB
Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menyarankan agar penyelenggaraan hari pemilihan ke...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV