Pemerintah tidak akan bentuk Tim Pencari Fakta KPPS
Elshinta
Rabu, 15 Mei 2019 - 11:46 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Dewi Rusiana
Pemerintah tidak akan bentuk Tim Pencari Fakta KPPS
KSP Moeldoko didampingi Mendagri dan Menkes menyampaikan keterangan pers usai rapat di Gedung Bina Graha, Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2JATmPg

Elshinta.com - Pemerintah memastikan tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Serentak 17 April 2019 lalu. Alasannya, karena menurut data Kementerian Kesehatan, kematian para petugas itu sebagian besar karena penyakit jantung, stroke.

“Penyebab kematiannya bisa dibuktikan. Bukan karena diracun," kata Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral (Purn) Moeldoko usai rapat dengan dengan sejumlah menteri dan pihak terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (14/5).

Rapat yang dipimpin oleh KSP Moeldoko itu dihadiri di antaranya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek, Sekretaris Jenderal KPU (Komisi Pemilihan Umum) Arif Rahman Hakim, dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Moeldoko menyayangkan sejumlah pihak yang menyebut banyak petugas KPPS meninggal tidak wajar karena diracun. Kepala Staf Presiden itu menilai pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang sesat.

“Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban,” ujar mantan Panglima TNI.

Meski tidak membentuk tim pencari fakta, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan mengkaji sejumlah faktor, baik dari sisi kesehatan maupun beban kerja petugas KPPS yang berat. Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah di Pemilu berikutnya.

Moeldoko juga menyinggung masukan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menurutnya bagus yaitu melihat resiko pekerjaan.

“Kita harus pikirkan bagaimana risiko pekerjaan, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan? Hal-hal inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja,” tutur Moeldoko, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Denny Indrayana serahkan formulir pendaftaran bacagub Kalsel ke Partai Nasdem
Rabu, 16 Oktober 2019 - 15:37 WIB
Elshinta.com - Denny Indrayana menyerahkan formulir pendaftaran ke sekretratiat DPW Partai Nasd...
Kapolres Majalengka silaturahmi kamtibmas jelang pelantikan presiden dan wakil presiden
Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:09 WIB
Elshinta.com - Guna menciptakan situasi kondusif menjelang Pilkades Serentak pada November...
Wahid mengembalikan berkas pendaftaran bakal cawagub Kalsel
Selasa, 15 Oktober 2019 - 19:06 WIB
Elshinta.com - Abdul Wahid mengembalikan berkas bakal calon wakil gubernur di Sekretariat ...
Denny Indrayana serius akan maju di Pilkada Kalsel 2020
Minggu, 13 Oktober 2019 - 17:14 WIB
Elshinta.com - Denny Indrayana yang merupakan asli putra Banua (Kalsel) semakin mantap dan serius ma...
Peneliti LIPI sarankan ubah desain kepemiluan Indonesia
Jumat, 11 Oktober 2019 - 09:59 WIB
Elshinta.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zu...
Pilkades serentak, Pemkab Banyuwangi beri dispensasi waktu
Rabu, 09 Oktober 2019 - 10:25 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memberikan dispensasi waktu kepada ...
Pilkada 2020, enam kabupaten sudah menandatangani NPHD
Senin, 07 Oktober 2019 - 08:47 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat, e...
Pemkab Sleman mulai sosialisasi Pilkades e-voting
Minggu, 29 September 2019 - 10:26 WIB
Elshinta.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa ...
Mendagri sebut masih ada daerah yang belum tuntaskan anggaran Pilkada
Rabu, 25 September 2019 - 15:58 WIB
Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada daerah yang belum...
KPU masuk tahapan perencanaan anggaran Pilkada
Rabu, 25 September 2019 - 15:22 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mulai memasuki tahapan perencanaan anggaran untuk Pilk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 214
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once