Pemerintah tidak akan bentuk Tim Pencari Fakta KPPS
Elshinta
Rabu, 15 Mei 2019 - 11:46 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Dewi Rusiana
Pemerintah tidak akan bentuk Tim Pencari Fakta KPPS
KSP Moeldoko didampingi Mendagri dan Menkes menyampaikan keterangan pers usai rapat di Gedung Bina Graha, Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2JATmPg

Elshinta.com - Pemerintah memastikan tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Serentak 17 April 2019 lalu. Alasannya, karena menurut data Kementerian Kesehatan, kematian para petugas itu sebagian besar karena penyakit jantung, stroke.

“Penyebab kematiannya bisa dibuktikan. Bukan karena diracun," kata Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral (Purn) Moeldoko usai rapat dengan dengan sejumlah menteri dan pihak terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (14/5).

Rapat yang dipimpin oleh KSP Moeldoko itu dihadiri di antaranya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek, Sekretaris Jenderal KPU (Komisi Pemilihan Umum) Arif Rahman Hakim, dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Moeldoko menyayangkan sejumlah pihak yang menyebut banyak petugas KPPS meninggal tidak wajar karena diracun. Kepala Staf Presiden itu menilai pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang sesat.

“Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban,” ujar mantan Panglima TNI.

Meski tidak membentuk tim pencari fakta, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan mengkaji sejumlah faktor, baik dari sisi kesehatan maupun beban kerja petugas KPPS yang berat. Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah di Pemilu berikutnya.

Moeldoko juga menyinggung masukan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menurutnya bagus yaitu melihat resiko pekerjaan.

“Kita harus pikirkan bagaimana risiko pekerjaan, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan? Hal-hal inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja,” tutur Moeldoko, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Antisipasi kerawanan Pilkades, Polsek Bojonggede pertebal pengamanan
Rabu, 21 Agustus 2019 - 16:24 WIB
Elshinta.com - Kapolsek Bojonggede, Kabupaten Bogor, Polresta Depok, Jawa Barat melakukan penebalan...
Pemungutan suara ulang di Sulteng berjalan lancar
Selasa, 20 Agustus 2019 - 12:11 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan proses pemungutan suara ulang (PSU), di Tem...
Pengamat: Dukung pemisahan pilpres dan pileg
Senin, 19 Agustus 2019 - 12:31 WIB
Elshinta.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Hela...
Ketua KPUD berikan piagam penghargaan kepada Kapolres Majalengka
Kamis, 15 Agustus 2019 - 21:43 WIB
Elshinta.com - Kapolres Majalengka, AKBP Mariyono,S.I.K.,M.Si menghadiri acara penyerahan salinan ke...
Parpol diminta coret bekas napi korupsi dalam Pilkada
Rabu, 14 Agustus 2019 - 08:38 WIB
Elshinta.com - Partai politik di Maluku Utara (Malut) diminta tidak memberi peluang kepada mantan ...
Peneliti: Penggunaan IT dalam Pemilu perlu dievaluasi
Jumat, 02 Agustus 2019 - 08:28 WIB
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Erik Kurniawan mengatakan penggunaan teknologi informasi dal...
KPU pertimbangkan ajukan kembali judicial review ke MA terkait koruptor
Rabu, 31 Juli 2019 - 16:11 WIB
Elshinta.com - Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU berhati-hati menerapkan aturan mela...
Amankan Pilkades, Polres Batang kerahkan 1.700 personel
Minggu, 21 Juli 2019 - 18:30 WIB
Elshinta.com - Polres Batang, Jawa Tengah akan mengerahkan sedikitnya 1.700 personel untuk...
KPU salurkan santunan bagi ahli waris petugas KPPS Yogyakarta
Minggu, 21 Juli 2019 - 17:56 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyalurkan santunan kepada anggota keluarga...
KPU pertimbangkan rekap suara secara elektronik
Kamis, 04 Juli 2019 - 18:26 WIB
Elshinta.com - Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, KPU sedang mempertimbangkan penerap...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)