Pemerintah tidak akan bentuk Tim Pencari Fakta KPPS
Elshinta
Rabu, 15 Mei 2019 - 11:46 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Dewi Rusiana
Pemerintah tidak akan bentuk Tim Pencari Fakta KPPS
KSP Moeldoko didampingi Mendagri dan Menkes menyampaikan keterangan pers usai rapat di Gedung Bina Graha, Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/2JATmPg

Elshinta.com - Pemerintah memastikan tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Serentak 17 April 2019 lalu. Alasannya, karena menurut data Kementerian Kesehatan, kematian para petugas itu sebagian besar karena penyakit jantung, stroke.

“Penyebab kematiannya bisa dibuktikan. Bukan karena diracun," kata Kepala Staf Presiden (KSP) Jendral (Purn) Moeldoko usai rapat dengan dengan sejumlah menteri dan pihak terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (14/5).

Rapat yang dipimpin oleh KSP Moeldoko itu dihadiri di antaranya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek, Sekretaris Jenderal KPU (Komisi Pemilihan Umum) Arif Rahman Hakim, dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Moeldoko menyayangkan sejumlah pihak yang menyebut banyak petugas KPPS meninggal tidak wajar karena diracun. Kepala Staf Presiden itu menilai pernyataan tersebut sebagai pernyataan yang sesat.

“Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban,” ujar mantan Panglima TNI.

Meski tidak membentuk tim pencari fakta, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan mengkaji sejumlah faktor, baik dari sisi kesehatan maupun beban kerja petugas KPPS yang berat. Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah di Pemilu berikutnya.

Moeldoko juga menyinggung masukan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menurutnya bagus yaitu melihat resiko pekerjaan.

“Kita harus pikirkan bagaimana risiko pekerjaan, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan? Hal-hal inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja,” tutur Moeldoko, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Danrem Tadulako ajak jurnalis berperan jaga keamanan di Pilkada 2020
Jumat, 17 Januari 2020 - 11:15 WIB
Komandan Korem 132 Tadulako, Kolonel Infanteri Agus Sasmita mengajak insan pers, khususnya yang ada ...
Pengamat: Jangan kembali ke sistem pemilu yang buruk
Kamis, 16 Januari 2020 - 13:09 WIB
Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba H...
KPU siapkan E-Rekap pada Pilkada 2020
Jumat, 27 Desember 2019 - 09:49 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menerapkan sistem rekapitulasi suara elektronik (e-rekap) pada P...
Jelang Pilkada Kota Depok, Bawaslu lantik dan Bintek Panwaslu
Selasa, 24 Desember 2019 - 15:39 WIB
Bawaslu Kota Depok melantik anggota Panwaslu untuk pelaksanaan Pilkada di Kota Depok pada 23 Septemb...
Bawaslu Depok: Awasi tingkah ASN yang diam-diam galang dukungan untuk petahana
Kamis, 19 Desember 2019 - 19:09 WIB
Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini mengajak warga Kota Depok dan stakeholder menjadi pengawas be...
Bawaslu: Jangan pilih kandidat pelanggar etis di Pilkada
Kamis, 19 Desember 2019 - 17:55 WIB
Komisioner Bawaslu Kota Depok Bidang Sengketa Pemilu, Sriyono mengingatkan warga untuk memilih kandi...
Puan Maharani siap kawal calon yang punya kans menang Pilkada
Kamis, 19 Desember 2019 - 14:35 WIB
PDI Perjuangan memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan calon yang akan didukung maju pada Pemili...
Pilkada 2020, KPU Oksibil wajibkan calon perseorangan kumpulkan 10.340 dukungan KTP-el
Senin, 16 Desember 2019 - 14:56 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua mengumumkan syarat bakal calon indep...
Masyarakat diminta aktif dari awal tahapan pilkada
Minggu, 15 Desember 2019 - 14:39 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengajak semua masyarakat untuk be...
Kemendagri ingatkan potensi polarisasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2020
Minggu, 15 Desember 2019 - 12:27 WIB
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masih adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV