Kiri Kanan
Pemerintah minta isu meninggalnya petugas KPPS tak dipolitisasi
Elshinta
Rabu, 15 Mei 2019 - 09:18 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Pemerintah minta isu meninggalnya petugas KPPS tak dipolitisasi
Rapat di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/5). Sumber foto: https://bit.ly/2YzfGNz

Elshinta.com - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta isu meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu serentak 2019 tidak dipolitisasi. Pasalnya, Pemerintah telah menyampaikan duka cita yang mendalam dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pejuang demokrasi tersebut. 

Hal itu dikatakan Mendagri, Tjahjo Kumolo saat mengikuti rapat di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/5), seperti diinformasikan melalui laman resmi Kemendagri.

“Dari diskusi yang ada tadi, sebagian besar meninggalnya setelah 17 April 2018. Setiap Pemilu ada petugas yang wafat, baik karena sakit atau kecelakaan saat tugas, jangan dipolitisasi," ucapnya.

"Pemerintah berempati dan akan ada santunan oleh KPU dan Bawaslu. Setiap pelaksanaan Pemilu selalu ada petugas KPPS dan petugas lainnya yang meninggal. Namun Pemilu kali jumlahnya meningkat sejalan bertambahnya jumlah TPS dua kali lipat menjadi 810 ribu TPS. Tiap TPS terdiri dari 7 PPS, 2 Hansip dan 1 orang Pengawas TPS, sama dengan 10 orang tiap TPS. Total petugas KPPS 8,1 juta orang. Memang tidak mudah merekrut volunteer/sukarelawan 8,1 juta untuk menjadi petugas KPPS di seluruh Indonesia. Namun minimal syarat kesehatan, ada petugas kesehatan, dan gizi yang cukup," papar Mendagri.

Untuk diketahui bahwa KPPS adalah petugas adhock dalam tahapan pelaksanaan Pemilu. Mereka bertugas pada 10 April 2019 sampai dengan 9 Mei 2019. Penugasannya bersifat adhock. 

"Setiap pelaksanaan Pemilu memang selalu terdapat petugas KPPS yang wafat. Pemilu 2014 yang wafat 157 orang, begitupula Pemilu sebelumnya dan saat pelaksanaan Pilkada," tandas Tjahjo Kumolo.

Oleh karena itu, Tjahjo menekankan pentingnya tes kesehatan dilakukan bagi seluruh petugas KPPS yang hendak bertugas pada Pemilu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi gangguan kesehatan yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu.

“Ke depan perlu  ada tes kesehatan secara detail, karena mereka mengorbankan diri untuk bekerja lebih dari 10 jam sehingga fisik harus siap,” ungkap Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo tetap menekankan agar seluruh elemen untuk duduk bersama dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini dari berbagai aspek, evaluasi plus-minus setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, kemampuan SDM, tingkat pemahaman petugas Pemilu mengenai tugas dan aturan Pemilu, termasuk tafsiran keserentakan bahwa Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang sama, yang kemudian atur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah disusun berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi yang bersifat dan mengikat sesuai UUD 1945.

“Kita menunggu dulu hasil Pileg dan Pilpres ini selesai, bersama dengan DPR terpilih, KPU, Bawaslu, dan elemen demokrasi mari kita duduk bersama satu meja mengevaluasi SOP (Standard Operational procedure), keamanannya, keserentakannya apakah harus dalam satu hari, seluruhnya akan dievaluasi,” beber Tjahjo.

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan menyebutkan, sebanyak 485 orang petugas KPPS meninggal dunia, dan yang sakit sebanyak 10.997 orang. 

Petugas KPPS yang meninggal kebanyakan berusia di atas 50 hingga 70 tahun. Data-data tersebut, belum terkumpul seluruhnya karena baru didasarkan pada laporan 25 provinsi. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Denny Indrayana disambut hangat petinggi DPD Gerindra Kalsel
Rabu, 13 November 2019 - 18:05 WIB
Elshinta.com - Setelah Selasa (12/11) kemarin mengembalikan formulir pendaftaran Calon Gub...
Pejabat Pemkab Kediri ambil formulir pendaftaran calon bupati
Selasa, 12 November 2019 - 21:07 WIB
Elshinta.com  - Pejabat di Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Mujahid dan pasanganya Eko ...
Deden Rukman optimistis jawab tantangan pembangunan di Kabupaten Bandung
Selasa, 12 November 2019 - 18:29 WIB
Elshinta.com - Mantan Wakil Bupati Bandung, Deden Rukman Rumaji mengaku optimistis da...
Presiden: Pilkada tetap melalui pemilihan langsung
Selasa, 12 November 2019 - 16:40 WIB
Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pi...
Pilkades Serentak 115 desa, seribu personel gabungan di Kudus diterjunkan
Senin, 11 November 2019 - 21:08 WIB
Elshinta.com - Seribu lebih personel gabungan yang terdiri dari Polri dan TNI diterjunkan ...
Bawaslu Jatim catat tiga ribu temuan pelanggaran Pemilu
Senin, 11 November 2019 - 19:04 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur mencatat sedikitnya ada ...
KPU tetap usulkan napi korupsi tak boleh ikut Pilkada
Senin, 11 November 2019 - 15:43 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap ...
KPU laporkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden
Senin, 11 November 2019 - 15:09 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyampaikan laporan ke...
Jelang Pilkada, KPU sampaikan usulan cegah panitia meninggal
Senin, 11 November 2019 - 14:38 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat bertemu Presiden Joko Widodo menyampaikan ...
Wapres Ma`ruf Amin menilai sistem pilkada harus dikaji
Jumat, 08 November 2019 - 17:28 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Ma`ruf Amin menilai polemik terkait perubahan sistem pemilih...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)