Kiri Kanan
Polri persilakan pihak-pihak merasa dikriminalisasi ajukan praperadilan
Elshinta
Rabu, 15 Mei 2019 - 08:17 WIB |
Polri persilakan pihak-pihak merasa dikriminalisasi ajukan praperadilan
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, apabila terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan dengan tindakan penyidik dari kepolisian, dapat mengajukan gugatan praperadilan.

"Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan penyidik, 'kan ada mekanisne konstitusionalnya, bisa diuji di ranah sidang praperadilan," kata Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/5).

Dalam praperadilan, ujar dia, langkah-langkah penyidik, termasuk dalam menetapkan sebagai tersangka suatu kasus, akan dibuka untuk diketahui sudah tepat atau tidak.

Menurut dia, selama ini penyidik selalu berpatokan pada fakta hukum dan menjalankan pekerjaan dengan standar yang cukup tinggi serta profesional.

Untuk itu, Dedi Prasetyo mengingatkan semua pihak untuk menghargai proses hukum yang berjalan serta mekanisme konstitusional yang berlaku.

Ada pun tudingan kriminalisasi muncul lantaran sejumlah tokoh dilaporkan atas dugaan melakukan tindakan makar, yakni politikus Gerindra Permadi, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, aktivis Lieus Sungkharisma, dan caleg Eggi Sudjana.

Selain itu, juga terdapat tudingan adanya kriminalisasi ulama karena penetapan Bachtiar Nasir sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan untuk Semua. Demikian mengutip Antara. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polda Sumut selidiki kasus pembuangan bangkai babi ke sungai
Rabu, 13 November 2019 - 06:16 WIB
Elshinta.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumatera Utara Kombe...
Polda Jatim telusuri dugaan korupsi pembangunan sekolah ambruk
Selasa, 12 November 2019 - 17:59 WIB
Elshinta.com - Polda Jawa Timur menelusuri adanya dugaan korupsi dalam pembangunan SDN Gen...
Kodam I/BB bentuk tim investigasi penyebab tewasnya Serda Iman saat latihan
Selasa, 12 November 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Kodam I Bukit Barisan telah membentuk Tim Investigasi untuk mengungkap kasu...
Pantau pekerjaan bersifat publikasi, Kadin Kabupaten Bandung gandeng KPK
Selasa, 12 November 2019 - 15:27 WIB
Elshinta.com - Untuk menyelaraskan tuntutan dan kebutuhan di sektor pengadaan barang dan j...
Menhan pelajari kemungkinan kepulangan Rizieq Shihab
Selasa, 12 November 2019 - 13:03 WIB
Elshinta.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sedang mempelajari kemungkinan ...
Cegah perjudian Pilkades, Kapolresta Tangerang lakukan patroli
Selasa, 12 November 2019 - 12:48 WIB
Elshinta.com - Kapolresta Tangerang, AKBP Ade Ary Syam Indradi melakukan monitoring terhadap seluruh...
PN Jaksel tolak praperadilan dari Imam Nahrawi
Selasa, 12 November 2019 - 11:32 WIB
Elshinta.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (12/11) hari ini membacakan put...
KPK jadwal ulang pemeriksaan anak Yasonna Laoly
Selasa, 12 November 2019 - 11:24 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (12/11), mengagendakan peman...
Sat Lantas Polres Cirebon tilang kendaraan gunakan knalpot bising
Senin, 11 November 2019 - 18:52 WIB
Elshinta.com - Sat Lantas Polres Cirebon melaksanakan penindakan pelanggaran dengan `hunti...
Kasus KTP-el, Markus Nari divonis enam tahun penjara
Senin, 11 November 2019 - 17:26 WIB
Elshinta.com - Anggota Komisi II DPR dari fraksi Partai Golkar 2009-2014, Markus Nari, div...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)