Bawaslu minta pungutan suara susulan di Sydney Australia
Elshinta
Selasa, 16 April 2019 - 17:37 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
Bawaslu minta pungutan suara susulan di Sydney Australia
Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar. Foto: Dodi Handoko/Elshinta.

Elshinta.com - Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan ada prosedur yang tidak sesuai dalam pemungutan suara saat Pemilu 2019 di Sydney, Australia. Bawaslu memerintahkan pemungutan suara susulan untuk pemilih yang sudah terdaftar. 

Sebelumnya, Bawaslu telah menerima keterangan dari PPLN Sydney terkait adanya dugaan pelanggaran saat pemungutan suara di Sydney. 

"Bawaslu menerima keterangan dari Panwaslu Sydney bahwa penutupan TPS dilakukan pukul 18.00 waktu setempat, sementara masih ada pemilih dalam keadaan antrean menggunakan hak pilih sehingga menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih," ujarnya di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4) seperti dilaporkan Reporter Dodi Handoko.

Menurutnya, penutupan TPS saat masih ada pemilih yang antre tidak sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang sudah diatur. 

"Bawaslu merekomendasikan sebagai berikut, memerintahkan PPLN Sydney melalui KPU RI untuk melakukan pemungutan suara susulan di TPS bagi pemilih yang sudah mendaftarkan dirinya tapi belum dapat menggunakan hak pilihnya," paparnya.

Pemungutan suara susulan hanya dilakukan bagi pemilih di Sydney yang terdaftar di DPT, DPTb, maupun DPK; dan telah berada di antrean saat pemungutan suara pada 13 April 2019 tapi belum menggunakan hak pilihnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Segera, kendaraan luar Jakarta juga bakal ditindak ETLE
Selasa, 21 Januari 2020 - 09:37 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mulai melakukan penindakan dengan kamera Electronic Tra...
Mahfud jelaskan soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Buruh diutamakan?
Selasa, 21 Januari 2020 - 08:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, Ranc...
Terkait Omnibus Law, ancaman pun dikeluarkan KSPI
Selasa, 21 Januari 2020 - 08:29 WIB
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewakili elemen buruh dan pekerja di seluruh Indonesia ...
Kekhawatiran KSPI soal Omnibus Law
Selasa, 21 Januari 2020 - 08:16 WIB
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mewakili elemen buruh dan pekerja di seluruh Indonesia ...
Ini enam alasan serikat pekerja tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Selasa, 21 Januari 2020 - 08:02 WIB
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, terdapat enam alasan meng...
DPR minta pemerintah cari solusi kenaikan iuran BPJS Kesehatan, begini kata Menkes
Selasa, 21 Januari 2020 - 07:24 WIB
Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk mencari solusi atas kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jam...
Pelancong ke Korea dan Jepang diimbau waspada virus nCov
Selasa, 21 Januari 2020 - 07:11 WIB
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau para pelancong yang ingin mengunjungi Korea dan juga Jepa...
WNI kembali disandera Abu Sayyaf, Mahfud akan koordinasi dengan Menlu
Senin, 20 Januari 2020 - 19:26 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengaku pihaknya akan be...
Keraton Pajang mustahil peroleh pengakuan sebagai kerajaan
Senin, 20 Januari 2020 - 17:46 WIB
Munculnya Kerajaan Agung Sejagat di Purworejo turut mengungkap keberadaan Keraton Pajang di Desa Mak...
Kondisi terkini para korban Posyandu di RSUI yang kecelakaan bus pariwisata di Subang
Senin, 20 Januari 2020 - 17:36 WIB
Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) menyampaikan perkembangan terkini kondisi korban kecelakaan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV