MK tolak pengujian aturan hitung cepat
Selasa, 16 April 2019 - 13:57 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Gedung Mahkamah Konstitusi. Sumber foto: https://bit.ly/2PcdwQk

Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perkara pengujian aturan hitung cepat yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang diajukan oleh sejumlah stasiun televisi swasta nasional.

"Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (16/4), dikutip Antara.

Para pemohon mengajukan pengujian Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu dan menilai bahwa penundaan publikasi hasil hitungan cepat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil pemilu.

Menurut para pemohon, Pemilu 2019 merupakan pemilu yang pertama kali menggabungkan Pilpres dan Pileg dalam sejarah Indonesia, maka warga pemilih pasti sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasil pemilu. Namun, pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu (hoaks) seputar hasil pemilu.

Hal ini menurut para pemohon akan menambah beban pelaksanaan pemilu bagi penyelenggara pemilu maupun aparat hukum, serta dapat menyulitkan dalam menciptakan tujuan pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, dan demokratis.

Kendati demikian Mahkamah justru menilai permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga aturan yang diujikan tetap dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Selasa, 23 April 2019 - 15:18 WIB
Elshinta.com - Sampai dengan Selasa (23/4) hari ini, KPU Kabupaten Tangerang sudah melakuk...
Selasa, 23 April 2019 - 14:34 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memproses 7.132 temuan dan laporan selama g...
Selasa, 23 April 2019 - 14:14 WIB
Elshinta.com - Karo Penmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, ribuan anggota Brim...
Selasa, 23 April 2019 - 13:52 WIB
Elshinta.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI Purn Agus Widjojo men...
Selasa, 23 April 2019 - 12:48 WIB
Elshinta.com - Warga berbondong-bondong mendatangi TPS 01 di Kecamatan Mojosari, Mojokerto, Jaw...
Selasa, 23 April 2019 - 12:11 WIB
Elshinta.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, aga...
Selasa, 23 April 2019 - 12:03 WIB
Elshinta.com - Munculnya dugaan kecurangan pasca pencoblosan di Pemilu 2019, tidak hanya m...
Selasa, 23 April 2019 - 11:53 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden, Jusuf Kalla pada Senin (22/4) malam, menemui sejumlah tokoh...
Selasa, 23 April 2019 - 11:15 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut jika Panwaslu dan Panitia Pemilihan Lu...
Selasa, 23 April 2019 - 10:43 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku menyatakan keprihatinan dengan Ketua Kel...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)