Tindakan tegas bagi segala bentuk ajakan golput
Elshinta
Selasa, 16 April 2019 - 10:18 WIB |
Tindakan tegas bagi segala bentuk ajakan golput
Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani bersama Danrem dan KPU serta Bawaslu ditemui wartawan saat apel pergeseran pasukan pengamanan TPS. Sumber foto: https://bit.ly/2VSHj3f

Elshinta.com - Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Yazid Fanani mengingatkan kepada semua pihak untuk sama-sama mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April. Kapolda pun menyatakan bakal menindak tegas segala bentuk ajakan golput alias tidak memilih yang berujung pada niat menggagalkan proses pemungutan suara pada saat pencoblosan.

"Pelaku yang menakut-nakuti atau memberikan ancaman serta memaksa berbuat sesuatu saat pemungutan suara yang termasuk di dalamnya ajakan golput, akan kami jerat pidana sesuai aturan hukum yang berlaku," tegas Kapolda, Selasa (16/4).

Jenderal polisi bintang dua itu mengungkapkan dasar hukum yang bisa menjerat pidana para pelaku yang menggagalkan pemungutan suara tersebut. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 510 yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta".

Kemudian Pasal 511 berbunyi "Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih, menghalangi seseorang untuk mendaftar sebagai pemilih dalam pemilu, penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal Rp36 juta".

Ada juga Pasal 517 yang menerangkan setiap orang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp60 juta.

Kapolda turut menerangkan aturan saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar tak dilanggar yang nantinya juga bisa berujung pada sanksi pidana. Seperti PKPU 9/2019 Pasal 46 yang pertama menjelaskan, pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir model C7.DPTKPU, model C7DPTb-KPU dan model C7.DPKKPU atau telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir yang telah ditentukan.

Ketentuan kedua, setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.

"Jadi, marilah semua masyarakat yang memiliki hak suara untuk berbondong-bondong datang ke TPS mencoblos. TNI dan Polri menjamin keamanan pemilih hingga ke TPS. Ingat, memilih itu keren dan golput bukanlah pilihan. Bahkan, mengajak orang untuk tidak memilih merupakan bentuk intimidasi dan bakal dijerat pidana," pungkas Kapolda, dikutip Antara. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cegah COVID-19, F-PKB sarankan Pilkada 2020 gunakan sistem elektronik
Kamis, 04 Juni 2020 - 15:12 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin menyarankan agar KPU RI bisa menggunakan sistem ...
Tahapan Pilkada Depok akan kembali dimulai 15 Juni 2020
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:57 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat, Nana Shobarna menyatakan tahapan Pilkada re...
Pengamat: Pilkada saat pandemi harus akomodir hak politik rakyat
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:14 WIB
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan pemilihan kepala daerah...
Kemendagri minta pemda dukung dan bantu KPU siapkan Pilkada 2020
Kamis, 28 Mei 2020 - 16:12 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) agar membantu Komisi Pemilih...
KPU Kota Depok kaji penambahan anggaran pilkada
Kamis, 28 Mei 2020 - 13:22 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat akan melakukan persiapan yang dianggap perlu, di ...
Mendagri: Pilkada 2020 tetap kedepankan protokol kesehatan
Rabu, 27 Mei 2020 - 16:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang ...
Jutaan data diduga bocor, KPU periksa kondisi server data
Jumat, 22 Mei 2020 - 09:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan keamanan server data milik pe...
Ketua MPR apresiasi pemerintah tunda pelaksanaan Pilkada 2020
Rabu, 06 Mei 2020 - 16:45 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda jadwal pelaksanaan Pil...
Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:26 WIB
Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undan...
KASN-Bawaslu perkuat pengawasan netralitas ASN dalam pilkada
Senin, 27 April 2020 - 10:58 WIB
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjas...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV