Pemilu 2019
Kominfo `take down` tujuh konten kampanye di masa tenang
Elshinta
Selasa, 16 April 2019 - 10:06 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Dewi Rusiana
Kominfo `take down` tujuh konten kampanye di masa tenang
Plt Kepala Humas Kominfo, Ferdinandus Setu. Sumber foto: https://bit.ly/2VLc6il

Elshinta.com - Dalam masa tenang Pemilu 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan tujuh konten yang diduga melanggar Undang-Undang Pemilu karena mengandung unsur kampanye.

"Konten yang kami temukan kemarin dari media sosial, jadi ada tujuh konten yang berisi tentang kampanye calon presiden dan calon partai politik yang mengikuti kontestasi Pemilu di 17 April besok," kata Plt Kepala Humas Kominfo, Ferdinandus Setu kepada Elshinta, Selasa (16/4) pagi.

Ia mengatakan, ada tujuh konten yang terdapat di tujuh akun yang diduga melakukan kampanye di masa tenang Pemilu 2019. Bentuk dari konten tersebut adalah iklan yang ditujukan agar warganet memilih calon tersebut.

Pada masa tenang yang jatuh pada 14, 15, dan 16 April 2019, mestinya semua pihak bisa menjaga masa tenang dengan tidak melakukan kampanye. Ferdinandus menjelaskan seperti halnya pada alat peraga kampanye (APK) yang terpasang sudah diturunkan, begitu pula di media sosial seharusnya tidak boleh ada kampanye oleh akun-akun media yang telah terdaftar di KPU.

"Kementerian Kominfo sudah langsung men-take down konten tersebut," tegas Ferdinandus.

Kominfo terus melakukan pemantauan hingga pukul 24.00 malam nanti untuk memastikan tidak ada lagi kampanye yang dilakukan di masa tenang. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cegah COVID-19, F-PKB sarankan Pilkada 2020 gunakan sistem elektronik
Kamis, 04 Juni 2020 - 15:12 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin menyarankan agar KPU RI bisa menggunakan sistem ...
Tahapan Pilkada Depok akan kembali dimulai 15 Juni 2020
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:57 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat, Nana Shobarna menyatakan tahapan Pilkada re...
Pengamat: Pilkada saat pandemi harus akomodir hak politik rakyat
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:14 WIB
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan pemilihan kepala daerah...
Kemendagri minta pemda dukung dan bantu KPU siapkan Pilkada 2020
Kamis, 28 Mei 2020 - 16:12 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) agar membantu Komisi Pemilih...
KPU Kota Depok kaji penambahan anggaran pilkada
Kamis, 28 Mei 2020 - 13:22 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat akan melakukan persiapan yang dianggap perlu, di ...
Mendagri: Pilkada 2020 tetap kedepankan protokol kesehatan
Rabu, 27 Mei 2020 - 16:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang ...
Jutaan data diduga bocor, KPU periksa kondisi server data
Jumat, 22 Mei 2020 - 09:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan keamanan server data milik pe...
Ketua MPR apresiasi pemerintah tunda pelaksanaan Pilkada 2020
Rabu, 06 Mei 2020 - 16:45 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda jadwal pelaksanaan Pil...
Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:26 WIB
Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undan...
KASN-Bawaslu perkuat pengawasan netralitas ASN dalam pilkada
Senin, 27 April 2020 - 10:58 WIB
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjas...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV