Menko Polhukam tegaskan `meski waktu sudah habis, pemilih diberi waktu selesaikan hak pilih`
Elshinta
Selasa, 16 April 2019 - 08:14 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Menko Polhukam tegaskan `meski waktu sudah habis, pemilih diberi waktu selesaikan hak pilih`
Menko Polhukam Wiranto memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres 2019, Senin (15/4). Sumber foto: https://bit.ly/2ImdQvi

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memberikan penjelasan terkait pengalaman Pemilu di luar negeri, bahwa antara waktu pilih dengan jumlah pemilih tidak pas. Dimana beberapa waktu lalu sempat viral, pada pemilihan di luar negeri yang telah dilaksanakan, pada saat sedang memilih namun karena waktunya sudah habis maka pemilih yang masih dalam antrean dihentikan.

Menko Polhukam Wiranto menegaskan, dalam Undang-Undang dijelaskan dan secara detil, bahwa walaupun waktu sudah habis tapi kalau ada masyarakat yang sudah hadir dan sudah mendaftarkan diri, telah mencatatkan diri, atau sudah hadir tapi belum mencatatkan diri, itu diberi waktu untuk menyelesaikan hak pilihnya.

“Jadi tidak dibatasi dengan waktu pukul 13.00 waktu setempat. Ini penting sekali, jangan sampai terjadi di daerah nanti pukul 13.00 setop, padahal antrean masih panjang, sudah ada yang mendaftar, sudah ada yang mau mendaftar dan sudah antre untuk mencatatkan diri, itu diberi kesempatan mereka untuk tetap mendapatkan waktu kesempatan untuk hak pilih mereka. Karena ada perpanjangan waktu yang diberikan dalam Undang-Undang,” tegas Menko Polhukam Wiranto usai memimpin video conference Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres 2019, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4).

Sementara itu, mengenai kekurangan perangkat Pemilu akibat hal-hal yang tidak terduga, seperti banjir, kotak suaranya jebol dan sebagainya, dan kekurangan-kekurangan akibat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang bertambah, Menko Polhukam mengatakan jika semua hal itu sudah diatasi.

Ia menyebutkan, bahwa pada pengiriman terakhir, Senin, telah terkirim ke tempat-tempat yang diperkirakan atau dilaporkan masih ada kekurangan-kekurangan atau perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam Pemilu.

“Tentang itu saya kira sudah tidak ada lagi isu yang terus beredar, kalau pun ada dari daerah akan segera diatasi,” pungkas Wiranto. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cegah COVID-19, F-PKB sarankan Pilkada 2020 gunakan sistem elektronik
Kamis, 04 Juni 2020 - 15:12 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin menyarankan agar KPU RI bisa menggunakan sistem ...
Tahapan Pilkada Depok akan kembali dimulai 15 Juni 2020
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:57 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat, Nana Shobarna menyatakan tahapan Pilkada re...
Pengamat: Pilkada saat pandemi harus akomodir hak politik rakyat
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:14 WIB
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan pemilihan kepala daerah...
Kemendagri minta pemda dukung dan bantu KPU siapkan Pilkada 2020
Kamis, 28 Mei 2020 - 16:12 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) agar membantu Komisi Pemilih...
KPU Kota Depok kaji penambahan anggaran pilkada
Kamis, 28 Mei 2020 - 13:22 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat akan melakukan persiapan yang dianggap perlu, di ...
Mendagri: Pilkada 2020 tetap kedepankan protokol kesehatan
Rabu, 27 Mei 2020 - 16:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang ...
Jutaan data diduga bocor, KPU periksa kondisi server data
Jumat, 22 Mei 2020 - 09:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan keamanan server data milik pe...
Ketua MPR apresiasi pemerintah tunda pelaksanaan Pilkada 2020
Rabu, 06 Mei 2020 - 16:45 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda jadwal pelaksanaan Pil...
Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:26 WIB
Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undan...
KASN-Bawaslu perkuat pengawasan netralitas ASN dalam pilkada
Senin, 27 April 2020 - 10:58 WIB
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjas...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV