Pemilu 2019
Menko Polhukam: Jangan ada pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi
Elshinta
Selasa, 16 April 2019 - 07:35 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Menko Polhukam: Jangan ada pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi
Menko Polhukam Wiranto memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres 2019, Senin (15/4). Sumber foto: https://bit.ly/2ImdQvi

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengakui setelah pencoblosan akan ada quick count atau penghitungan cepat yang dilansir melalui media sosial atau media-media lain. Namun, Menko meminta agar tidak serta merta pasangan calon atau anggota DPR dan DPRD mengadakan pawai kemenangan lewat mobilisasi massa.

“Ini (mobilisasi massa) sesuatu yang dianjurkan tidak dilakukan, jangan dilakukan karena akibatnya akan membuat sesuatu menjadi ricuh," tegas Menko Polhukam Wiranto usai memimpin video conference Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres 2019, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4).

Terkait hal itu, lanjut Menko Polhukam, aparat kepolisian telah tegas mengatakan bahwa mobilisasi massa dalam rangka pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi diumumkan maka tidak akan diizinkan karena nyata-nyata itu melanggar Undang-Undang menyatakan pendapat di muka umum, UU Nomor 9 tahun 1998, di mana di dalam Pasal 6 disebutkan kegiatan unjuk rasa, kegiatan mobilisasi massa di muka umum itu paling tidak ada empat syarat; tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dalam batas-batas etika moral, dan tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. 

"Sehingga mobilisasi massa dalam bentuk apapun, dalam rangka syukuran kemenangan dan sebagainya itu akan tidak diizinkan oleh aparat kepolisian di pusat atau daerah. Kalau syukuran kemenangan di rumah masing-masing boleh, tapi kalau di umum seperti empat hal yang saya katakan, akan dilarang oleh aparat kepolisian,” tandas Menko Polhukam Wiranto. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cegah COVID-19, F-PKB sarankan Pilkada 2020 gunakan sistem elektronik
Kamis, 04 Juni 2020 - 15:12 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin menyarankan agar KPU RI bisa menggunakan sistem ...
Tahapan Pilkada Depok akan kembali dimulai 15 Juni 2020
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:57 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat, Nana Shobarna menyatakan tahapan Pilkada re...
Pengamat: Pilkada saat pandemi harus akomodir hak politik rakyat
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:14 WIB
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan pemilihan kepala daerah...
Kemendagri minta pemda dukung dan bantu KPU siapkan Pilkada 2020
Kamis, 28 Mei 2020 - 16:12 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) agar membantu Komisi Pemilih...
KPU Kota Depok kaji penambahan anggaran pilkada
Kamis, 28 Mei 2020 - 13:22 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat akan melakukan persiapan yang dianggap perlu, di ...
Mendagri: Pilkada 2020 tetap kedepankan protokol kesehatan
Rabu, 27 Mei 2020 - 16:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang ...
Jutaan data diduga bocor, KPU periksa kondisi server data
Jumat, 22 Mei 2020 - 09:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan keamanan server data milik pe...
Ketua MPR apresiasi pemerintah tunda pelaksanaan Pilkada 2020
Rabu, 06 Mei 2020 - 16:45 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda jadwal pelaksanaan Pil...
Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:26 WIB
Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undan...
KASN-Bawaslu perkuat pengawasan netralitas ASN dalam pilkada
Senin, 27 April 2020 - 10:58 WIB
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) melakukan penguatan kerjas...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV