KKP kembali tangkap kapal ikan berbendera Malaysia
Elshinta
Kamis, 04 April 2019 - 11:37 WIB |
KKP kembali tangkap kapal ikan berbendera Malaysia
Kapal ikan asing berbendera Malaysia yang ditangkap petugas KKP. Sumber foto: https://bit.ly/2WMig1Q

Elshinta.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap sejumlah kapal perikanan asing, kali ini sebanyak dua kapal ikan asing berbendera Malaysia kembali ditangkap di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

"Kali ini, dua KIA (kapal ikan asing) berbendera Malaysia berhasil ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Selat Malaka, 3 April," kata Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Agus Suherman, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (4/4).

Satu hari sebelumnya, yaitu pada Selasa (2/4), kapal pengawas Hiu 011 berhasil menangkap dua kapal ikan asing Vietnam di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau. Tangkapan terbaru ini menambah 23 kapal perikanan ilegal yang telah berhasil ditangkap sebelumnya oleh armada Kapal Pengawas Perikanan KKP.

Sehingga sejak Januari hingga 4 April 2019, total tangkapan menjadi 25 kapal perikanan ilegal. Terdiri dari 20 KIA dan 5 Kapal Perikanan Indonesia. "Dari sejumlah kapal perikanan asing yang ditangkap terdiri atas 11 kapal berbendera Vietnam dan 9 kapal berbendera Malaysia," ungkap Agus.

Penangkapan dua kapal ikan asing Malaysia dengan nama PKFB 1852 (64.71 GT) dan KHF 1256 (53.02 GT) dilakukan dalam operasi pengawasan yang dilaksanakan oleh KP Hiu 08. Kapal PKFB 1852 diawaki oleh empat orang terdiri atas dua orang WN Thailand termasuk Nakhoda dan dua orang WN Kamboja. Sementara KHF 1252 diawaki oleh tiga orang berkewarganegaraan Thailand.

Kedua kapal menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang di Indonesia jaring trawl. "Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing secara umum sama. Kapal perikanan asing masuk dan menangkap ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan," ujarnya, dikutip Antara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, kapal sementara diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar. Saat ini, kedua kapal dan seluruh awak kapal telah tiba di Stasiun PSDKP Belawan Sumatera Utara untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Airlangga: Program BSU akan diperluas sasar 8,78 juta pekerja
Selasa, 26 Oktober 2021 - 19:48 WIB
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) diperluas dengan target penerimaannya sebanyak 8.783.350 pekerja ...
Zaman makin maju, Fatar Yani tekankan perusahaan migas upgrade teknologi
Selasa, 26 Oktober 2021 - 17:46 WIB
Menjadi yang nomor 3 di Indonesia, Kalimantan tak sepatutnya berbangga diri karena sumur-sumur minya...
 Wabup Fauzi Yusuf minta Badan Wakaf Indonesia selamatkan harta agama
Selasa, 26 Oktober 2021 - 16:36 WIB
Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf meminta Badan Wakaf untuk menyelamatkan harta agama, yakni berup...
OJK resmi luncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan
Selasa, 26 Oktober 2021 - 14:37 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan sebagai ped...
BAZNAS dorong pemanfaatan digitalisasi zakat secara optimal
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:57 WIB
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mendorong peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi Lemb...
Rupiah Selasa pagi melemah 2 poin
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:12 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi melemah 2 poin
Relawan nilai harga tes PCR terlalu mahal dan bebani masyarakat
Selasa, 26 Oktober 2021 - 09:56 WIB
Pemerintah menerapkan kewajiban tes PCR sebagai syarat penerbangan. Kebijakan tersebut menyebabkan h...
IHSG Selasa dibuka menguat 14,36 poin
Selasa, 26 Oktober 2021 - 09:49 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa dibuka menguat 14,36 poin
Sri Mulyani sebut realisasi PEN capai 58,3 persen
Senin, 25 Oktober 2021 - 15:56 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah t...
BI: Digitalisasi kunci kembangkan ekonomi Islam
Senin, 25 Oktober 2021 - 15:26 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan digitalisasi menjadi salah satu kunci untuk mengemb...