Ini ketentuan urun dan selisih biaya dalam BPJS Kesehatan
Kamis, 07 Februari 2019 - 10:28 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Sumber foto: https://bit.ly/2SDC8pu

Elshinta.com - Urun dan selisih biaya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bertujuan untuk kendali mutu dan kendali biaya serta pencegahan penyalahgunaan pelayanan kesehatan, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018. 

Seperti diinformasikan melalui laman resmi InfoPublik, Rabu (6/2), bersumber dari BPJS Kesehatan, ketentuan urun biaya tersebut diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program JKN-KIS. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

Ketentuan urun biaya antara lain tidak dikenakan pada semua jenis pelayanan kesehatan program JKN-KIS dan hanya jenis pelayanan tertentu. Urun biaya ini tidak berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta daerah yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Untuk rawat jalan, besaran yang dikenakan sebesar Rp20.000 untuk setiap kali kunjungan di rumah sakit (RS) kelas A dan RS kelas B. Sebesar Rp10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama. Serta paling tinggi Rp350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu tiga bulan.

Besaran urun biayanya pada rawat inap adalah 10 persen dari biaya pelayanan, yang dihitung dari total tarif Indonesia Case Base Groups (INA CBGs) setiap kali melakukan rawat inap atau paling tinggi sebesar Rp30 juta. Selanjutnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan membayar klaim rumah sakit dikurangi besaran urun biaya tersebut.

Fasilitas kesehatan wajib memberikan informasi kepada peserta atau keluarganya tentang jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya, karena aturan besaran urun biaya berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap.

“Urun biaya belum diberlakukan, masih duduk bersama profesi dan ahli,” kata Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu. 

Penetapan jenis pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.

Sedangkan ketentuan selisih biaya, dikenakan pada peserta yang ingin meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif dan hanya bisa naik kelas satu tingkat lebih tinggi dari haknya.

Selisih biaya ini tidak berlaku bagi PBI, peserta daerah yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah, dan pekerja penerima upah yang terkena pemutus hubungan kerja (PHK). Pada Permenkes No.51/2018 tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di RS.

Namun, ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung peserta JKN-KIS dan peningkatan kelas perawatan hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi haknya. Pembayaran selisih biaya dapat dilakukan secara mandiri, pemberi kerja, maupun asuransi kesehatan tambahan.

Untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2 dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBGs antar kelas. Sedangkan rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih paling banyak 75 persen dari tarif INA CBGs kelas 1.

Ketentuan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp400 ribu untuk setiap episode rawat jalan. Fasilitas kesehatan wajib memberi informasi kepada peserta maupun keluarganya mengenai biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta.

Kedepannya, peserta maupun keluarga juga harus menyatakan kesediaannya membayar urun maupun selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan. INA CBGs merupakan sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Minggu, 26 Mei 2019 - 14:17 WIB
Elshinta.com - Ada beragam cara yang dilakukan para komunitas untuk mengisi kegiatan positif gu...
Minggu, 26 Mei 2019 - 13:51 WIB
Elshinta.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumater...
Minggu, 26 Mei 2019 - 13:38 WIB
Elshinta.com - Hadapi arus mudik, Satuan Lalulintas Polresta Tangerang pastikan Jalan Tol Tange...
Minggu, 26 Mei 2019 - 13:09 WIB
Elshinta.com - Polisi tengah mencari penyebar kabar bohong soal korban tewas akibat kerusu...
Minggu, 26 Mei 2019 - 12:35 WIB
Elshinta.com - Kepedulian terhadap kaum dhu'afa di Bulan Suci Ramadan dilakukan jajara...
Minggu, 26 Mei 2019 - 12:25 WIB
Elshinta.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meniadakan C...
Minggu, 26 Mei 2019 - 12:16 WIB
Elshinta.com - Semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri 1440H belum terjadi lonjakan penumpa...
Minggu, 26 Mei 2019 - 11:34 WIB
Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginstruksikan seluruh Kepa...
Minggu, 26 Mei 2019 - 07:29 WIB
Elshinta.com - Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebut Polda Jawa Tengah memb...
Minggu, 26 Mei 2019 - 07:17 WIB
Elshinta.com - Dalam beberapa hari ini marak beredar di media sosial informasi yang mengai...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
ElshintaBandung
ElshintaBandung