PPTI tidak mempermasalahkan Ijtima Ulama II
Elshinta
Senin, 17 September 2018 - 19:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 PPTI tidak mempermasalahkan Ijtima Ulama II
PPTI tidak mempermasalahkan Ijtima Ulama II. Foto: Efendi Murdiono/Elshinta.

Elshinta.com - Ijtima ulama ll merupakan hasil keputusan terhadap pilihannya dalam kontribusi suara Presiden dan Wakil Presiden 2019. Kesamaan fikirian itu untuk Indonesia lebih baik utamanya perlindungan keamanan, pangan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Demikian dikatakan Ketua Umum Persatuan Pengamal Tharekat Islam (PPTI) Ormas Kino Kino Sekber Golkar Rahman Sabon Nama, Senin (17/9). 

"Saya coba memberikan pencerahan dari  sudut pandang saya untuk kepentingan negara dan bangsa bahwa agama itu tidak tergantung hasil pemilu 2019, demikian pula tidak tergantung menang atau kalahnya salah satu kandidat pasangan capres-cawapres karena agama tetap menjadi keyakinan dari rakyat Indonesia. Lahirnya Ijtima Ulama ll dilakukan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional terkini dan kedepan, karena di era pemerintahan sekarang dirasakan adanya agenda pemiskinan rakyat Indonesia melalui jorjoran impor pangan tanpa mengindahkan UU pangan, ketidakadilan di bidang ekonomi, tenaga kerja dan imigran gelap asal China menyerbu lapangan kerja Indonesia, ekonomi pribumi  terpinggirkan karena hegemoni asing dan aseng, perlakuan tidak adil terhadap ulama dan umat Islam adanya kriminilisasi ulama/Islam phobia", kata Rahman kepada Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Dijelaskan Rahman tidak dipungkiri bahwa peranan  para ulama/kyai itu sangatlah besar dalam pembangunan nasional, membimbing masyarakat. Maka seharusnya diperlukan kesatuan sikap antara ulama dan umaro/pemerintah, malahan oleh sebagian umat dianggap  sebaliknya. 
Oleh karena itu lahirlah Ijtima Ulama II di Grand Cempaka Hotel, Minggu (16/9-2018) adalah untuk memilih pemimpin yang lebih memahami aspirasi umat Islam. 

Menurut Rahman, sikap dan tindakan para kyai, pendeta, pastor dan tokoh agama/pemuka agama sangat mempengaruhi masyarakat sekitar, sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk membangunan kerukunan hidup beragama dan untuk mensukseskan pembangunan nasional dan merupakan tugas kita bersama. "Ini yang seharusnya dipahami oleh pemerintahan Jokowi," tandasnya.  

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sudah tak nyaman, politikus sarankan Gedung DPR RI direnovasi
Senin, 24 Februari 2020 - 17:47 WIB
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan gedung DPR RI harus direnovasi mengingat keamanan yang suda...
Mahfud MD sebut politik uang masih terjadi dalam pilkada
Senin, 24 Februari 2020 - 14:27 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, prak...
Pilkada 2020, PDI-P bentuk Satgas Anti Hoaks
Minggu, 23 Februari 2020 - 14:13 WIB
PDI-P Sumatera Barat (Sumbar) akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti hoaks pada pelaksanaa...
KPU sebut 160 pasangan calon berpotensi maju lewat jalur perseorangan
Jumat, 21 Februari 2020 - 20:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum menyebutkan 160 bakal pasangan calon bupati dan wali kota berpotensi maju pada...
Adian Napitupulu memprakarsai perdamaian dengan berpelukan
Jumat, 21 Februari 2020 - 16:35 WIB
Langkah Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mengajak Ali Mochtar Ngabalin dan Sekjen MUI, Yudi...
Komite Penyelamat TVRI minta KASN turun tangan hentikan proses seleksi Dirut PAW
Jumat, 21 Februari 2020 - 14:06 WIB
Komite Penyelamatan TVRI meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menghentikan proses selek...
Anggota Komisi VI minta RUU Omnibus Law dibahas lewat Baleg 
Kamis, 20 Februari 2020 - 11:08 WIB
Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas melalu...
Pemilu telah usai, Bawaslu tetap komitmen beri edukasi politik kepada masyarakat
Kamis, 20 Februari 2020 - 07:16 WIB
Meski masa Pilkada dan Pemilu 2019 di Kabupaten Magelang telah usai, namun Badan Pengawas Pemilu (Ba...
Sekjen PDI-P serahkan Harun Masiku ke hukum
Kamis, 20 Februari 2020 - 06:08 WIB
Sudah lebih satu bulan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku tak diketahui jejakny...
Megawati Soekarnoputri jengkel kader yang terpaksa
Rabu, 19 Februari 2020 - 21:47 WIB
Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri merasa kecewa terkait kader yang tidak memiliki kemamp...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)