Kiri Kanan
Mahkamah Agung nyatakan mantan napi korupsi boleh nyaleg
Elshinta
Jumat, 14 September 2018 - 20:52 WIB |
Mahkamah Agung nyatakan mantan napi korupsi boleh nyaleg
Sumber Foto: https://bit.ly/2NcBg93

Elshinta.com - Mahkamah Agung (MA) melalui putusan uji materi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 menyatakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota.

"Uji materi tersebut sudah diputus dan dikabulkan oleh MA," ujar Juru Bicara MA Suhadi di Jakarta, Jumat (14/9), seperti dikutip Antara.

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9). "Jadi, pasal yang diujikan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi," jelas Suhadi.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan. "Sesuai dengan UU Pemilu karena ada persyaratan setelah lima tahun yang bersangkutan menjalani hukuman, dia boleh mencalonkan diri," tambah Suhadi.

Selain itu Suhadi menjelaskan putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

"Jadi, mengacu ke sana (putusan MK) karena itu peraturan yang lebih tinggi, dan pada dasarnya ketentuan itu memang sudah bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu UU 7/2018," kata Suhadi.

Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Elshinta

Baca dulu artikelnya baru jawab, emang siapa yang mau cari presiden...? Kan udah ada dua kandidat

Baca Juga
 
Nasrul Abit daftar ke Gerindra sebagai calon gubernur Sumbar
Jumat, 15 November 2019 - 20:11 WIB
Elshinta.com - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menegaskan, lima nama...
NU Kediri gelar audiensi, titip pesan tangkal radikalisme
Minggu, 10 November 2019 - 18:36 WIB
Elshinta.com - Setelah melakukan audiensi dengan sejumlah kadernya yang maju dalam bursa P...
Ridwan Kamil diundang langsung Surya Paloh hadiri Kongres NasDem
Minggu, 10 November 2019 - 14:26 WIB
Elshinta.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku diundang langsung oleh Ketua Umum...
Pilkada Serentak 2020, Kader PPP Sumut diajak rangkul kembali para ulama
Sabtu, 09 November 2019 - 20:56 WIB
Elshinta.com - Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara diajak untu...
NasDem bantah reaktif tanggapi candaan Presiden
Sabtu, 09 November 2019 - 16:49 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh membantah dirinya reaktif menangga...
Tak ada mahar politik dalam pengajuan calon kepala daerah dari PPP
Sabtu, 09 November 2019 - 13:15 WIB
Elshinta.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa...
Bawaslu Jabar tegaskan petahana tak gunakan APBD sebagai modal politik
Jumat, 08 November 2019 - 09:07 WIB
Elshinta.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan meneg...
Politik identitas masih akan berlanjut di Pilkada 2020
Kamis, 07 November 2019 - 20:06 WIB
Elshinta.com - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam meyakini politik id...
Pengamat: NasDem tak akan terbuka nyatakan keluar dari kekuasaan
Selasa, 05 November 2019 - 11:57 WIB
Elshinta.com - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengat...
3 November 1945: Tonggak demokrasi dalam sebuah maklumat 
Minggu, 03 November 2019 - 08:11 WIB
Elshinta.com - 3 November 1945 bisa disebut sebagai tonggak demokrasi di Indonesia. I...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)