Kiri Kanan
Mahfud MD soroti demokrasi kebablasan di Indonesia
Elshinta
Jumat, 07 September 2018 - 09:28 WIB |
Mahfud MD soroti demokrasi kebablasan di Indonesia
Mahfud MD. Sumber foto: https://bit.ly/2LGUtir

Elshinta.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyoroti demokrasi kebablasan di Indonesia saat ini dan pernah diungkapkan sejumlah pihak. 

"Demokrasi kebablasan karena korupsi di Indonesia ditempuh melalui proses demokrasi sehingga sistem yang salah itu disahkan oleh lembaga demokrasi," katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (6/9).

"Misalnya Anda mau korupsi sesuatu, lewat DPR aja pesen, pesen pasal, pesen UU, di situ korupsi bisa dilakukan, ketika mau ditangani secara hukum, ini undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan DPR itupun jual beli kan, untuk jadi anggota DPR, beli untuk ini dan sebagainya, inilah demokrasi kebabalasan,” jelas dia, dikutip Antara.

Mahfud mengatakan, istilah demokrasi kebablasan bukanlah dari dia, namun muncul dari diskusi yang pernah ia ikuti.

Ia pun mengutip mantan Menteri Rizal Ramli yang mengatakan demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi kriminal.

Mahfud juga mengutip penelitian dari Australia, terjadi anomali demokrasi di Indonesia. Dalam teorinya, semakin demokratis sebuah negara maka korupsi semakin berkurang.

“Tapi hasil penelitian itu menyebutkan semakin demokrasi, semakin banyak korupsinya, berbeda dengan teori yang berlaku di dalam literaturnya, kenapa? Ya jawabannya itu di sini demokrasi diperjualbelikan,” katanya.

Ia pun menyampaikan pendapatnya sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi terkait fenomena demokrasi tersebut.

"Sebagai mantan Ketua MK tahu persis minimal yang sampai hari ini ada di penjara itu karena menjual pasal. Kamu mau pasal apa, membayar ke dia, sekarang ada delapan orang di penjara dari DPR, baru keluar satu. Jadi begitu maksudnya, jadi bukan dari saya (istilah demokrasi kebablasan),” tandasnya. 

Sementara itu, mantan anggota BPK, Ali Masykur Musa menyampaikan, bila demokrasi tanpa etik (keadaban) maka yang terjadi adalah demokrasi yang dikendalikan oleh modal dan pasar. Akibatnya, demokrasi akan diperdagangkan.

"Dan ini kan menjadikan pertentangan masyarakat yang diakibatkan oleh demokrasi," katanya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kader PBB resah belum dapat jatah di pemerintahan
Rabu, 20 November 2019 - 13:58 WIB
Elshinta.com - Kader Partai Bulan Bintang (PBB) di sejumlah wilayah resah karena belum ada...
Pemkab Bandung bantah ada pungutan Rp2 juta untuk pelantikan kades terpilih
Senin, 18 November 2019 - 16:57 WIB
Elshinta.com - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ta...
Nasrul Abit daftar ke Gerindra sebagai calon gubernur Sumbar
Jumat, 15 November 2019 - 20:11 WIB
Elshinta.com - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menegaskan, lima nama...
NU Kediri gelar audiensi, titip pesan tangkal radikalisme
Minggu, 10 November 2019 - 18:36 WIB
Elshinta.com - Setelah melakukan audiensi dengan sejumlah kadernya yang maju dalam bursa P...
Ridwan Kamil diundang langsung Surya Paloh hadiri Kongres NasDem
Minggu, 10 November 2019 - 14:26 WIB
Elshinta.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku diundang langsung oleh Ketua Umum...
Pilkada Serentak 2020, Kader PPP Sumut diajak rangkul kembali para ulama
Sabtu, 09 November 2019 - 20:56 WIB
Elshinta.com - Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara diajak untu...
NasDem bantah reaktif tanggapi candaan Presiden
Sabtu, 09 November 2019 - 16:49 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh membantah dirinya reaktif menangga...
Tak ada mahar politik dalam pengajuan calon kepala daerah dari PPP
Sabtu, 09 November 2019 - 13:15 WIB
Elshinta.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa...
Bawaslu Jabar tegaskan petahana tak gunakan APBD sebagai modal politik
Jumat, 08 November 2019 - 09:07 WIB
Elshinta.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan meneg...
Politik identitas masih akan berlanjut di Pilkada 2020
Kamis, 07 November 2019 - 20:06 WIB
Elshinta.com - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam meyakini politik id...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)