Mahfud MD soroti demokrasi kebablasan di Indonesia
Elshinta
Jumat, 07 September 2018 - 09:28 WIB |
Mahfud MD soroti demokrasi kebablasan di Indonesia
Mahfud MD. Sumber foto: https://bit.ly/2LGUtir

Elshinta.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyoroti demokrasi kebablasan di Indonesia saat ini dan pernah diungkapkan sejumlah pihak. 

"Demokrasi kebablasan karena korupsi di Indonesia ditempuh melalui proses demokrasi sehingga sistem yang salah itu disahkan oleh lembaga demokrasi," katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (6/9).

"Misalnya Anda mau korupsi sesuatu, lewat DPR aja pesen, pesen pasal, pesen UU, di situ korupsi bisa dilakukan, ketika mau ditangani secara hukum, ini undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan DPR itupun jual beli kan, untuk jadi anggota DPR, beli untuk ini dan sebagainya, inilah demokrasi kebabalasan,” jelas dia, dikutip Antara.

Mahfud mengatakan, istilah demokrasi kebablasan bukanlah dari dia, namun muncul dari diskusi yang pernah ia ikuti.

Ia pun mengutip mantan Menteri Rizal Ramli yang mengatakan demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi kriminal.

Mahfud juga mengutip penelitian dari Australia, terjadi anomali demokrasi di Indonesia. Dalam teorinya, semakin demokratis sebuah negara maka korupsi semakin berkurang.

“Tapi hasil penelitian itu menyebutkan semakin demokrasi, semakin banyak korupsinya, berbeda dengan teori yang berlaku di dalam literaturnya, kenapa? Ya jawabannya itu di sini demokrasi diperjualbelikan,” katanya.

Ia pun menyampaikan pendapatnya sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi terkait fenomena demokrasi tersebut.

"Sebagai mantan Ketua MK tahu persis minimal yang sampai hari ini ada di penjara itu karena menjual pasal. Kamu mau pasal apa, membayar ke dia, sekarang ada delapan orang di penjara dari DPR, baru keluar satu. Jadi begitu maksudnya, jadi bukan dari saya (istilah demokrasi kebablasan),” tandasnya. 

Sementara itu, mantan anggota BPK, Ali Masykur Musa menyampaikan, bila demokrasi tanpa etik (keadaban) maka yang terjadi adalah demokrasi yang dikendalikan oleh modal dan pasar. Akibatnya, demokrasi akan diperdagangkan.

"Dan ini kan menjadikan pertentangan masyarakat yang diakibatkan oleh demokrasi," katanya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Pemprov Sumut diminta focus alokasi anggaran refocusing tahap II untuk kesehatan
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:37 WIB
Pemprov Sumut diminta untuk menitikberatkan pengalokasian anggaran refocusing tahap II untuk kesehat...
Partai Emas resmi didirikan
Senin, 13 Juli 2020 - 21:45 WIB
Musyawarah pendirian Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) digelar di Kemang Timur, Duren Tiga, Pan...
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV