Dinilai langkah tepat, mantan napi korupsi tidak boleh masuk legislatif
Elshinta
Senin, 28 Mei 2018 - 09:10 WIB | Penulis : Fransiskus Yuno | Editor : Dewi Rusiana
Dinilai langkah tepat, mantan napi korupsi tidak boleh masuk legislatif
Ilustrasi. Sumber Foto : https://bit.ly/2kuOTzV

Elshinta.com  Rancangan Peraturan KPU tentang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dinilai menjadi langkah tepat dalam menanggulangi korupsi sistemik.

Menurut peneliti politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun saat dihubungi Elshinta, Senin (28/5) pagi, perilaku korupsi yang melekat pada diri seseorang cara menghilangkannya tidak mudah.

“Jika dia punya kesempatan untuk melakukan korupsi kembali itu akan mengingatkan ia akan masa lalunya. Jadi menurut saya itu dapat menutup kambuhnya praktik korupsi. Kemudian kedua untuk membangun suatu marwah DPR yang dalam tahun-tahun terakhir ini kita makin terpuruk di hadapan publik,” kata dia. 

Ia menambahkan, "Di tengah DPR membangun marwah tersebut, mengapa malah membuka peluang bagi para koruptor? Justru karenanya pembangunan marwah DPR yang bersih yang memiliki harga diri dan lain-lain justru runtuh dengan membolehkan para mantan napi korupsi".

“Bukan berarti para mantan napi korupsi tersebut kehilangan hak politiknya tetapi demi kepentingan masyarakat bersama. Jadi kepentingan orang banyak lebih diutamakan dalam hal ini,” tandasnya.

 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pembentukan Kabinet pasca bubarnya RIS
Kamis, 30 Juli 2020 - 08:47 WIB
Setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) beberapa kabinet telah bekerja untuk menjalan...
Menteri ATR/BPN RI hadiri rakor penyelesaian sengketa tanah di Sumut
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:56 WIB
Wakil Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri Rapat Koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pe...
 Kader parpol di Subang bantu kabupaten tetangga di Pilkada 2020   
Selasa, 28 Juli 2020 - 15:46 WIB
Dalam proses pemilihan kepala daerah setiap calon akan berusaha untuk memenangkan pemilihan umum ter...
Kabinet Ampera I di masa Orde Baru 
Selasa, 28 Juli 2020 - 08:13 WIB
Pada awal berdirinya, Masa Orde baru menjadi titik kebangkitan bangsa Indonesia, karena memang pada ...
PDIP respon soal Gibran akan melawan kotak kosong di Pilkada Solo
Jumat, 24 Juli 2020 - 21:48 WIB
 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait tudingan bahwa bakal ca...
 Pelantikan pertama pejabat Subang dilakukan secara virtual
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:56 WIB
Bupati Subang, H. Ruhimat melakukan pelantikan secara virtual kepada 137 orang pejabat dari eselon ...
 KPU berlakukan WFH setelah satu pegawai positif COVID-19
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:27 WIB
Komisi Pemilihan Umum memberlakukan work from homeatau bekerja dari rumah untuk sebagian besar pega...
 Koalisi Nasdem, Demokrat dan PKB usung Dadang dan Sahrul Gunawan
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:11 WIB
 Isu calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Pilkada serentak 2020 yang diusung Parpol kian mema...
Presiden Jokowi bubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite
Senin, 20 Juli 2020 - 21:57 WIB
Presiden RI Joko Widodo resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang berdiri berdasarkan k...
Viva Yoga: PAN dukung pemerintah wujudkan tujuan pembangunan
Senin, 20 Juli 2020 - 21:46 WIB
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan salah satu poin yang disampaikan Ketua Umum DPP P...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV