Kiri Kanan
BNN usulkan bandar narkoba dimiskinkan
Elshinta
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
BNN usulkan bandar narkoba dimiskinkan
Sumber foto: https://bit.ly/2FHoye5
<p>Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan agar para bandar narkoba dimiskinkan dari harta kekayaannya agar memberikan efek jera yang efektif, sehingga upaya pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia bisa berhasil.</p><p>"Hukuman mati yang sudah diterapkan pemerintah Indonesia belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi para bandar. Buktinya, banyak bandar yang melakukan transaksi narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan," kata Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Badan Narkotika Nasional (BNN), Andi Faisal, dalam diskusi akademik "Revisi UU Narkotika" di Universitas Moestopo, Jakarta Selatan, Selasa (17/4).</p><p>Ia mencontohkan, bandar narkoba di Medan, Toge alias Tugiman telah dua kali dijatuhi hukuman mati, namun malah melakukan transaksi narkoba di dalam lapas. Hingga saat ini, Tugiman belum dieksekusi.</p><p>Menurut Andi, saat ini ada satu instrumen hukum yang sangat ditakuti oleh para bandar dan pengedar narkoba, yakni dengan instrumen tindakan penegakkan hukum tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan dimiskinkan. "Para bandar narkoba lebih takut hartanya dirampas," ucapnya.</p><p>Andi menjelaskan, TPPU seharusnya bisa dijadikan pintu masuk utama dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Dengan penegakkan hukum TPPU, semua aset pengedar narkotika dirampas oleh negara. "Perlu didorong UU perampasan aset. Bisa dijadikan sarana utama memberantas narkotika. Melalui TPPU kita tetap harus bisa membuktikan. Bisa kita sita setelah melalui proses pembuktikan tanpa melalui pengadilan," jelasnya.(Ant)</p>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK catat 89 kepala daerah terjerat korupsi
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat terdapat 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati serta wakil...
MK gelar sidang lanjutan uji UU BUMN
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang keenam uji materi ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf (a), (...
Anies pembicara Smart Cities di Casablanca
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi undangan Wali Kota Casablanca Abdeelaziz Omari berparti...
KPK tahun ini bakal punya sembilan kantor perwakilan
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengharapkan rencana pembanguna...
Titik-titik rawan Pilkada sudah terpetakan, Jateng aman
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Polisi Syafruddin mengaku bahwa Polri sudah memeta...
Ketua DPR: Kemenristekdikti jangan buru-buru impor dosen
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemr...
BNN usulkan bandar narkoba dimiskinkan
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan agar para bandar narkoba dimiskinkan dari harta kekayaann...
Ganjil-Genap di pintu Tol Cibubur lancar
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Evaluasi pada hari kedua uji coba pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil dan genap bagi ...
Polisi duga pembunuhan di Gang Waru terkait hubungan LGBT
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Penyidik Kepolisian Resor Metro Jakarta Jakarta Timur menduga pembunuhan Ali Rahman (34), yang jasad...
Peta lahan pertanian Indonesia kini tersedia online
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Peta informasi lahan pertanian dalam bentuk peta skala 1:50.000 kini telah tersedia online untuk sel...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)