Kiri Kanan
Menteri Agama Fahrul Razi Bantah Wacanakan Pelarangan Cadar Di Kalangan ASN
Elshinta
Rabu, 06 November 2019 - 14:59 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Menteri Agama Fahrul Razi Bantah Wacanakan Pelarangan Cadar Di Kalangan ASN
ABC.net.au - Menteri Agama Fahrul Razi Bantah Wacanakan Pelarangan Cadar Di Kalangan ASN

Sejumlah jurus yang disiapkan Menteri Agama Fachrul Razi untuk melawan penyebaran paham radikal di masyarakat tengah menjadi sorotan. Mulai dari menatar para pendakwah sampai wacana larangan penggunaan cadar dilingkungan pegawai negeri sipil. Belakangan hal itu dibantahnya sendiri.

Program Menteri Agama menangkal radikalisme:
  • Akhir 2019, Kemenag akan melakukan penataran Pancasila dan nasionalisme bagi para pendakwah khususnya agama Islam untuk cegah radikalisme
  • Penataran bersifat sukarela dan melibatkan ormas
  • Menteri Agama mengusulkan penggunaan cadar dilarang di lingkungan ASN dinilai tidak sesuai aturan berseragam di lingkungan instansi pemerintah.

Menteri Agama Fachrul Razi di sejumlah kesempatan pekan ini mengungkapkan instansinya mulai akhir tahun ini akan melakukan penataran atau bimbingan bagi para pendakwah.

Tujuannya untuk mencegah tersebarnya ajaran-ajaran provokatif dan radikal kepada masyarakat lewat masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya.

Fachrul Razi mengungkapkan penataran itu akan membekali pendakwah pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila, rasa nasionalisme serta sejumlah aturan hukum terkait penyampaian pesan di masyarakat.

"Memang kita pasti dalam waktu dekat akan segera melakukan semacam penataran penceramah, ustaz. Bagi yang mau, yang enggak mau ya enggak apa-apa, silakan, kita enggak maksa," kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Wacana ini ditanggapi beragam oleh sejumlah pendakwah. Ustad Ahyad Abdul Hadi, 35 tahun, dai muda asal Tebet, Jakarta Selatan ini menyambut baik wacana program penataran bagi para dai itu.

"Kalau saya setuju saja, karena tugas ustad itu tidak hanya memberikan tausiah agama saja, tapi harus bisa merangkul aspek manapun, termasuk dia harus bisa memberikan pemahaman mengenai ideologi Pancasila juga." katanya.

"Apalagi sekarang kan emang banyak itu ceramah-ceramah yang isinya melencenglah dari konteks agama, bahkan ada beberapa yang menghalalkan bom bunuh diri. Itu kan tidak benar, di agama tidak ada seperti itu. Jadi mungkin memang sudah perlu ada pembinaan bagi dai," tambahnya lagi.

Sementara Muhammad Fajar - bukan nama sebenarnya - seorang dai muda lain asal Cimanggis Depok, keberatan dengan program pembinaan ini.

"Saya kurang setuju, saya khawatir dengan penataran seperti itu dampaknya perkembangan agama Islam akan dikebiri."

"Nanti takutnya kita seperti dibatasi kalau berceramah, sedangkan kebijakan Menteri Agama sebelumnya yang mengeluarkan daftar ustad bersertifikasi aja itu udah buat risih. Kita khawatir nanti akan memicu ada intel di masjid nanti kita rentan dilaporkan," katanya.

Selain membina para dai dan ustad, keseriusan pemerintah mengatasi paham-paham radikal masuk ke masyarakat juga akan dilakukan Kementerian Agama dengan akan menyisir masjid-masjid dan memberi peringatan kepada pengurus masjid.

"Saya bilang, pengurus masjid harus orang dalam. Jadi, kalau ada penceramah yang ngomong aneh-aneh, jangan diundang lagi."

"Kalau diundang, kamu (pengurus masjid) yang enggak beres. Selesai. Enggak sulit-sulit itu," ujar Fachrul kepada media di Jakarta.

Menyikapi program ini Ahmad Suaedy anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI), Lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menilai program penataran yang akan dilakukan pemerintah ini tidak akan efektif.

"Penataran sebagai program nation building, itu okelah, tapi menurut saya itu tidak akan efektif, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu hanya proyek aja." kata mantan Direktur Wahid Institut ini.

"Pemerintah secara keseluruhan tidak cuma Kemenag perlu membuat standar tentang isi khutbah/ceramah dan itu harus mengacu kepada UU yang ada, seperti larangan menyebarkan ujaran kebencian, menghina kelompok lain dll. dan itu sebaiknya disosialisasikan lewat organisasi keagamaan,"

"Masalahnya di kita sekarang abu-abu, kadang kalau terkait agama semua di anggap benar, padahal kalau ujaran kebencian itu dimanapun dan apapun sudah bisa dijerat UU KUHP bahkan diatas mimbar sekalipun."

Wacana larang cadar

Ombudsman RI juga mengkritik wacana penggunaan cadar dan celana cingkrang yang dipersoalkan Menteri Agama terkait pemberantasan radikalisme di kalangan Aparat Negeri Sipil.

"Kalau alasan pelarangannya karena mengganggu orang lain, membuat orang tidak nyaman atau berlebihan dan bukan tradisi kita, saya kira itu masih masuk akal. "

"Tapi kalau pelarangan atas nama radikal itu salah sasaran. Karena tidak semua orang pakai cadar atau celana cingkrang itu radikal, dan tidak semua orang radikal itu pakai cadar atau celana cingkrang. Saya kira ini bukan urusan Kemenag," tambah Ahmad Suaedy.

Pendapat serupa juga diungkapkan Ketua Komisi Agama DPR, Yandri Susanto.

"Jadi menurut saya terlalu dangkal, seolah kalau orang pakai cadar dan celana cingkrang itu radikal. Ini menyakitkan teman-teman yang pakaiannya seperti itu. Padahal mereka bagian dari yang tak terpisahkan sebagai WNI," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

"Ada orang pakai celana rapi, (bergaya) milenial bisa juga menembak seperti di New Zealand. Artinya, pernyataan Menag terburu-buru tergesa-gesa dan cenderung bikin gaduh," tambah politisi PAN itu.

Atas kegaduhan yang ditimbulkan ini, Komisi VIII menurut rencana akan memanggil Menteri Agama dan meminta penjelasan Kamis pekan depan.

Sementara itu, setelah menuai polemik di masyarakat, pada Kamis (31/10/2019) siang, usai menghadiri Konsolidasi Percepatan Pencapaian Visi-Misi Presiden di Kemenko PMK, Kamis (31/10), Menteri Agama, Fachrul Razi membantah mengeluarkan pernyataan yang melarang seseorang menggunakan cadar atau niqab.

Fachrul menyebut dirinya hanya menyampaikan penggunaan cadar tidak ada tuntunannya dalam Al Quuran dan hadis.

"Gak ada saya sebut itu (larangan menggunakan cadar atau niqap) itu. Tidak ada ayat dan hadisnya tetapi tidak kita larang," katanya

Fachrul juga membantah Kemenag sedang mengkaji larang penggunaan cadar di instansi.

Menurutnya, larangan menggunakan atau tidak boleh menggunakan bukan kewenangan Kemenag.

"Belum pernah ngomong. Kalau melarang-melarang itu kan bukan urusan Menag," katanya.

Sebelumnya, usai berbicara di suatu forum pada Rabu (30/10/2019) Fachrul menyindir masalah busana di instansi pemerintah.

Ketika itu Ia mengemukakan pihaknya sedang berencana melakukan pengkajian aturan larangan cadar atau niqab masuk ke instansi milik pemerintah. Pelarangan cadar itu akan dikaji dan bakal dituangkan dalam peraturan menteri agama.

"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan."

"Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10).

Sehari berselang, Fachrul menyinggung penggunaan celana cingkrang di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Dia juga menceritakan perihal seorang pejabat BUMN yang tak menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Simak berita-berita lainnya dari ABC Indonesia

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dokter Peringatkan Dampak Kesehatan Serius akibat Polusi Udara di New Delhi
Rabu, 20 November 2019 - 09:21 WIB
Di ibukota India, New Delhi, bulan ini pihak berwenang menyatakan darurat kesehatan masyarakat ketik...
Qantas Bela Pramugari Yang Dituding Rasis Oleh Rapper Will.i.am
Rabu, 20 November 2019 - 09:20 WIB
Maskapai milik pemerintah Australia, Qantas, membela awak kabinnya dan meminta vokalis Black Eyed Pe...
Kapal Padewakang Asal Makassar Akan Berlayar ke Australia Bagian Dari Film Dokumenter
Rabu, 20 November 2019 - 09:20 WIB
Warga Aborijin di utara Australia telah berinteraksi dengan Muslim Makassar dari Sulawesi Selatan se...
Australia Kaji Bantuan Luar Negeri, Bantuan Untuk Indonesia Mungkin Dikurangi
Rabu, 20 November 2019 - 09:20 WIB
Pemerintah Australia akan mengkaji kembali alokasi bantuan luar negeri yang diberikan kepada berbaga...
Dari Penari Hingga Tukang Batu: Daftar Pekerjaan Untuk Dapatkan Visa Regional di Australia
Rabu, 20 November 2019 - 09:20 WIB
Terhitung mulai pekan ini, Pemerintah Australia telah memberlakukan aturan baru untuk visa regional,...
AS Akui Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Tidak Langgar Hukum Internasional
Rabu, 20 November 2019 - 09:20 WIB
Untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir, pemerintah Amerika Serikat mengubah pandangan mereka ...
Adzan Berkumandang Pertama Kalinya di Minaret Masjid Tertua Kota Melbourne
Rabu, 20 November 2019 - 09:20 WIB
Berada di tengah-tengah permukiman warga di kawasan Carlton North, tak jauh dari pusat kota Melbourn...
Universitas Murdoch Kaji Ulang Program yang Libatkan Pangeran Andrew
Rabu, 20 November 2019 - 09:20 WIB
Universitas Murdoch di Perth, Australia Barat, meninjau ulang programnya yang diinsiasi oleh Pangera...
Ilmuwan Australia Temukan Kemungkinan Solusi Daur Ulang Sampah Plastik
Rabu, 20 November 2019 - 09:20 WIB
Sejumlah ilmuwan Australia telah mengembangkan teknologi yang menurut mereka bisa mendaur ulang semu...
Menlu AS Balikkan Kebijakan Soal Permukiman Yahudi 
Rabu, 20 November 2019 - 08:35 WIB
Pemerintahan Trump meninggalkan kebijakan Amerika selama 40 tahun yang menyatakan bahwa permukiman Y...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)