Anggap Upaya Penyelidikan Ilegal, Gedung Putih Tolak Berpartisipasi Dalam Penyelidikan Pemakzulan Trump
Elshinta
Kamis, 10 Oktober 2019 - 08:28 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Anggap Upaya Penyelidikan Ilegal, Gedung Putih Tolak Berpartisipasi Dalam Penyelidikan Pemakzulan Trump
DW.com - Anggap Upaya Penyelidikan Ilegal, Gedung Putih Tolak Berpartisipasi Dalam Penyelidikan Pemakzulan Trump

Selasa (08/10/2019), Pihak Gedung Putih memberitahu DPR AS bahwa pemerintahan Trump menolak ikut berpartisipasi dalam penyelidikan pemakzulan Trump yang mereka sebut sebagai upaya penyelidikan illegal, yang kemudian memunculkan bentrokan konstitusional dengan Kongres.

Dalam surat yang dikirimkan ke pimpinan DPR, kuasa hukum pemerintahan Trump secara gamblang menyatakan penolakannya untuk ikut dalam penyelidikan tersebut. Surat tersebut menuduh anggota DPR dari Demokrat merumuskan penyelidikan yang mereka sebut “melanggar prinsip keadilan dan proses hukum yang diamanatkan oleh konstitusi.”

“Mengingat penyelidikan anda tidak memiliki dasar konstitusional yang sah, prinsip keadilan dan bahkan proses perlindungan hukum yang paling mendasar, kami pihak eksekutif menolak berpartisipasi,” tulis Pat Cipollone, penasihat Gedung Putih.

Pihak Gedung Putih secara khusus menyatakan keberatannya terhadap DPR yang dinilai tidak secara formal melakukan vote untuk memulai penyelidikan pemakzulan Trump. Hal ini menyebabkan DPR tidak memiliki wewenang yang cukup untuk melanjutkan proses pemakzulan yang valid.

Cippolone juga menyatakan bahwa pemerintahan Trump tidak akan mau bekerja sama karena penyelidikan tersebut belum memenuhi “hak atas hukum” dari Presiden Trump.

Tanggapi surat dari Gedung Putih, Ketua DPR AS Nancy Pelosi menegaskan bahwa terlepas dari pemungutan suara formal terkait penyelidikan pemakzulan, DPR sejatinya memiliki hak konstitusi dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif.

“Surat ini jelas salah, ini hanya menjadi upaya melanggar hukum untuk menyembunyikan fakta bahwa Trump menekan negara lain untuk ikut campur dalam pemilu 2020,” kata Pelosi dalam sebuah pernyataan.

“Meskipun ada penolakan dari Gedung Putih, kami melihat semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa Presiden Trump telah menyalahgunakan jabatannya dan melanggar sumpahnya untuk melindungi, menjalankan dan mempertahankan konstitusi Amerika,” tambah Pelosi.

DPR panggil Duta Besar AS untuk Uni Eropa

Surat penolakan dari Gedung Putih datang sesaat sebelum DPR memanggil Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland untuk bersaksi.

Dalam surat panggilan kepada Sonland, anggota demokrat dari tiga komite di DPR memerintahkannya untuk hadir pada 16 Oktober dalam rangka menjawab pertanyaan terkait perannya di dalam interaksi antara Trump dan pemerintah Ukraina.

Sehari sebelumnya, Sonland setuju untuk bersaksi di hadapan anggota tiga komite di DPR. Namun menurut Robert Luskin, kuasa hukum Sonland, kehadiran duta besar AS untuk Uni Eropa itu dihalangi oleh Departemen Luar Negeri AS. Luskin menyatakan kliennya sangat kecewa karena tidak bisa hadir untuk bersaksi.

“Dia siap untuk bersaksi kapan pun apabila diizinkan,” kata Luskin dalam pernyataanya.

Tanggapi hal ini, ketua Komite Intelijen DPR, Adam Schiff menyatakan bahwa upaya menghalangi Sonland untuk bersaksi menjadi bukti kuat Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menghalangi upaya penyelidikan.

Terbongkarnya isi pesan singkat

Sondland seketika menarik perhatian DPR setelah seorang whistleblower membocorkan isi pesan singkat terkait interaksi yang dilakukan oleh pemerintah AS dengan Ukraina. Presiden Trump dituduh sengaja menahan bantuan keamanan kepada Ukraina dalam rangka menekan mitranya di Ukraina agar melakukan penyelidikan terhadap Hunter Biden, putera dari Joe Biden mengenai perannya sebagai anggota direksi sebuah perusahaan gas terbesar di Ukraina. Joe Biden yang merupakan mantan wakil presiden AS adalah salah satu calon kuat dari Demokrat yang akan melawan Trump di pemilihan presiden 2020.

Menurut pengkritik Trump, pesan Sonland memperlihatkan bahwa dia bekerja dengan utusan Trump yang lain untuk menekan Ukraina agar melaksanakan keinginan Presiden AS itu. Pejabat Amerika ini diduga mengkondisikan sebuah pertemuan di Washington antara Trump dan Presiden Ukraina yang baru, Volodymyr Zelenskiy, agar mau bekerja sama menyelidiki keluarga Biden dan memeriksa kebenaran terkait gangguan pemilu AS yang terjadi pada 2016 silam. Teks tersebut juga memperlihatkan sebuah pesan dari Kurt Volker, mantan utusan khusus Presiden Trump ke Ukraina dan penasehat Zelenskiy.

“Saya mendengar dari Gedung Putih,” tulis Volker pada Juli lalu. “Jika Presiden Z [Zelenskiy] dapat meyakinkan Trump bahwa dia akan melakukan penyelidikan terkait apa yang terjadi pada 2016, maka kami akan langsung menentukan tanggal untuk kunjungan ke Washington.”

Hal ini menjadi tidak jelas mengapa Sondland yang bekerja sebagai utusan AS untuk Uni Eropa terlibat urusan dengan Ukraina, yang notabene bukan anggota dari Uni Eropa.

Baca juga : Amerika Serikat Tarik Pasukan dari Suriah, ISIS Bangkit?

“Pengadilan Kangguru”

Isi teks tersebut juga menunjukkan sebuah pesan dari diplomat lain kepada Sondland yang berisi : “Seperti yang sudah saya katakan di telepon, saya pikir ini gila mencari untung untuk kampanye politik dengan menahan bantuan keamanan.”

Sondland membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa Trump “sudah sangat jelas tidak ada quid pro quo dalam bentuk apapun.”

“Saya menyarankan kita berhenti berkomunikasi melalui pesan singkat,” tambah Sonland.

Trump membantah telah melakukan kesalahan, namun dirinya juga secara terbuka meminta Cina untuk melakukan penyelidikan terhadap keluarga Biden.

Departemen Luar Negeri AS belum menjelaskan mengapa mereka menghalangi Sondland untuk hadir memberikan kesaksiannya di hadapan Komite Luar negeri, Komite Intelijen dan Komite Pengawasan DPR. Namun, Trump sendiri mengatakan bahwa dia tidak ingin utusannya bersaksi dihadapan ‘pengadilan kangguru’ yang sudah terkompromi.

Sementara itu DPR telah menjadwalkan tanya jawab secara tertutup dengan mantan Duta Besar AS untuk Ukraina, Marie Yovanovitch pada Jumat (11/10/2019).

gtp/vlz (AP, Reuters)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Serukan Wudhu dengan Wiski dan Vodka, Aktor Maroko Dituduh Menista Agama
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:16 WIB
Aktor Maroko, Rafik Boubker, yang berusia 47 tahun ditahan setelah videonya beredar di media sosial....
Tiga Gadis Kecil Indonesia di Jerman Menginspirasi, Tiga Perempuan Antisampah Wujudkan Donasi Buah Tampah Indonesia
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:16 WIB
Di suatu senja saat menikmati buah-buahan, di meja makan rumahnya di Bonn, Jerman, seperti biasa ket...
Melihat Lebih Lanjut Cara Twitter Berikan Label di Cuitan
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:16 WIB
Perusahaan media sosial Twitter baru-baru ini memberi pelabelan di cuitan yang dipublikasikan di pla...
Masa Depan Suram, Warga Hong Kong Pertimbangkan Emigrasi
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:16 WIB
Setelah disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional Cina (NPC), Undang-undang Keamanan Nasional untuk Hon...
India Usir Diplomat Pakistan Atas Tuduhan Spionase
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:16 WIB
Pemerintah India mengusir dua pejabat kedutaan besar Pakistan di New Delhi. Keduanya dituduh terliba...
Wartawan DW Ditembaki Polisi AS Saat Meliput Kerusuhan di Minneapolis
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:16 WIB
Kerusuhan yang dipicu protes atas tewasnya warga kulit hitam George Floyd di tangan polisi terus ber...
Cina Ancam Balas AS, Jerman Tawarkan Mediasi
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:16 WIB
Pemerintah Cina mengancam bakal membalas tindak Presiden Donald Trump membatasi akses mahasiswa asal...
Lawan Korupsi di Vatikan, Paus Terbitkan Peraturan Tender dan Pengadaan Barang
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:16 WIB
Paus Fransiskus baru saja meloloskan peraturan baru untuk pengadaan barang dan belanja di Vatikan. P...
Robot Buatan Denmark Bantu Test Swab Virus Corona
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:16 WIB
Para peneliti di University of Southern Denmark mengumumkan, sukses membuat robot pertama yang bisa ...
Siapa Elon Musk, Pengusaha Sukses di Balik SpaceX?
Selasa, 02 Juni 2020 - 08:16 WIB
Elon lahir tahun 1971 di Afrika Selatan dari ibunya yang seorang model dan ahli diet, Maye Musk, dan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV