"Beri PBB Akses ke Papua": Human Rights Watch Desak Pemerintah RI
Elshinta
Kamis, 10 Oktober 2019 - 08:28 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
ABC.net.au - "Beri PBB Akses ke Papua": Human Rights Watch Desak Pemerintah RI

Pemerintah Indonesia didesak untuk melakukan penyelidikan independen terhadap kerusuhan Wamena, serta mengizinkan Komisi HAM PBB untuk masuk ke Papua memeriksa dugaan pelanggaran HAM di sana.

Desakan itu disampaikan oleh LSM Human Rights Watch (HRW) pekan ini, menyusul laporan tewasnya 33 orang serta 16.000 warga yang mengungsi akibat kerusuhan tersebut.

"Investigasi independen diperlukan untuk memeriksa peran aparat keamanan dan menuntut semua pihak yang bertanggung jawab dalam kerusuhan," kata Direktur HRW Asia Brad Adams dalam sebuah pernyataan.

Menurut dia, adanya pemantau independen "akan mencegah pelanggaran, baik oleh militan maupun aparat keamanan, sehingga akan menguntungkan semua warga Indonesia."

"Situasi di Wamena masih tegang, namun sulit untuk memverifikasi keadaan karena tidak ada wartawan yang bisa secara independen masuk ke sana untuk mewawancarai saksi mata," tambahnya.

HRW mengusulkan agar penyelidikan independen itu dipimpin oleh Komnas HAM RI, dengan tujuan menginvestigasi kematian para korban dan tindakan aparat dalam menangani kerusuhan.

"Pemerintah Indonesia juga harus segera memberikan akses tanpa batas bagi kantor Komisi HAM PBB ke Papua untuk menyelidiki situasi di sana," kata HRW.

Menanggapi pernyataan HRW, jurubicara internasional Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Victor Yeimo, menyebut penyelidikan mesti melibatkan PBB.

"Indonesian mesti melibatkan pihak Komisi HAM PBB untuk menyelidikinya," kata VictorYeimo kepada jurnalis ABC Farid M. Ibrahim, Rabu (9/10/2019).

"Komisi itu punya sumber daya untuk menyelidiki dan kejahatan-kejahatan ini perlu dibawa ke forum resmi internasional seperti Komisi HAM PBB," katanya.

Menurut Victor, dimensi konflik di Papua ini bukan semata-mata soal sektoral tetapi terkait dengan pemenuhan hak penentuan nasib sendiri yang belum tuntas dilaksanakan PBB.

HRW dan organisasi lain yang terakreditasi di bawah Komisi HAM PBB bisa saja melakukan penyelidikan independen, "Tapi akan lebih baik dan tuntas bila melibatkan Komisi HAM PBB yang sudah direncanakan datang ke Papua".

Aparat keamanan Indonesia hari Senin (7/10/2019) menyatakan sudah lebih dari 16.000 warga yang mengungsi telah dievakuasi, kebanyakan dengan menggunakan pesawat militer.

Kerusuhan Wamena dilaporkan dipicu oleh komentar rasis seorang guru terhadap muridnya, tapi polisi membantah laporan itu.

Menurut laporan wartawan kantor berita AFP, saat ini Wamena kembali normal ditandai dengan toko-toko dan sekolah yang dibuka kembali. Kantor pemerintah juga telah beroperasi sejak minggu lalu.

Sementara itu dalam sebuah pernyataan hari Senin, pemimpin politik United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda menyatakan siap bertemu Presiden Joko Widodo dengan sejumlah syarat.

Benny minta agar pembicaraan dengan Presiden Jokowi mengagendakan masalah referendum yang akan dilakukan melalui mediasi pihak ketiga, serta penarikan tentara dan polisi tambahan yang dikirim ke sana sejak Agustus lalu.

Selain itu, dia juga menuntut pembebasan "tahanan politik" Papua serta akses bagi pejabat-pejabat PBB, wartawan internasional dan LSM ke Papua.

"Kami tidak akan dibodohi dengan isyarat baik dan jabat tangan, sementara warga kami terbunuh di Nduga, di Wamena, di Jayapura," kata Benny Wenda yang kini bermukim di Inggris.

Sementara itu, HRW memperingatkan tewasnya para pendatang di Wamena telah "memicu kemarahan" sejumlah pihak di Sumatra, Sulawesi dan Jawa, termasuk kelompok yang menyerukan untuk berjihad ke Papua.

Kronologi Kerusuhan Papua

Kerusuhan terbaru di Papua didahului kejadian pada bulan Agustus, ketika mahasiswa asal Papua turun ke jalan di berbagai kota di Indonesia setelah asrama mereka di Surabaya diserang pada 17 Agustus dan dihina dengan kata-kata berbau rasis.

Aksi ini berubah menjadi demo menuntut kemerdekaan di Papua, beberapa di antaranya berakhir dengan kekerasan. Setidaknya 10 orang, termasuk aparat militer Indonesia, terbunuh pada bulan Agustus di Deiyai ??dan Jayapura.

Menurut pemantauan HRW, di ibukota Propinsi Papua, Jayapura, pendatang asal Bugis-Makassar, sempat mendirikan pos pemeriksaan dan menyerang warga asli dengan pentungan dan parang.

Kemudian pada 1 September, kata HRW, sekelompok pendatang menyerang asrama mahasiswa di Jayapura, yang sebagian besar penghuninya berasal dari Wamena, menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya.

Selanjutnya pada 18 September, seorang guru diduga membuat ejekan bernada rasis pada siswa Papua di sebuah sekolah di Wamena. Polisi membantah hal ini.

Menurut HRW, pada 23 September, para mahasiswa Wamena yang berdemo di luar kantor Bupati Jayawijaya bergabung dengan massa yang kemudian membakar kantor tersebut.

Kerusuhan meluas, dan toko-toko milik pendatang pun dibakar. Kebanyakan warga yang tewas ditemukan terperangkap di dalam rumah mereka yang terbakar.

Kerusuhan terus berlanjut pada 24 September, sementara Pemerintah RI mematikan internet sejak 23 hingga 29 September di Wamena dan sekitarnya.

Menurut data polisi, 33 korban tewas itu terdiri atas 8 penduduk asli termasuk 2 anak-anak, dan 25 korban lainnya termasuk 3 anak-anak merupakan pendatang.

Pada 27 September, Kapolda Papua Rudolf Alberth Rodja dicopot dan digantikan oleh Paulus Waterpauw, penduduk asli yang pernah menjabat Kapolda Papua dari tahun 2015 hingga 2017.

Sebelumnya pada Desember 2018, kelompok separatis bersenjata membunuh 17 pekerja konstruksi di Nduga, dekat Wamena.

Pembunuhan massal itu mendorong aparat militer dan polisi melancarkan operasi keamanan, menyebabkan ribuan warga setempat mencari perlindungan di Wamena dan Jayapura.

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gunung berapi: Tiada tanda-tanda kehidupan setelah letusan di Selandia Baru, kata PM Jacinda Ardern
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menyatakan tiada tanda-tanda kehidupan di Pulau Putih...
Demo Hong Kong: Potret kemarahan dan rasa putus asa warga selama enam bulan terakhir
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Pada 9 Juni 2019, sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi di Hong Kong - potret amarah warga te...
Kisah Greta Thunberg, remaja yang menantang pemimpin dunia di konferensi perubahan iklim COP25
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Kampanye lingkungan yang menjadi tumpuan jutaan orang yang ingin mengubah pikiran pemimpin dunia dim...
Peleburan tubuh maskulin dan feminin inspirasi film Kucumbu Tubuh Indahku dari tari Lengger Lanang
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Film Kucumbu Tubuh Indahku memenangkan delapan penghargaan Piala Citra 2019, termasuk pada kategori ...
Mengapa kita suka menyiksa diri dengan menyantap makanan super pedas?
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Tahun lalu, para dokter di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebuah rumah sakit di Amerika Serikat berup...
Rusia dilarang berkompetisi di semua ajang olah raga selama empat tahun, termasuk Olimpiade 2020 dan Piala Dunia 2022
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Rusia dikenai larangan berkompetisi di semua ajang olah raga selama empat tahun oleh Badan Anti-Dopi...
Samarinda: Mayat balita tanpa kepala diduga tewas
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Mayat balita tanpa kepala yang ditemukan di saluran drainase Kota Samarinda, pada Minggu (08/12), di...
Miss Universe 2019: Zozibini Tunzi, penyokong kecantikan alami yang tidak pernah dianggap cantik
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
"Saya dibesarkan di dunia di mana perempuan yang tampak seperti saya, dengan jenis kulit seperti say...
Nobel Perdamaian 2019: Abiy Ahmed, filosofi medemer dan pendekatan yang lebih liberal
Rabu, 11 Desember 2019 - 08:57 WIB
Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Abiy Ahmed telah mengguncang Ethiopia sejak menjadi perdana menteri...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)