A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: row

Filename: elshinta/phpmu-link.php

Line Number: 56

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/phpmu-link.php
Line: 56
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/template.php
Line: 25
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 17
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 163
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: row

Filename: elshinta/phpmu-link.php

Line Number: 58

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/phpmu-link.php
Line: 58
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/template.php
Line: 25
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 17
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 163
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

news-mitra/////tidak-usah-diberi-aliran-listrik-pemerintah-ancam-warga-palu-korban-gempa-di-zona-merah" />
"Tidak Usah Diberi Aliran Listrik": Pemerintah Ancam Warga Palu Korban Gempa di Zona Merah
Elshinta
Rabu, 09 Oktober 2019 - 08:48 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
ABC.net.au - "Tidak Usah Diberi Aliran Listrik": Pemerintah Ancam Warga Palu Korban Gempa di Zona Merah

Pemerintah Indonesia mengancam tidak akan memberikan fasilitas aliran listrik dan air besih bagi warga kota Palu, Sulawesi Tengah yang kembali menghuni kawasan yang dilarang untuk didiami pasca bencana gempa bumi tsunami dan likuifaksi yang menewaskan lebih dari dua ribu warga di kota itu.

Warga Palu dilarang huni kembali zona merah:

  • Pemerintah melarang segala bentuk pembangunan infrastruktrur di zona merah
  • Kawasan itu tidak akan diberikan aliran listrik dan air bersih
  • Warga harap pemerintah mengedepankan pendekatan persuasif

Sikap tegas pemerintah itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat meninjau pembangunan hunian tetap bagi warga korban bencana gempa bumi tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada awal pekan ini.

Wapres JK menetapkan hunian tetap itu harus sudah rampung pada 2020 dan pembangunannya harus merujuk pada Peta Zona Rawan Bencana (ZRB) Kota Palu yang telah disusun pasca bencana mematikan mengguncang kota itu pada 28 September 2018 lalu.

Wapres JK menegaskan kawasan yang sudah dinyatakan terlarang untuk dihuni kembali alias zona merah harus dikosongkan.

Ia berkeras agar warga yang menghuni kembali kawasan itu ditertibkan.

"Segala bentuk pembangunan infrastruktrur dilarang dilakukan di zona merah," ucap Wapres JK di Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Senin (7/10/2019).

"Ini untuk keselamatan mereka, bukan saya. Pokonya aparat TNI/Polri harus tertibkan itu dan tidak usah diberikan aliran listrik dan air bersih," tegas JK kembali.

Wapres JK mengatakan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa seandainya bencana serupa kembali terjadi, mengingat kota itu memiliki kerentanan keberulangan bencana tinggi lantaran berada diatas sesar gempa aktif Palu Koro.

Himbauan senada sebelumnya pernah juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pekan lalu.

Pemerintah meminta masyarakat mentaati himbauan untuk tidak menghuni wilayah di zona merah yang merupakan kawasan titik terjadinya gempa tsunami dan fenomena Likuifaksi di kota Palu, Sigi dan Donggala.

Zona merah itu antara lain Kelurahan Balaroa, Petobo, desa Jonouge, dan Sibalaya.

Minim sosialisasi

Menyikapi pernyataan Wapres JK ini, seorang warga korban gempa Palu, Kuswanto, 48 tahun, menilai pemerintah seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif.

"Sebagai korban saya setuju saja kawasan zona merah tidak bisa dihuni lagi, tapi saya kira pemerintah seharusnya jangan bersikap ekstrim begitu kasih warning warga gak akan kasih air dan listrik."

"Harus ada pendekatan persuasif karena karakter warga kan berbeda-beda," kata Kuswanto kepada ABC Indonesia.

Warga asal desa Lolu, Sigi ini rumahnya rata dengan tanah akibat gempa setahun lalu. Ia kini tinggal di blok hunian sementara (huntara) BUMN Merah Putih.
Menurutnya selama ini warga belum mendapatkan sosialisasi menyeluruh mengenai bahaya bermukim kembali di zona merah.

"Alangkah baiknya pemerintah merangkul warga dengan mengadakan sosialisasi apa sih zona merah, bahayanya tinggal disana, kenapa tidak bisa ditinggali. "

"Secara musyawarah dan simulasi pada warga, ini loh yang akan terjadi, kalau tinggal di sana. Untuk kita mungkin tidak tapi anak cucu kita nanti. Sosialisasi seperti ini belum pernah ada,"

Kuswanto mengatakan dari sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di huntara BUMN Merah Putih, ada sekitar 50 KK yang telah kembali ke zona merah atau daerah bawah mereka menyebutnya.

"Umumnya yang kembali ke bawah itu alasannya karena mereka sudah lahir dan besar disana, dan tanah milk mereka juga ada disana, jadi mereka ingin tetap disana apapun yang terjadi. " tutur Kuswanto.

"Mereka sudah pasrah apapun yang terjadi, semua diserahkan pada Tuhan," katanya.

Mencontoh Jepang

Sementara itu pegiat literasi kebencanaan, Ahmad Arif menilai tekad pemerintah untuk menata kembali wilayah di Kota Palu sesuai dengan peta Zona Rawan Bencana perlu diapresiasi.

Pendekatan ini menurutnya tidak pernah dilakukan di wilayah lain yang pernah dilanda bencana besar seperti tsunami Aceh dan Pangandaran, Jawa Barat.

Sehingga, kini warga di kota itu banyak yang kembali menghuni zona merah.

"Kalau dari prinsip mitigasi dan risiko bencana, itu memang yang paling ideal, mengosongkan daerah yang berisiko." kata Ahmad Arif.

Namun ia menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih persuasif, mengingat masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran mitigasi dan risiko bencana yang baik.

Ia mencontohkan pendekatan yang dilakukan pemerintah Jepang untuk merelokasi seluruh warga di kota yang terdampak parah bencana tsunami Tohoku pada 2011 lalu.

Gelombang tsunami setinggi 34 meter di kota itu menewaskan lebih dari 15.000 warga.

Salah satunya adalah kota Natori, Miyagi, kota seluas 100 km persegi itu kini dibiarkan kosong menjadi hamparan tanah luas dan gersang yang tidak berpenghuni.
"Di Jepang dalam usaha menata kembali kawasan pasca tsunami 2011 untuk merelokasi warga ke tempat baru itu perlu puluhan kali pertemuan. "

"Satu komunitas bisa 70 kali pertemuan, saya kebetulan ada disana ketika proses itu, hanya untuk memutuskan bahwa kita harus pindah dan alasannya jelas tersampaikan dengan baik." tuturnya.

"Sosialisasi ini yang sering kali timpang dilakukan oleh pemerintah kita, sementara warga kita belum punya persepsi mitigasi bencana yang baik."

"Bencana belum dilihat sebagai peristiwa alam yang bisa dimitigasi, tapi bencana masih kadang masih dilihat sebagai cobaan atau bentuk hukuman dari Tuhan." tegasnya.

Simak berita-berita lainnya dari ABC Indonesia

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PM India, Presiden China Adakan KTT di Tengah Ketegangan Hubungan
Senin, 14 Oktober 2019 - 08:42 WIB
Sebuah KTT tidak resmi antara Presiden China Xi Jin-ping dan PM India Narendra Modi dimulai hari Jum...
Polisi Ceko Tahan 31 Fans Sepak Bola Jelang Pertandingan Ceko-Inggris
Senin, 14 Oktober 2019 - 08:42 WIB
Polisi Ceko telah menahan 31 fans sepak bola sebelum pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2020 antar...
AS, China Capai Persetujuan Awal, Hindari Kenaikan Tarif
Senin, 14 Oktober 2019 - 08:42 WIB
Presiden Trump hari Jumat (11/10) mengumumkan bahwa Washington dan Beijing telah mencapai kesepakata...
Panglima Militer Thailand Deklarasikan Perang dengan Para Pengkritiknya
Senin, 14 Oktober 2019 - 08:42 WIB
Panglima militer Thailand hari Jumat (11/10) mendeklarasikan perang dengan pengkritiknya, dan memper...
Bersiap Hadapi Badai Hagibis, Jepang Sarankan Ratusan Ribu Orang Mengungsi
Senin, 14 Oktober 2019 - 08:42 WIB
Jepang bersiap menghadapi badai terbesar dalam 60 tahun terakhir. Badai yang dinamakan Hagibis itu d...
Australia, Fiji akan Mengirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Timur Tengah
Senin, 14 Oktober 2019 - 08:42 WIB
Australia dan Fiji berencana akan mengirimkan pasukan bersama PBB, yang memiliki misi menjaga perdam...
Hadapi Ancaman Iran, AS Mengerahkan 3.000 Pasukan ke Arab Saudi
Senin, 14 Oktober 2019 - 08:42 WIB
Amerika Serikat mengumumkan pengerahan pasukan militer tambahannya ke Arab Saudi pada hari Jumat (11...
Satu Orang Tewas Saat Topan Hagibis Mendekati Jepang
Senin, 14 Oktober 2019 - 08:42 WIB
Satu orang tewas dan lebih dari satu juta orang di Jepang disarankan untuk mengungsi akibat topan te...
WFP: 100.000 Warga Suriah Lari dari Ofensif Turki
Senin, 14 Oktober 2019 - 08:42 WIB
Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan sejauh ini ada lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat ting...
Xi dan Modi Bertemu Bahas Perdagangan, Perbatasan
Senin, 14 Oktober 2019 - 08:42 WIB
Para pemimpin India dan China bertemu dalam sebuah KTT tidak resmi pada Sabtu (12/10). Kedua pemimpi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)