A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: fopen(/var/lib/php/sessions/ci_sessionevs62u1dj8mmne3r7qvaamnj5kbr1158): failed to open stream: No space left on device

Filename: drivers/Session_files_driver.php

Line Number: 174

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /var/lib/php/sessions)

Filename: Session/Session.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 5
Function: __construct

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

 Papua Ingin Merdeka, Rakyat Indonesia Bukan Musuh Kami

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: row

Filename: elshinta/phpmu-link.php

Line Number: 56

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/phpmu-link.php
Line: 56
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/template.php
Line: 25
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 17
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 163
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: row

Filename: elshinta/phpmu-link.php

Line Number: 58

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/phpmu-link.php
Line: 58
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/template.php
Line: 25
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 17
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 163
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

news-mitra/////papua-ingin-merdeka-rakyat-indonesia-bukan-musuh-kami" />
Papua Ingin Merdeka, Rakyat Indonesia Bukan Musuh Kami
Elshinta
Selasa, 17 September 2019 - 09:03 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Papua Ingin Merdeka, Rakyat Indonesia Bukan Musuh Kami
ABC.net.au - Papua Ingin Merdeka, Rakyat Indonesia Bukan Musuh Kami

Kelompok Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) mengatakan akan melanjutkan perjuangan mereka untuk merdeka dengan membawanya ke tingkat PBB.

Hal ini dikatakan oleh Jacob Rumbiak, juru bicara ULMWP menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan RI Wiranto, yang awal bulan lalu menyebutkan hukum internasional sudah tidak lagi memberi peluang referendum bagi Papua dan Papua Barat.

"Itu adalah sebuah kebohongan," kata Jacob di Melbourne, saat menjadi pembicara di acara Bicara Papua yang digelar Indonesia Forum di University of Melbourne, Kamis malam (12/09).

"Tapi jika perundingan karena dialog dan referendum sudah ditutup dengan Wiranto, maka kami akan melakukan perundingan di bawah skema PBB."

"Sasaran kami di Pasifik sudah selesai, sekarang kami akan perjuangkan di PBB," kata Jacob dihadapan forum dengan mayoritas yang hadir adalah mahasiswa asal Indonesia.

"Jadi jika resolusi nanti terjadi, jangan kaget, seperti di Timor Leste."

Pekan lalu, sekitar 200 mahasiswa dan pelajar Papua yang menempuh studi di luar Papua memutuskan kembali ke kampung halamannya.

Alasannya, karena mereka mengaku merasa tidak aman, mendapat intimidasi, termasuk ancaman melalui video viral dan membuat pernyataan "NKRI Harga Mati".

"NKRI harga mati, tapi bagi warga Papua, Papua pun harga mati," jelas Jacob, yang mengaku sangat geram jika tahu ada oknum warga Papua yang terlibat dalam kerusakan.

Menurut Jacob, dirinya dan Benny Wenda, salah satu pimpinan ULMWP lainnya telah berjanji bahwa setiap warga Papua yang melakukan tindak kriminal saat mereka "melakukan perjuangan", maka akan diadili.

"Ingat orang Papua tidak membenci bangsa Indonesia ... yang kami hadapi bukan rakyat Indonesia, tapi kebijakan yang salah," tegasnya.

Jacob berharap Indonesia, yang ia sebut "sebagai sebuah bangsa yang besar dan terhormat", untuk berani duduk bersama-sama menyelesaikan masalah dengan terhormat.

Pembangunan untuk meredam aspirasi

Dari Jakarta, kritikan keras terhadap Papua pernah dilontarkan dalam rapat dengar pendapat oleh Komite I DPD RI, tepat September tahun lalu.

Mantan rektor Universitas Cendrawasih, Balthasar Kambuaya, yang juga pernah jadi Menteri Lingkungan Hidup di era Susilo Bambang Yudhoyono menyalahkan orang Papua sendiri atas kondisi mereka dalam rapat tersebut.

"Sudah 17 tahun otonomi khusus, Papua didukung dana yang hampir 80 triliun [rupiah] untuk mencukupi hanya 4,5 juta penduduk di Papua dan Papua Barat," ujarnya seperti yang dikutip dari Detik News.

"Elite-elit politik tidak fokus bekerja ... saya tetap mem-blame [menyalahkan] orang Papua," katanya, yang juga mengatakan ancaman merdeka hanya sebagai tameng."

Tapi menurut Richard Chauvel dari Asia Institute di University of Melbourne mengatakan pemerintahan di Jakarta selalu menggunakan strategi pembangunan untuk menyelesaikan masalah di Papua.

"Aspirasi kemerdekaan akan diredam baik otonomi khusus," ujarnya dalam forum Kamis malam kemarin.

Menurutnya kebijakan pemerintahan Indoensia, terlepas bersifat lunak atau represif, tidak ada yang akan berhasil, jika tujuannya adalah meredam seruan-seruan untuk memerdekakan diri.

Tak hanya itu, Richard juga melihat pola yang sama yang digunakan oleh pemerintahan di Indonesia, yakni menuduh adanya provokator.

"Sudah tercatat dalam sejarah bagaimana tokoh-tokoh pemerintahan di Jakarta tidak mau mendengarkan suara-suara tokoh Papua dan selalu menduga ada pihak ketiga yang terlibat," katanya.

Ia mencontohkan seperti di era Presiden Joko Widodo saat ini, yang terus mencari dalang dan bahkan menuduh keterlibatan asing.

Seperti yang dialami oleh Veronica Koman, yang dituduh melakukan tindakan provokasi karena aktif mendampingi mahasiswa Papua di Surabaya.

Bahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencabut paspor Veronica, yang kini diketahui sedang berada di salah satu kota besar di Australia.

Menurut Richard, mencari-cari "provokator" tidaklah akan membantu akar permasalahan Papua.

"Dan akar permasalahan Papua juga tidak bisa ditemukan dari mereka yang berada di luar negeri," katanya.

Wacana nasionalis yang ancam warganya sendiri

Tahun 2017, saat sedang mengukuhkan pengurus DPP Hanura, Presiden Joko Widodo pernah mengaku jika demokrasi di Indonesia sudah "kebablasan".

Menurutnya demokrasi kebablasan ini telah membuka peluang lahirnya pemahaman yang ekstrim seperti, diantaranya liberalisme, radikalisme, hingga terorisme, yang dianggapnya "bertentangan dengan ideologi Pancasila".

Menurut Ken Setiawan, yang juga menjadi pembicara di Bicara Papua, pernyataan Presiden Jokowi tersebut adalah salah satu contoh penggunaan wacana yang sangat nasionalis.

"Mengacu pada Pancasila, ke NKRI, yang kemudian menjadi alasan yang tepat untuk membatasi hak sipil dan hak berpolitik," kata Ken.

"Lantas apa hubungannya dengan Papua? Kalau hak sipil dikurangi, hak untuk mendapat informasi soal minoritas jadi tidak ada, maka demokrasi kita menjadi berkurang."

Sebagai pengamat hak asasi manusia, Ken mengaku sangat kecewa dengan pemblokiran internet yang sempat diberlakukan di Papua.

Salah satu mahasiswi Papua di Australia Barat, misalnya, mengaku sangat khawatir dengan kondisi keluarga dan teman-temannya, yang tidak bisa dihubungi saat internet diblokir.

Menurut Ken pemblokiran internet, pengurangan arus informasi, kriminalisasi aktivis mendapat banyak perhatian terkait Papua, padahal ini terjadi juga di hal-hal lainnya.

"Sebenarnya ini adalah bagian dari tren yang makin luas, misalnya pemblokiran video dan gambar di jejaring sosial, seperti whatsapp, yang pernah terjadi setelah pengumuman hasil pilpres."

Ken mengatakan wacana seperti ini sebenarnya tidaklah baru di Indonesia.

"Ini juga terjadi di negara-negara lain, dimana hak sipil dan hak politik warga dikurangi untuk apa yang mereka sebut sebagai kepentingan bangsa".

Simak berita lainnya dari ABC Indonesia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Keluarga Kardashian didesak untuk jujur dan terbuka di media sosial karena posisi mereka sebagai panutan anak muda
Rabu, 23 Oktober 2019 - 08:36 WIB
"Pundi-pundi mereka berlumuran darah dan diare remaja perempuan." /**/ ...
Masjid terkena semprotan meriam air, pemimpin Hong Kong Carrie Lam meminta maaf
Rabu, 23 Oktober 2019 - 08:36 WIB
Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengunjungi masjid terbesar kota itu untuk meminta maaf setelah masj...
Kritik dan harapan kelompok minoritas kepada Jokowi: Perhatikan hak-hak kami
Rabu, 23 Oktober 2019 - 08:36 WIB
Sejumlah warga berkomentar mengenai pelantikan Joko Widodo sebagai presiden periode kedua.Maria Cata...
Mengapa harapan rakyat memudar di periode kedua Jokowi?
Rabu, 23 Oktober 2019 - 08:36 WIB
Pada 2014 Jokowi dielu-elukan sebagai harapan baru Indonesia, kini di periode keduanya sebagai presi...
Jokowi panggil Nadiem Makarim, Mahfud MD, Erick Thohir, Wishnutama
Rabu, 23 Oktober 2019 - 08:36 WIB
Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah orang ke Istana Merdeka, termasuk pendiri dan CEO Gojek, Nad...
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mendadak copot semua gelar resmi untuk selir Sineenat Wongvajirapakdi
Rabu, 23 Oktober 2019 - 08:36 WIB
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn (67 tahun) hari Senin (21/10) mendadak mencopot semua gelar keraja...
Nadiem Makarim dan Erick Thohir siap menjadi menteri Kabinet Jokowi, apa reaksi pasar?
Rabu, 23 Oktober 2019 - 08:36 WIB
Apa reaksi pasar dan analis ekonomi setelah Presiden Joko Widodo menawari kursi menteri kepada Nadie...
Ikan gabus sangat rakus dan bisa bertahan tiga hari di darat bikin repot pemerintah AS
Rabu, 23 Oktober 2019 - 08:36 WIB
"Jika Anda menangkap ikan gabus utara, pertama kali yang harus Anda lakukan adalah membunuhnya dan m...
Nadiem Makarim, Wishnutama, dan Erick Thohir: Para calon menteri muda di kabinet Jokowi yang diharap membawa perubahan
Rabu, 23 Oktober 2019 - 08:36 WIB
Tiga pengusaha muda, yakni Nadiem Makarim, Wishnutama, dan Erick Thohir menyatakan siap untuk memban...
Perang Dunia II: Dua kapal perang Jepang yang karam di Samudera Pasifik ditemukan
Rabu, 23 Oktober 2019 - 08:36 WIB
Para penjelajah laut dalam telah menemukan dua kapal induk Jepang yang karam dalam pertempuran Peran...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)