A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: row

Filename: elshinta/phpmu-link.php

Line Number: 51

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/phpmu-link.php
Line: 51
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/template.php
Line: 25
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 17
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 163
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: row

Filename: elshinta/phpmu-link.php

Line Number: 53

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/phpmu-link.php
Line: 53
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/template.php
Line: 25
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 17
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 163
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once

news-mitra/////icw-ruu-kpk-upaya-pelumpuhan-kpk-presiden-jokowi-sebaiknya-menolak-tegas" />
ICW: RUU KPK Upaya Pelumpuhan KPK, Presiden Jokowi Sebaiknya Menolak Tegas
Elshinta
Rabu, 11 September 2019 - 07:49 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
ICW: RUU KPK Upaya Pelumpuhan KPK, Presiden Jokowi Sebaiknya Menolak Tegas
DW.com - ICW: RUU KPK Upaya Pelumpuhan KPK, Presiden Jokowi Sebaiknya Menolak Tegas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Rapat Paripurna DPR, Kamis (05/09). Keputusan ini dikritik banyak pihak karena dinilai sebaga upaya memperlemah kinerja KPK dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Lantas bagaimana dengan Efektifitas KPK dengan UU yang ada sekarang ini? Apakah memang UU ini perlu direvisi, dan apa saja yang perlu diperbaiki? Rangkuman wawancara DW Indonesia dengan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

Deutsche Welle: DPR diam-diam menyetujui usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana Anda menanggapi langkah DPR ini?

Donal Fariz:

Sekarang ini berkembang situasi yang mengarah pada pelemahan dan pelumpuhan secara sistematis terhadap KPK. Mulai dari proses seleksi calon pimpinan KPK yang kontroversial, upaya-upaya hukum yang berjalan di Mahkamah Agung seperti peninjauan kembali kasus Setya Novanto, dan yang terbaru rencana revisi Undang-Undang KPK versi usulan inisiatif DPR. Ini tiga peristiwa besar yang terjadi dalam momentum yang sama, sehingga menurut saya memang ada yang merancang timing, waktu yang secara bersamaan, membuat publik jadi kocar-kacir untuk merespon dan mengawal secara terstruktur dan detail ketiga isu yang sama-sama penting ini. Yang jelas, ini adalah bagian dari upaya sistematis pelemahan KPK. Rencana revisi Undang-Undang KPK ini ‘kan pekerjaan lama yang sangat-sangat ingin ditargetkan oleh DPR untuk mengurangi kewenangan-kewenangan KPK, membuat KPK kehilangan posisi strategis, kehilangan kewenangan besarnya, dan kemudian menjadi lumpuh dan tidak berdaya untuk memroses kasus-kasus korupsi yang besar.

Namun DPR menilai revisi Undang-Undang tersebut justru adalah upaya penguatan kinerja KPK, misalnya melaui badan pengawas yang akan dibentuk…

Tentu tidak..

Apa saja poin-poin penting yang menjadi catatan Anda dalam draft RUU KPK versi revisi?

Dari 38 halaman draft UU KPK, ada sepuluh poin kritis dan krusial. Bisa dilihat dari segi kewenangan penyadapan, kemudian pengawasan, ini yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan yang punya dewan pengawas untuk meninjau penyadapan tersebut. Kemudian penuntutan, itu dikembalikan lagi kepada kejaksaan, harus berkoordinasi. Ini kan ahistoris dengan pembentukan KPK sebagai lembaga khusus dalam menangani tindak pidana korupsi, dan secara sejarah pembentukannya karena ketidakmampuan kepolisian dan kejaksaan menangani perkara korupsi, (jadi) bukan karena persoalan teknis tetapi karena persoalan struktural, kepentingan politik, dan masalah lainnya di institusi mereka. Aneh kalau kemudian penuntutan harus berkoordinasi dengan institusi yang dianggap gagal dan tidak berhasil dalam menangani kasus korupsi. Ini menurut saya beberapa poin-poin di dalam draft yang secara substansi sangat melemahkan, bagian dari upaya memperlemah KPK secara kelembagaan dengan mempreteli kewenangan-kewenangan strategis mereka.

Apakah UU yang sekarang sudah menjamin efektifitas KPK?

Undang-Undang KPK saat ini itu sudah mencukupi untuk mempertegas kewenangan KPK. Sebab ada mekanisme instrumen lain di luar revisi undang-undang untuk memperjelas fungsi-fungsi atau kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Misalnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah instrumen yudisial atau peradilan yang levelnya sama dengan undang-undang. Misalnya, ketika yang dipersoalkan kewenangan penyadapan KPK, yang dianggap tidak sah, hasil putusan Mahkamah Konstitusi menganggap sah. Berarti bisa dianggap sudah clear perdebatan dan argumentasi hukumnya. Apa lagi esensi putusan itu setara atau setingkat dengan level undang-undang. Di luar proses revisi undang-undang, proses di Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya sudah banyak memperjelas atau mengubah postur organisasi KPK. Tidak ada yang abu-abu.

Lantas mekanisme seperti apa yang diperlukan KPK saat ini?

Apakah perbaikan-perbaikan internal diperlukan? Jawabannya iya, tetapi tidak melalui mekanisme revisi undang-undang. Itu cukup dengan standar operasioanl prosedural (SOP), pengawasan lebih ketat dari DPR. Itulah mekanisme pengawasan KPK secara internal dan eksternal, supaya lebih kuat.

Saat ini baik publik maupun DPR tengah menunggu keputusan Presiden terkait revisi undang-undang tersebut. Menteri Hukum dan HAM sudah ditugasi untuk mempelajari draft revisi…

Bagaimana pun, proses yang berjalan ini harus dicatat sebagai usul inisiatif dari DPR, jadi jangan hanya melempar bola panas justru kepada Presiden, sekali pun Presiden mempunyai kewenangan yang setara dengan DPR dalam ikhwal kewenangan pembahasan dan penyusunan undang-undang. Otoritas presiden memang selevel dengan DPR untuk bisa melanjutkan atau tidak melanjutkan pembahasan undang-undang tersebut. Memang bola panas ada di permerintah sekarang, tapi yang menciptakan bola panas itu adalah DPR. Itu proses yang tdak bisa dilupakan dari rangkaian yang sudah berjalan. Mereka (DPR) yang menyusun darft inisiatif ‘kan. Menurut saya, Kemenkumham bagian dari yang tersandera dari kepentingan politik. Sebab afiliasi politik beliau akan mempersulit posisinya untuk menjadi netral dan objektif. Ini yang menjadi masalah terbesar menurut saya. Makanya kami dari awal sudah menyampaikan, Menteri Hukum dan HAM itu harusnya bukan orang partai karena akan bias dengan kepentingan poltik.

Harapan ICW akan isu ini?

Kita berharap Presiden secara tegas, sebagai penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award, menunjukkan diri dan menujukkan karakter kuat untuk pemberantasan korupsi dengan tidak menyetujui revisi undang-undang, yang justru bertujuan untuk memperlemah KPK.


Donal Fariz adalah Koordinator Divisi Korupsi Politik di Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW adalah sebuah organisasi yang memiliki misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdiri sejak 21 Juni 1998 di Jakarta, ICW mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Wawancara dilakukan oleh Rizki Akbar Putra dan telah diedit sesuai konteks.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kapal Tenggelam di Sungai di Kongo, 36 Orang Hilang
Selasa, 17 September 2019 - 09:04 WIB
Sebanyak 36 orang dinyatakan hilang, setelah sebuah kapal tenggelam di sungai di Kongo di pinggiran ...
Trump: AS Siap Tempur untuk Balas Serangan Minyak Saudi
Selasa, 17 September 2019 - 09:04 WIB
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan pasukan AS siap tempur untuk membalas serangan te...
Turki Jadi Tuan Rumah KTT Trilateral Soal Suriah
Selasa, 17 September 2019 - 09:04 WIB
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, akan menjamu Rusia dan Iran untuk pertemuan puncak terbaru mer...
Ladang Minyak Saudi Diserang, Harga Minyak Melonjak Lebihi 10%
Selasa, 17 September 2019 - 09:04 WIB
Harga minyak melonjak lebih dari 10 persen pada Senin (16/9) sebagai imbas dari keputusan Arab Saudi...
Dituduh Menista Agama, Massa Rusak Kuil Hindu di Pakistan
Selasa, 17 September 2019 - 09:04 WIB
Sekelompok massa yang marah di Pakistan merusak beberapa kuil Hindu dan berbagai properti lainnya. P...
Lewat Sepucuk Surat, Kim Jong-un Undang Trump ke Pyongyang
Selasa, 17 September 2019 - 09:04 WIB
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengundang Presiden AS Donald Trump untuk mengunjungi Pyongyang. Ha...
Serangan Terhadap Fasilitas Minyak Saudi Kacaukan Produksi
Selasa, 17 September 2019 - 09:04 WIB
Perusahaan raksasa penghasil minyak dunia milik Arab Saudi menyatakan, serangan pesawat nirawak (dro...
Pakistan Tangkap 3 Orang Terkait Penyerangan Kuil dan Rumah Warga Hindu
Selasa, 17 September 2019 - 09:04 WIB
Polisi Pakistan mengatakan telah menangkap tiga orang setelah massa Muslim yang marah merusak sebuah...
Bom Pinggir Jalan Tewaskan 5 Warga Sipil Afghanistan
Selasa, 17 September 2019 - 09:04 WIB
Seorang pejabat Afghanistan mengatakan lima warga sipil tewas ketika kendaraan mereka melindas sebua...
Penyelam Angkatan Laut India Cari 35 Wisatawan di Sungai yang Banjir
Selasa, 17 September 2019 - 09:04 WIB
Para penyelam angkatan laut India bergabung dalam pencarian besar-besaran terhadap 35 wisatawan Indi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)