Lokasi ibu kota baru hampir pasti di Kalimantan dan akan diumumkan Presiden Joko Widodo tahun ini
Elshinta
Rabu, 17 Juli 2019 - 09:06 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Lokasi ibu kota baru hampir pasti di Kalimantan dan akan diumumkan Presiden Joko Widodo tahun ini
BBC Indonesia - Lokasi ibu kota baru hampir pasti di Kalimantan dan akan diumumkan Presiden Joko Widodo tahun ini

Presiden Joko Widodo tahun ini akan mengumumkan sendiri lokasi yang akan menjadi pusat pemerintahan yang baru menggantikan Jakarta, kata Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro.

Dalam wawancara khusus dengan BBC News Indonesia, Bambang mengatakan lokasi tersebut hampir pasti berada di Kalimantan.

"Tahun ini penentuan lokasi, pengumumannya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Tahun 2020 penentuan master plan (rencana induk) dan penyiapan lahan untuk proses konstruksi," kata Bambang.

"Tahun 2021 diharapkan ada groundbreaking ibu kota baru. Tahun 2024 diharapkan sudah bisa dimulai pemindahan ibu kota tahap pertama," kata Bambang.

Namun pengamat perkotaan Nirwono Joga berpendapat jadwal yang ditetapkan pemerintah ini "terburu-buru".

Ia melihat belum ada persiapan yang benar-benar matang dari semua pihak untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.

"Saya khawatir semangat untuk pindah ibu kota hanya ada dalam lima tahun ini. Itu yang saya khawatirkan. Kita dipaksa pindah, dipaksa groundbreaking, silakan. Tapi, di 2024 era bisa berubah dengan cepat," kata Nirwono.

Hak atas foto Reuters
Image caption Jakarta dinilai sudah tidak lagi ideal untuk menjadi pusat pemerintahan.

"Kita tak tahu apa yang menjadi prioritas pembangunan setelah 2024. Bisa saja, setelah 2024, program pemindahan ibu kota akan berhenti begitu saja," imbuhnya.

Nirwono mencontohkan pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang lebih dikenal dengan proyek Hambalang.

"Ini adalah proyek di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu Pak SBY selesai, apalagi ditemukan banyak kasus, sampai sekarang, sudah lima tahun lebih, tidak ada yang melanjutkan proyek ini," kata Nirwono.

Namun pengamat tata kota lain, Yayat Supriatna mengatakan pemindahan ibu kota "sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi".

Yayat mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan ibu kota baru bisa diwujudkan.

"Pak Jokowi ini jarang bermain wacana. Kita punya kemampuan membangun jalan tol dalam waktu yang cepat. Membangun gedung-gedung di Meikarta, tujuh menara, dalam setahun bisa," kata Yayat.

Hak atas foto Antara
Image caption Bambang Brodjonegoro mengatakan groundbreaking ibu kota baru diharapkan mulai tahun 2021.

Ia mengatakan, dalam pembangunan fisik tidak akan ada masalah yang mengganjal.

"Kita sudah punya pengalaman dan kemampuan teknologi. Kita bisa membangun MRT, LRT, jalan tol... dari sisi pengalaman konstruksi fisik, kemampuan kita jauh lebih baik," katanya.

Yakin bisa diwujudkan

Bambang Brodjonegoro, kepala Bappenas, lembaga yang ditugasi melakukan kajian dan perencanaan pemindahan ibu kota, mengatakan melihat pengalaman negara-negara lain, ia yakin pemerintah akan bisa memenuhi jadwal pembangunan ibu kota baru.

"Kami yakin, karena dari segi teknologi konstruksi, baik dari proyek infrastruktur di dalam negeri maupun pembangunan kota-kota baru di luar negeri, tampaknya membangun ibu kota baru dan memindahkan ibu kota lama jauh lebih cepat dibanding ketika Brasil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia," kata Bambang.

Hak atas foto Nirwono Joga
Image caption Nirwono Joga mengatakan dana Rp400 triliun lebih baik dipakai untuk membenahi Jakarta dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Bagi kami, melakukan pemindahan ibu kota tahap pertama dalam lima tahun ke depan sangat mungkin untuk dilakukan," katanya.

Biaya untuk membangun ibu kota baru di luar Jakarta diperkirakan sekitar Rp400 triliun.

Pengamat perkotaan Nirwono Joga mengatakan dana ini sebaiknya dipakai untuk membenahi Jakarta dan membangun sentra ekonomi.

"Lebih baik kita fokus ke pembenahan ibu kota Jakarta dengan segala persoalannya, kemudian dana yang ada dipakai untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," kata Nirwono.

"Ini lebih realistis ... lebih baik membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru daripada menggunakan dana tadi untuk membangun satu tempat saja," katanya.

Hak atas foto Antara
Image caption Presiden Jokowi meninjau Gunung Mas di Kalimantan, salah satu calon lokasi ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta.

Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta pada April lalu.

Presiden Jokowi mengatakan memindahkan ibu kota bukan rencana baru.

"Rencana ini sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Di setiap era presiden, pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang," kata Presiden Jokowi.

Kajian yang dilakukan Bappenas menyebutkan Jakarta sudah tidak memadai lagi sebagai pusat pemerintahan karena antara lain rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas air sungai 96% tercemar berat, kemacetan tinggi dan buruknya pengelolaan sistem transportasi.

Beberapa negara memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir, di antaranya Kazakhstan, yang memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana, Myanmar dari Yangoon ke Naypyidaw, Nigeria dari Lagos ke Abuja, dan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Trump Ingin Rusia Kembali ke Kelompok G7
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:41 WIB
Presiden Amerika Donald Trump, Rabu (21/8), mengatakan, ia ingin Rusia kembali dimasukkan ke dalam k...
AS Serukan Kuba Bebaskan Wartawan Pengkritik Pemerintah
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:41 WIB
Pemerintah Amerika, Rabu (21/8), menyerukan pada Kuba supaya mencabut tuduhan atas seorang wartawan,...
Dua Tentara AS Tewas Dalam Pertempuran di Afghanistan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:41 WIB
Dua orang tentara Amerika tewas, Rabu (218), di Afghanistan, kata para pejabat Amerika. Ini terjadi ...
PM Islandia Tolak Kunjungan Wapres AS Mike Pence
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:41 WIB
Perdana Menteri Islandia Katrin Jakobsdottir mengatakan ia tidak akan berada di ibu kota pada hari W...
Presiden Brazil: LSM yang Sebabkan Kebakaran Hutan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:41 WIB
Presiden Brazil Jair Bolsonaro menuduh sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM bertanggung jawa...
Tak Seorang Rohingya pun Muncul untuk Dipulangkan ke Myanmar
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:41 WIB
Komisioner pengungsi Bangladesh, Kamis (22/8) mengatakan bahwa tak seorang pun Muslim Rohingya yang ...
Mantan PM Denmark Kecam Trump Soal Anggaran Pertahanan
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:41 WIB
Mantan Perdana Menteri Denmark Lars Loekke Rasmussen, Kamis (22/8) mengecam Presiden Amerika Donald ...
Iran Pamerkan Sistem Rudal Jarak Jauh Buatan Dalam Negerinya
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:41 WIB
Media pemerintah Iran menyatakan pemerintah, Kamis (22/8) memamerkan sistem rudal jarak jauh yang di...
Trump Bersikeras Katakan Demokrat Buruk Bagi Israel
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:41 WIB
Presiden AS Donald Trump bersikeras mengatakan, warga Amerika keturunan Yahudi seharusnya memberik...
Korut Katakan Uji Coba Rudal AS Bisa Picu Perang Dingin Baru
Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:41 WIB
Seorang juru bicara pemerintah Korea Utara, Kamis (22/8) mengatakan, uji coba rudal jelajah jarak me...
Terpopuler
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)