Pengakuan Hak Konstitusional Orang Aborigin di Australia Akan Direferendum
Elshinta
Kamis, 11 Juli 2019 - 08:49 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Pengakuan Hak Konstitusional Orang Aborigin di Australia Akan Direferendum
ABC.net.au - Pengakuan Hak Konstitusional Orang Aborigin di Australia Akan Direferendum

Pemerintah Australia berjanji akan menggelar referendum atas pengakuan hak-hak masyarakat pribumi dalam konstitusi. Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung dalam tiga tahun ke depan.

Menteri Urusan Pribumi Australia Ken Wyatt hari Rabu (10/7/2019) menyatakan, pemerintah kali ini "mengedepankan opsi konsensus" atas isu ini.

Dia mengatakan Pemerintahan PM Morrison berkomitmen untuk perubahan konstitusi mengenai masyarakat pribumi.

Pada tahun 2017, ratusan orang Aborigin dan penduduk Selat Torres menggelar pertemuan di Uluru dan mendesak pembentukan badan penasehat pribumi ditambahkan ke dokumen pendirian negara Australia.

Pemerintahan PM Malcolm Turnbull saat itu menolak proposal ini dengan dalih "akan dilihat sebagai kamar parlemen ketiga" (selain DPR dan Senat).

Tapi PM Scott Morrison tampaknya terbuka terhadap gagasan itu. Bahkan, minggu lalu dia menyatakan ingin bekerja sama dengan oposisi dalam masalah ini.

Menteri Wyatt menambahkan, pemerintah akan merancang model badan penasehat dengan pihak pribumi yang disebut juga sebagai First Australian. Dana sebesar 7 juta dolar juga sudah disiapkan.

"Keberhasilan Referendum 1967 adalah hasil dari advokasi tak kenal lelah dan momentum perubahan nasional yang luar biasa," kata Menteri Wyatt.

"Jika kita ingin melihat konsensus nasional semacam itu lagi, kita perlu teliti dan meluangkan waktu untuk mewujudkannya secara tepat," katanya.

Deklarasi Uluru 2017 juga mendukung referendum bagi pembentukan lembaga permanen yang bertugas memberi nasihat kepada parlemen.

Menteri Wyatt melihat tuntutan utama dari dekalrasi itu sebagai "bukan suara tunggal".

"Ini adalah seruan kepada semua tingkatan pemerintahan untuk mendengarkan suara penduduk pribumi Australia," katanya.

Menteri Wyatt berjanji untuk bekerja sama dengan rekannya dari oposisi Linda Burney untuk masalah ini.

Pertanyaan referendum perlu mendapat dukungan mayoritas pemilih secara nasional dan oleh setidaknya empat dari enam negara bagian.

Opsi yang kemungkinan dipertimbangkan akan mewujdukan "suara" nasional pribumi dalam konstitusi tetapi dengan beberapa perincian yang ditetap melalui parlemen.

"Itu suatu badan penasihat dan akan diundangkan oleh parlemen. Sarannya tidak akan terbuka untuk digugat ke pengadilan," kata Senator Pat Dodson dari Partai Buruh.

Senator Dodson mengatakan tantangan utama bagi Menteri Wyatt yaotu mendapatkan mengamankan kerjasama dari partai pemerintah sendiri, yaitu Partai Liberal dan Nasional.

Dia menuding mantan PM Malcolm Turnbull keliru dalam menangani masalah ini.

"Caranya keliru. Barnaby Joyce dan Turnbull keliru," kata Senator Dodson.

Deklarasi Uluru juga menyerukan perlunya dibuat perjanjian dengan Pribumi.

"Sangat penting jika yurisdiksi negara bagian dan teritori memimpin (proses perjanjian) ini," kata Menteri Wyatt.

"Model perjanjian sedang dikembangkan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Victoria dan Northern Territory yang akan menjawab aspirasi penduduk pribumi Australia di yurisdiksi tersebut," jelasnya.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Shell Tolak Bongkar Rig yang Sudah Tidak Dipakai, Jerman Marah
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:05 WIB
Pemerintah Jerman, Rabu (16/10), mengatakan telah menyerukan dilangsungkannya suatu pertemuan inter...
Trump Bantah Beri Lampu Hijau pada Turki Untuk Serang Suriah
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:05 WIB
Presiden Amerika Donald Trump dengan tegas menolak tuduhan bahwa ia bertanggung jawab terhadap invas...
Kuba akan Izinkan Warga Beli Barang Impor dengan Mata Uang Asing
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:05 WIB
Pemerintah Kuba mengatakan akan memungkinkan warga negaranya menggunakan sepuluh mata uang asing unt...
Malaysia Perintahkan Peta China Dihapus dari Film “Abominable”
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:05 WIB
Badan Sensor film Malaysia sudah memerintahkan agar adegan dalam film animasi “Abominable” yang ...
Trump Bela Keputusan Tarik Pasukan AS dari Suriah
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:05 WIB
Presiden AS Donald Trump, Rabu (16/10), mendapat teguran keras dari para anggota Kongres dari kedua ...
China Imbau Washington Segera Akhiri Perang Dagang
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:05 WIB
Pemerintah China mengimbau Amerika Serikat untuk merundingkan penyelesaian masalah perang tarif anta...
Gempa Kuat Akibatkan Tanah Longsor di Filipina
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:05 WIB
Gempa kuat yang mengguncang Filipina Selatan, Rabu malam (16/10), menyebabkan tanah longsor dan keru...
Anggota Parlemen Pro Demokrasi Hong Kong Kutuk Serangan dengan Kekerasan  
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:05 WIB
Para anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong, Kamis (17/10), mengutuk serangan yang menggunakan kek...
Trump Harapkan Suksesnya Pertemuan di Ankara
Jumat, 18 Oktober 2019 - 18:05 WIB
Presiden AS Donald Trump mengharapkan “pertemuan yang sukses” di Ankara pada hari Kamis (17/10) ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV