Diaspora Indonesia Minta Aturan Karantina Masuk ke Tanah Air Dilonggarkan
Elshinta
Kamis, 13 Januari 2022 - 14:27 WIB | Penulis : Mitra Elshinta Feeder
Diaspora Indonesia Minta Aturan Karantina Masuk ke Tanah Air Dilonggarkan
ABC.net.au - Diaspora Indonesia Minta Aturan Karantina Masuk ke Tanah Air Dilonggarkan

Selama pandemi COVID-19, rencana untuk memesan tiket untuk pulang ke kampung halaman di Indonesia menjadi sebuah "trauma" bagi Anggia Edi yang tinggal di Jerman.

"Budget yang sudah kita tentukan, cuti yang sudah kita rencanakan jadi berantakan," ujar Gigi, panggilan akrab Anggia.

"Jadi jatuhnya marah, kesel, ... enggak tahu tiketnya bisa di refund dengan secepat itu apa enggak."

Setelah menggelar rapat terbatas pada 3 Januari lalu, Pemerintah Indonesia menetapkan waktu karantina bagi kedatangan luar negeri menjadi tujuh dan 10 hari.

Padahal dua hari sebelumnya, Pemerintah Indonesia menetapkan aturan karantina 10 dan 14 hari tergantung negara asal, sebagaimana tertulis dalam SK Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2022.

Gigi terakhir kali bertemu keluarga besarnya di Indonesia pada tahun 2016. Ia pernah berniat pulang di tahun 2020, tapi rencana untuk pulang ke rumahnya di Sumatera Barat gagal karena terus berubahnya aturan karantina Indonesia.

Di Jerman, Gigi bekerja sebagai perawat rumah sakit, yang di saat pandemi COVID-19 sedang sangat dibutuhkan.

Karenanya, ia harus punya alasan kuat jika ingin mengajukan cuti maksimal tiga minggu dan butuh perencanaan yang baik.

"

"[Pulang] buat kita kan bukan buat konten, bukan buat likes Instagram. Enggak sama sekali," ujar Gigi menyuarakan kekecewaan diaspora Indonesia lainnya di Jerman.

"

"Kita cuma pengen pulang, kangen-kangenan, pengen peluk, merasakan suasana itu lagi. Itu saja sulit banget."

Karantina 'bukan seperti masuk di penjara'

Sejauh ini, SK Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2022 memperuntukan tempat karantina pusat, yang bebas biaya bagi empat kelompok warga negara Indonesia sebagai pelaku perjalanan dari luar negeri.

Kelompok tersebut di antaranya adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar atau mahasiswa yang kembali setelah menamatkan pendidikan di luar negeri, dan pegawai pemerintah setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri.

Gigi berharap agar ada keringanan aturan karantina bagi warga Indonesia di luar negeri yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut, apalagi bila sudah menerima vaksinasi penuh.

"Semoga pemerintah punya sedikit kelonggaran untuk kami. Kami sudah divaksin, kami siap untuk PCR test jika sampai di sana," katanya.

Ia juga berharap jika karantina bisa dilakukan di rumah masing-masing.

"

"Dan kami juga siap kalau misalnya karantina di rumah sendiri, lapor setiap hari kalau kami tidak ke mana-mana, atau ditelepon dari dinas kesehatan Indonesia setiap hari untuk tahu kami di mana, video call, terserah yang penting kami di rumah."

"

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane mendukung ide karantina mandiri di rumah bagi pelaku perjalanan luar negeri yang datang ke Indonesia.

Menurutnya, karantina mandiri merupakan "hal yang lazim" dan tidak semua aspeknya harus dilakukan oleh Pemerintah.

Tapi ia mengatakan Pemerintah tetap memiliki tugas untuk mengawasi dan memantau kondisi kesehatan mereka menjalankan karantina di rumah, seperti yang dilakukan di negara-negara lain.

"Kalau memang bisa dilakukan di rumah dan sistem karantinanya cukup baik, sebenarnya Pemerintah tidak perlu turun tangan dengan sangat ketat seperti sekarang," katanya.

"

"Jadi karantina itu proses humanis sebenarnya, bukan proses seperti masuk di penjara. Tapi yang terpenting adalah sistem kita itu mampu untuk melakukan tracking pada mereka."

"

Sistem karantina mandiri di rumah sudah diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang tiba di beberapa negara seperti Australia, Jerman, dan Inggris.

Masdalina mengatakan karantina, yang secara teori diperuntukan bagi mereka yang belum positif COVID-19, seharusnya memungkinkan pihak bersangkutan untuk tetap bisa beraktivitas dengan catatan mereka tetap menjaga jarak dan tidak mengunjungi sarana publik.

Menurutnya, sistem 'neighbourhood' yang melibatkan RT-RW di sekitar rumah ditambah dengan penggunaan aplikasi pelacakan dengan maksimal memungkinkan ini terjadi.

Namun, disiplin penggunaan aplikasi pelacakan Peduli Lindungi yang menurutnya masih "naik-turun" dan sistem QR code yang "tidak konsisten di tempat publik" menjadi permasalahan lain.

Apakah kebijakan karantina tujuh sampai 10 hari masuk akal?

Epidemiolog dari Griffith University, Dr Dicky Budiman, mengatakan situasi pandemi yang begitu dinamis dan tidak terprediksi bukanlah menjadi alasan jika kebijakan bisa diubah tiba-tiba.

"Untuk kebijakan penerapannya harus ada waktu … dan tentunya semua itu harus ada landasan yang kuat, bukan hanya karena misalnya di Amerika kasus COVID mengurang, kita ikut," ujarnya.

Menurutnya yang harus dilihat adalah kondisi pandemi di Indonesia sendiri selain juga pendekatan sains.

Dr Dicky mengatakan sebenarnya masa karantina 14 hari "menjadi sangat disarankan" bila melihat beberapa penelitian yang menyatakan masa inkubasi varian Omicron mencapai setidaknya lima sampai enam hari, dengan "97 persen data [orang yang terinfeksi] mulai menunjukkan gejala di hari ke-11 atau 12".

"Kalau pun sekarang misalnya dianggap akan diperpendek lagi, menurut saya harus ada penguatan," katanya.

Ini karena bila membicarakan ancaman, "kita harus betul-betul harus memperkuat respon, dalam hal ini karantina dan isolasi adalah setengah dari respon itu," ujar Dr Dicky.

"Tujuh hari boleh aja atau 10 hari, dengan catatan ada vaksinasi penuh bahkan booster dan dua tes negatif dalam 24 jam jeda menjadi sangat penting."

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Liburan ke Luar Negeri dan Asisten Pribadi. Inilah Cara Perusahaan di Australia Mencari dan Mempertahankan Karyawan
Jumat, 27 Mei 2022 - 10:19 WIB
Di tahun 1990-an, di masa berkembangnya banyak perusahaan baru di bidang teknologi, perusahaan menaw...
Mengerikan: Penembakan di Texas Menewaskan Setidaknya 18 Murid SD, Pelakunya Seorang Remaja
Jumat, 27 Mei 2022 - 08:46 WIB
Seorang pria bersenjata berusia 18 tahun melakukan penembakan massal di sekolah dasar Robb Elementar...
Menteri Luar Negeri China Wang Yi akan Kunjungi Delapan Negara Pasifik Termasuk Timor Leste
Jumat, 27 Mei 2022 - 08:46 WIB
Pemerintah China mengukuhkan bahwa Menlu Wang Yi akan mengadakan kunjungan ke beberapa negara Pasifi...
Senang Banyak Imigran Terpilih: Reaksi Pemilih Asal Indonesia Terhadap Hasil Pemilu Australia
Jumat, 27 Mei 2022 - 08:46 WIB
Andika Mongilala tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat melihat hasil pemilu Australia yang men...
Masa Lockdown Pandemi di Australia Sebabkan 70% Pelajar Mengalami Masalah Kesehatan Mental
Jumat, 27 Mei 2022 - 08:46 WIB
Sebuah survei nasional di Australia mengungkapkan dampak COVID dan lockdown terhadap pelajar yang ke...
Akankah Presiden Baru Filipina Melanjutkan Perang Narkoba yang Menewaskan Ribuan Warga?
Jumat, 27 Mei 2022 - 08:46 WIB
Di hari-hari terakhir masa kepresidenannya yang 'liar dan berdarah', Rodrigo Duterte meras...
Serangan Rasisme Masih Dialami Warga Keturunan Asia di Australia
Jumat, 27 Mei 2022 - 08:46 WIB
Cassandra Au dan suaminya terpaksa meninggalkan liburan mereka di Cook Islands ketika Australia menu...
Inilah Sebagian Korban Penembakan Massal di Sekolah Dasar di Texas
Jumat, 27 Mei 2022 - 08:46 WIB
Seorang murid perempuan dengan bangga menunjukkan buku rapor kenaikan kelas dengan nilai yang bagus ...
Oposisi Australia Menang Pemilu, Anthony Albanese Dilantik Jadi Perdana Menteri Baru
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:40 WIB
Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese dilantik sebagai perdana menteri ke-31 Australia, setelah mem...
Dari Perumahan Rakyat ke Kursi Perdana Menteri Australia, Inilah Sosok Anthony Albanese
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:40 WIB
Gubernur Jenderal Australia baru saja melantik Anthony Albanese sebagai Perdana Menteri yang ke-31, ...
InfodariAnda (IdA)