KPK dalami pembagian persentase `fee` untuk tersangka Budhi Sarwono
Elshinta
Kamis, 28 Oktober 2021 - 11:09 WIB |
KPK dalami pembagian persentase `fee` untuk tersangka Budhi Sarwono
Dokumentasi - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/9/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pembagian persentase "fee" untuk tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS).

KPK, Rabu (27/10) memeriksa lima saksi untuk tersangka Budhi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan hadir langsungnya tersangka BS maupun tersangka KA (Kedy Afandi/orang kepercayaan Budhi) dalam memberikan pengarahan untuk para pengusaha yang akan mengerjakan berbagai proyek di Pemkab Banjarnegara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Arahan itu, kata Ali, diduga terkait adanya pembagian persentase "fee" untuk tersangka Budhi.

Lima saksi yang diperiksa, yaitu Wahyudiono selaku ajudan bupati, wiraswasta Susmono Dwi Santoso, Febriana Eriska Putri selaku Staf Keuangan PT Adi Wijaya, Prihono selaku Direktur CV Pilar Abadhi, dan Cion Pramundita selaku Sekretaris Kecamatan Kalibening, Banjarnegara. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Ditreskrimsus Polda Jateng, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen "fee" sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan diantaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen "fee" dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Selain itu, Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Rejo.

Penerimaan komitmen "fee" senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.

KPK menduga Budhi telah menerima komitmen "fee" atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar.

Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Satu korban penembakan Bintaro masih jalani perawatan di RS Polri
Senin, 29 November 2021 - 17:30 WIB
Satu korban dugaan penembakan di Exit Tol Bintaro, Jumat (26/11) hingga saat ini masih menjalani pe...
Polda Metro Jaya tangani penyelidikan kasus penembakan Tol Bintaro
Senin, 29 November 2021 - 17:19 WIB
Polda Metro Jaya menangani penyelidikan kasus dugaan penembakan terhadap dua orang korban di Tol Lin...
179.814 personel dilibatkan dalam Operasi Lilin 2021
Senin, 29 November 2021 - 17:08 WIB
Polri menggelar Operasi Lilin 2021 dalam rangka pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, operasi t...
Panglima TNI: Oknum TNI terlibat bentrok dengan Polri di proses hukum
Senin, 29 November 2021 - 16:16 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan oknum prajurit TNI yang terlibat bentrok dengan ...
Dubes RI untuk Papua Nugini ke Bareskrim Polri laporkan mafia tanah
Senin, 29 November 2021 - 15:37 WIB
Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Papua Nugini (PNG) dan Kepulauan Solomon Andriana Supand...
KPK bersiap lawan permohonan kasasi Edhy Prabowo
Senin, 29 November 2021 - 13:25 WIB
Tim jaksa KPK mempersiapkan dokumen untuk melawan permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Menter...
BNN Jambi tangkap dua pelaku jaringan narkoba antarprovinsi
Senin, 29 November 2021 - 12:29 WIB
Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi menangkap dua pelaku narkoba jaringan antar-li...
Keributan TNI-Polri di Timika karena salah paham berakhir damai
Senin, 29 November 2021 - 10:47 WIB
Kapolda Papua Irjen Pol Marthinus D Fakhiri mengatakan insiden perkelahian antara anggota Polri dan ...
Polisi kejar otak pertikaian mahasiswa Bone-Luwu di Makassar
Senin, 29 November 2021 - 10:35 WIB
Pihak kepolisian tengah mengejar pelaku serta otak dari pertikaian antarmahasiswa asal Bone dan Luwu...
Hakim tertawa terbahak-bahak, sidang perkara gigi lengket di baju berubah seperti acara komedi
Minggu, 28 November 2021 - 17:36 WIB
Sidang dugaan penganiayaan dengan terdakwa Barita Sianipar mengundang gelak tawa di Pengadilan Neger...
InfodariAnda (IdA)