Ketua MPR minta pemerintah beri perhatian lebih kepada keraton
Elshinta
Rabu, 27 Oktober 2021 - 16:39 WIB |
Ketua MPR minta pemerintah beri perhatian lebih kepada keraton
Ketua MPR, Bambang Soesatyo (empat kiri), menerima pengurus Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, di Jakarta, Rabu (27-10-2021). ANTARA/elshinta.com

Elshinta.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian lebih serta melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur, peran, dan fungsi keraton di Indonesia agar kekayaan budaya nasional itu tidak punah akibat termakan zaman.

"Mengingat kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran keraton di berbagai daerah, juga keraton merupakan salah satu sumber seni dan seni budaya bangsa," kata dia, usai menerima delegasi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), di Jakarta, Rabu.

Delegasi FSKN yang hadir antara lain penasihat FSKN, Teuku Rafly Pasya dan Evi Oktavia, Ketua Umum FSKN, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr AA Mapparessa, Sekretaris Umum FSKN, Rd Hanif Radinal, Ketua Departemen Antar Lembaga FSKN, Teuku Rassya Pasha, dan Kepala Sekretariat FSKN, Ahmad Jazuli.

Soesatyo mengatakan, dari 250 keraton sebelum kemerdekaan, setidaknya kini tinggal 54 keraton, itu pun mayoritas sedang terseok-seok agar tetap berdiri dan melestarikan adat dan kebudayaannya. "Dukungan pemerintah dalam merevitalisasi fisik, peran, dan fungsi keraton sangat diperlukan," ujar dia.

Menurut dia, secara peraturan perundangan hingga anggaran, komitmen pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional tidak perlu diragukan. "Hanya tinggal pelaksanaannya di lapangan. Pelibatan keraton ini sangat penting dan tak boleh terlupakan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan Dana Abadi Kebudayaan, yang menurut laporan Kementerian Keuangan pada April 2021 jumlahnya sudah mencapai Rp1 triliun.

Pemerintah pada 2019 juga sudah menyetujui Dana Abadi Kebudayaan yang setiap tahun akan terus ditingkatkan hingga mencapai Rp5 triliun.

Menurut dia, revitalisasi keraton tidak boleh dipandang sebagai pengeluaran, apalagi dianggap membebani keuangan negara. Revitalisasi keraton harus dipandang sebagai investasi sosial dan budaya yang pada akhirnya justru akan mendatangkan berbagai manfaat, termasuk manfaat ekonomi.

"Karena dengan semakin baiknya infrastruktur yang dimiliki keraton akan semakin mendatangkan minat masyarakat untuk berkunjung ke sana. Pada akhirnya masyarakat bisa semakin mencintai seni dan budayanya," kata dia.

Ia bilang, sejak 2019 pemerintah telah menyalurkan dana alokasi khusus kebudayaan ke berbagai pemerintah daerah dengan total mencapai Rp500 miliar.

Dari segi besaran anggaran dan cakupan pemerintah daerah yang menerima, jumlahnya memang masih terbatas, namun akan terus ditingkatkan setiap tahun.
"Pemerintah daerah bisa memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui keraton," kata dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
1 Desember 1956: Mohammad Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden
Rabu, 01 Desember 2021 - 06:10 WIB
Lewat hasil sidang, DPR akhirnya menyepakti permintaan pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan ...
Puan: DPR siap menindaklanjuti Putusan MK terkait UU Ciptaker
Selasa, 30 November 2021 - 18:35 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Unda...
Farabi A Rafiq: Airlangga Hartarto dapat dipasangkan dengan Anies Baswedan
Selasa, 30 November 2021 - 17:45 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Partai Golkar) Kota Depok, Jawa Barat, Farab...
Peneliti: Aturan PT rusak tatanan demokrasi dan hanya untungkan oligarki
Selasa, 30 November 2021 - 15:45 WIB
Aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold (PT), juga threshold untuk pemili...
Ketua DPR RI dorong negara GNB dukung kemerdekaan Palestina
Senin, 29 November 2021 - 14:12 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam acara Inagurasi Pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned M...
Hengky Kurniawan minta anggota Korpri tak gagap teknologi
Senin, 29 November 2021 - 11:45 WIB
Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan meminta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ...
29 November 1971: Berdirinya KORPRI
Senin, 29 November 2021 - 06:00 WIB
Hari ini 50 tahun yang lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia atau biasa disebut Korpri dibentuk. Ko...
Calon kades di Tulungagung deklarasi damai pilkades serentak
Minggu, 28 November 2021 - 19:26 WIB
Sebanyak 35 calon kepala desa dari 14 desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (27/11), mena...
 Maksimalkan pemahaman 4 pilar, MPR RI undang narasumber Bahasa Madura
Minggu, 28 November 2021 - 18:12 WIB
Pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilak...
Polres Dairi tetapkan sembilan tersangka kasus pengrusakan kotak suara Pilkades
Minggu, 28 November 2021 - 17:25 WIB
Kepolisian Resort (Polres) Dairi telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus kerus...
InfodariAnda (IdA)