Legislator minta pemerintah beri solusi kewajiban PCR perjalanan udara
Elshinta
Jumat, 22 Oktober 2021 - 16:34 WIB |
Legislator minta pemerintah beri solusi kewajiban PCR perjalanan udara
Anggota DPR RI Mufti Anam. ANTARA/HO-DPR RI

Elshinta.com - Anggota DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah untuk menghadirkan solusi bijak terkait kewajiban tes usap atau polymerase chain reaction (PCR) 2x24 jam sebagai syarat perjalanan udara di Jawa dan Bali.

Menurut Mufti kepada media di Surabaya, Jumat, kebijakan yang mengacu pada Instruksi Mendagri 53/2021 dan Surat Edaran (SE) Satgas COVID-19 No. 21/2021 itu kurang pas karena tidak semua daerah punya kelengkapan fasilitas tes "PCR" yang memadai.

"Ada yang berhari-hari baru keluar hasil PCR-nya, ada yang sampai 7 hari bahkan lebih jika orang yang dites cukup banyak. Bagaimana mau naik pesawat kalau hasilnya lama? Ketika terbit hasilnya, meskipun negatif tetap tak bisa dipakai karena sudah lewat masanya," ucap dia.

Seperti diketahui, dalam aturan terbaru surat keterangan hasil negatif RT-PCR maksimal 2x24 jam dijadikan syarat sebelum keberangkatan perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4.

Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen masih tetap berlaku dengan durasi 1x24 jam. Sebelumnya, pelaku penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1x24 jam dengan syarat calon penumpang sudah divaksin lengkap.

Mufti mengatakan, dengan belum meratanya fasilitas kesehatan di Tanah Air, maka akan semakin menyulitkan masyarakat yang akan bepergian.

"Kemudian memang semestinya dibedakan, mana yang keperluan screening dan mana yang untuk diagnosis. Kalau PCR kan untuk diagnosis. Untuk screening, instrumennya sebenarnya cukup aplikasi PeduliLindungi untuk cek vaksin dan tes antigen. PCR mestinya opsional saja, bukan wajib," tutur Muftix

Mufti juga meminta pemerintah untuk menghadirkan solusi bijak bila memang harus mengambil kebijakan tertentu untuk antisipasi lonjakan COVID-19 terulang kembali. Jika memang mewajibkan PCR, maka kualitas fasilitas kesehatan harus merata di semua daerah.

"Sehingga sebuah kebijakan tidak hanya mudah bagi orang Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota besar lainnya, tetapi menyulitkan daerah-daerah di luar kota besar," papar Mufti.

Dia menambahkan sejumlah opsi yang bisa ditempuh adalah menugaskan layanan kesehatan milik BUMN untuk memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah. Layanan BUMN tersebut haruslah prima, dengan hasil cepat, dan harga terjangkau.

"BUMN bisa dilibatkan dengan hadir di daerah-daerah yang menjadi basis transportasi udara dengan pelayanan yang pasti, waktunya tepat, harganya terjangkau. Bahkan kalau memang PCR jadi syarat, harusnya harga diturunkan," ujarnya.

Mufti menjelaskan, BUMN kesehatan juga bisa bersinergi dengan penyedia layanan kesehatan di daerah, dan pemerintah harus mengkoordinasikannya.

"Jadi harusnya begitu, ketika ada kebijakan pewajiban tertentu maka harus ada solusinya," ucap Mufti.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketua DPR RI dorong negara GNB dukung kemerdekaan Palestina
Senin, 29 November 2021 - 14:12 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam acara Inagurasi Pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned M...
Hengky Kurniawan minta anggota Korpri tak gagap teknologi
Senin, 29 November 2021 - 11:45 WIB
Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan meminta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ...
29 November 1971: Berdirinya KORPRI
Senin, 29 November 2021 - 06:00 WIB
Hari ini 50 tahun yang lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia atau biasa disebut Korpri dibentuk. Ko...
Calon kades di Tulungagung deklarasi damai pilkades serentak
Minggu, 28 November 2021 - 19:26 WIB
Sebanyak 35 calon kepala desa dari 14 desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (27/11), mena...
 Maksimalkan pemahaman 4 pilar, MPR RI undang narasumber Bahasa Madura
Minggu, 28 November 2021 - 18:12 WIB
Pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilak...
Polres Dairi tetapkan sembilan tersangka kasus pengrusakan kotak suara Pilkades
Minggu, 28 November 2021 - 17:25 WIB
Kepolisian Resort (Polres) Dairi telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus kerus...
ELSAM: Optimalkan fungsi-fungsi DPR untuk jamin kebebasan berpendapat
Sabtu, 27 November 2021 - 15:55 WIB
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Miftah Fadhli merekomendasikan agar DPR RI me...
Anggota DPR minta perketat tempat wisata jelang Natal dan Tahun Baru
Sabtu, 27 November 2021 - 13:05 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah memperketat tempat hiburan dan wis...
Presiden tandatangani Keppres penetapan keanggotaan Indonesia di ACMM
Sabtu, 27 November 2021 - 00:09 WIB
Presiden RI Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keang...
Untas: Kesulitan lahan warga eks-Timor Timur jadi perhatian Presiden
Jumat, 26 November 2021 - 17:21 WIB
Juru Bicara Uni Timor Aswain (Untas) Florencio Mario Vieira mengatakan kesulitan lahan garapan yang ...
InfodariAnda (IdA)