Oknum aparatur desa diduga terlibat jual beli tanah HPL di Trawangan
Elshinta
Jumat, 22 Oktober 2021 - 15:35 WIB |
Oknum aparatur desa diduga terlibat jual beli tanah HPL di Trawangan
Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu. ANTARA/Dhimas B.P

Elshinta.com - Pihak kejaksaan melihat adanya oknum aparatur desa yang diduga terlibat dalam proses jual beli tanah di atas kawasan hak pengelolaan lahan (HPL) milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

"Di situ (tanah HPL) saya lihat ada tanda tangan oleh pemerintah desa untuk jual beli," kata Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu di Mataram, Jumat.

Dengan adanya bukti tersebut, Tomo menegaskan, indikasi penyalahgunaan kewenangan sebagai aparatur sipil negara semakin kuat.

"Pada pokoknya, mau dia jual beli, sewa menyewa, kalau melibatkan pemerintah daerah, kita akan naikkan," ucap dia menegaskan.

Menurut aturan hukumnya, lanjut Tomo, surat jual beli tanah yang terbit di atas lahan milik pemerintah tersebut tidak sah. Bahkan para pihak yang terlibat dalam penerbitannya bisa dipidanakan.

"Ya mana sah itu (surat jual beli tanah). Orang dia tahu itu tanah HPL, semestinya itu tidak boleh, apa pun namanya, karena mereka tahu itu tanah pemerintah daerah," ujarnya.

Pernyataan Tomo ini merupakan tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat yang masuk ke Kejati NTB. Laporannya terkait dugaan pungutan liar (pungli) sewa menyewa dan jual beli tanah di atas lahan yang masih berstatus HPL milik Pemprov NTB. Luasan tanah tersebut mencapai 65 hektare.

"Jadi karena itu laporan masyarakat, kita lanjutkan," ucap dia.

Penguasaan lahan oleh masyarakat itu diduga muncul terhitung sejak dimulainya era reformasi di tahun 1998.

Pada tahun itu, PT Gili Trawangan Indah sebagai pihak investor mengantongi kesepakatan kontrak produksi dengan Pemprov NTB untuk pemanfaatan lahan seluas 65 hektare di salah satu kawasan wisata andalan NTB tersebut.

Namun, di atas lahan itu kini terdapat sejumlah bangunan permanen yang sebagian besar menjadi ladang bisnis masyarakat. Bahkan ada sejumlah warga negara asing yang turut menguasainya.

Munculnya penguasaan tersebut diduga akibat ulah dari segelintir orang yang sengaja mengambil manfaat sebagai keuntungan pribadi. Untuk status pemerintah sebagai pemilik aset, hanya mendapat keuntungan dari pajak hotel dan restoran.

"Penguasaan lahan oleh masyarakat itu sebenarnya masih oke saja, tetapi kalau mencari keuntungan dengan jual beli, dan itu benar oleh pemerintah, itu yang tidak boleh," kata Tomo.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi tangkap dua pencuri spesialis rumah indekos di Medan
Rabu, 01 Desember 2021 - 08:45 WIB
Aparat kepolisian menangkap dua pelaku pencurian spesialis pembobol rumah indekos yang kerap beraksi...
Kemenkumham dan BNNP Sumbar geledah Lapas Pariaman
Rabu, 01 Desember 2021 - 07:15 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) menggeledah serta memeriksa kamar w...
KPK masih pelajari vonis Nurdin Abdullah
Selasa, 30 November 2021 - 18:23 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum memutuskan apakah akan menerima atau mengajukan bandi...
Kominfo dorong penegakan hukum yang adil pada kasus pelecehan di KPI
Selasa, 30 November 2021 - 17:23 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendukung proses penegakan hukum yang tegas, adil d...
Bea Cukai Surakarta musnahkan 1.811.592 batang rokok ilegal
Selasa, 30 November 2021 - 16:56 WIB
Kantor Bea Cukai Kota Surakarta memusnahkan rokok ilegal sebanyak 1.811.592 batang dan jenis lainn...
Bandar narkoba penabrak polisi diringkus di Kendal Jateng
Selasa, 30 November 2021 - 10:29 WIB
Bandar narkoba berinisial J yang menabrak Iptu JM saat pengejaran di Cirebon, Jawa Barat, diringkus ...
KPK limpahkan berkas perkara Azis Syamsuddin ke pengadilan tipikor
Selasa, 30 November 2021 - 10:06 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Azi...
Polisi tangkap buronan kasus mutilasi di Bekasi
Selasa, 30 November 2021 - 09:39 WIB
Tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi telah meringkus buronan kasus pembunuhan beren...
Pemerintah akan masukkan revisi UU Cipta Kerja ke Prolegnas prioritas
Senin, 29 November 2021 - 18:46 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyam...
Satu korban penembakan Bintaro masih jalani perawatan di RS Polri
Senin, 29 November 2021 - 17:30 WIB
Satu korban dugaan penembakan di Exit Tol Bintaro, Jumat (26/11) hingga saat ini masih menjalani pe...
InfodariAnda (IdA)