Lemkapi berharap tidak ada lagi anggota Polri langgar hukum
Elshinta
Rabu, 20 Oktober 2021 - 22:45 WIB |
Lemkapi berharap tidak ada lagi anggota Polri langgar hukum
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. ANTARA/HO-Divisi Humas Polri/am.

Elshinta.com - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) berharap tidak ada lagi anggota Polri yang melanggar hukum menyusul sikap tegas Kapolri yang langsung memecat atau memproses pidana kepada anggota Polri yang bermasalah.

Komitmen Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ini mempertegas lagi kesungguhannya agar kinerja seluruh jajarannya semakin baik di tengah masyarakat, kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Dr Edi Hasibuan di Jakarta, Rabu.

"Kita harapkan tidak ada lagi anggota Polri yang melanggar hukum," kata Edi dalam keterangan tertulisnya.

Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, sikap tegas Kapolri sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program Polri yang dipercaya masyarakat.

Setahun dipimpin Listyo Sigit, katanya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus semakin baik.

Masyarakat merasakan, hadirnya polisi di mana-mana saat pandemi COVID-19 dan polisi banyak melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang kesulitan pada masa pandemi, katanya.

"Namun, belakangan ini, kerja keras seluruh jajaran Polri seolah tidak kelihatan gara-gara beberapa oknum polisi yang melakukan tindakan tak terpuji," katanya menegaskan.

Edi berharap, dengan komitmen dan ketegasan Kapolri ini maka tidak ada lagi anggota Polri yang menyimpang dan menyalahgunakan kewenangan.

Secara khusus, dia mengusulkan, agar Polri memperkuat pengawasan proses hukum kasus narkoba karena masih banyak disorot masyarakat.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Lisyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram nomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Mitigasi dan Pencegahan Kasus Kekerasan Berlebihan.

Telegram itu dilatarbelakangi munculnya sejumlah tindakan oknum polisi yang tidak profesional sehingga mencoreng citra kepolisian.

Tindakan itu antara lain, polisi tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus penganiayaan di Kota Medan, polisi membanting mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Tangerang Banten, serta polisi menganiaya pengendara sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pada Selasa (18/10), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, menginstruksikan kepala satuan wilayah (Kasatwil) untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dalam waktu cepat.

"Perlu tindakan tegas, jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, apabila ragu, saya ambil alih," kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui sarana video konferensi (vicon), seperti dikutip dalam keterangan tertulis Divisi Humas Polri.

Menurut Kapolri, perbuatan oknum anggota kepolisian yang menyalahi aturan telah merusak marwah Polri dan menciderai kerja keras personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja maksimal untuk masyarakat.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketua DPR RI dorong negara GNB dukung kemerdekaan Palestina
Senin, 29 November 2021 - 14:12 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani dalam acara Inagurasi Pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned M...
Hengky Kurniawan minta anggota Korpri tak gagap teknologi
Senin, 29 November 2021 - 11:45 WIB
Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan meminta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ...
29 November 1971: Berdirinya KORPRI
Senin, 29 November 2021 - 06:00 WIB
Hari ini 50 tahun yang lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia atau biasa disebut Korpri dibentuk. Ko...
Calon kades di Tulungagung deklarasi damai pilkades serentak
Minggu, 28 November 2021 - 19:26 WIB
Sebanyak 35 calon kepala desa dari 14 desa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (27/11), mena...
 Maksimalkan pemahaman 4 pilar, MPR RI undang narasumber Bahasa Madura
Minggu, 28 November 2021 - 18:12 WIB
Pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilak...
Polres Dairi tetapkan sembilan tersangka kasus pengrusakan kotak suara Pilkades
Minggu, 28 November 2021 - 17:25 WIB
Kepolisian Resort (Polres) Dairi telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus kerus...
ELSAM: Optimalkan fungsi-fungsi DPR untuk jamin kebebasan berpendapat
Sabtu, 27 November 2021 - 15:55 WIB
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Miftah Fadhli merekomendasikan agar DPR RI me...
Anggota DPR minta perketat tempat wisata jelang Natal dan Tahun Baru
Sabtu, 27 November 2021 - 13:05 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah memperketat tempat hiburan dan wis...
Presiden tandatangani Keppres penetapan keanggotaan Indonesia di ACMM
Sabtu, 27 November 2021 - 00:09 WIB
Presiden RI Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penetapan Keang...
Untas: Kesulitan lahan warga eks-Timor Timur jadi perhatian Presiden
Jumat, 26 November 2021 - 17:21 WIB
Juru Bicara Uni Timor Aswain (Untas) Florencio Mario Vieira mengatakan kesulitan lahan garapan yang ...
InfodariAnda (IdA)