PSI siap hadapi gugatan Viani Limardi
Elshinta
Rabu, 20 Oktober 2021 - 20:31 WIB |
PSI siap hadapi gugatan Viani Limardi
Logo Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (FOTO ANTARA/Antaranews)

Elshinta.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap menghadapi gugatan yang diajukan oleh Viani Limardi atas pemecatan dirinya sebagai kader partai sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kami punya bukti-bukti kuat sebagai dasar pemecatan. Dengan menggugat ke pengadilan, sebenarnya Viani hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Sudah cukup selama ini dia mempermalukan PSI dengan bertindak arogan,” jelas Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Elva, pemecatan tersebut tidak dilakukan sepihak, tetapi telah melewati proses evaluasi yang panjang, mulai dari DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta (TPF), dan DPP PSI, termasuk meminta keterangan langsung dari Viani.

Sebelumnya, telah diketahui dari hasil pemeriksaan internal, Viani Limardi melanggar Pasal 5 Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI tentang Kewajiban Anggota. Di antaranya adalah patuh dan setia kepada garis perjuangan PSI (solidaritas, kesetaraan, dan sikap antikorupsi), AD/ART, dan keputusan-keputusan partai.

Berdasarkan Surat Keputusan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya, Viani Limardi dipecat sebagai kader PSI karena dugaan menggelembungkan laporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses dan tidak mematuhi instruksi partai setelah sempat melanggar pula aturan ganjil genap pada Agustus 2021. Sementara itu, Viani membantah tuduhan penggelembungan dana reses.

PSI menanggapi baik pengajuan gugatan yang dilakukan Viani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Proses pengadilan diharapkan akan mengakhiri perang opini di media sosial yang hanya membingungkan masyarakat.

“Kami terus menjaga integritas di PSI, baik kader maupun anggota legislatif. Kami hadir bekerja untuk masyarakat dan jauh dari sifat arogan. Semua kader PSI bahkan anggota legislatif pun harus siap diawasi dan berani bertanggung jawab,” tegas Elva.

Dia memastikan PSI akan hadir dan mengikuti seluruh proses pengadilan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Muhaimin: Dua kandidat ketua umum PBNU kader terbaik
Kamis, 02 Desember 2021 - 23:47 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan dua kandidat calon ketua umu...
Ribuan warga Dili nikmati Pentas Seni dan Pasar Malam Indonesia
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:11 WIB
Ribuan warga Dili datang dan membaur bersama menikmati Pentas Seni dan Pasar Malam Indonesia digelar...
PSI dukung kebijakan Sri Mulyani pangkas anggaran MPR
Kamis, 02 Desember 2021 - 21:01 WIB
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang memangka...
Pemkab Parigi Moutong jamin kemudahan investasi bagi investor
Kamis, 02 Desember 2021 - 20:09 WIB
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah akan memberikan jaminan kemudahan investasi bag...
NU: Cegah regresi demokrasi selama pandemi
Kamis, 02 Desember 2021 - 17:10 WIB
Pandemi Covid-19 ikut mempercepat penurunan kualitas demokrasi Indonesia dan banyak negara. Meski de...
Presiden Jokowi akan tinjau fasilitas G20 di Bali
Kamis, 02 Desember 2021 - 11:38 WIB
Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi dijadwalkan akan meninjau sejumlah fasilitas d...
2 Desember 1957: Pesawat Belanda dilarang singgah di Indonesia
Kamis, 02 Desember 2021 - 06:13 WIB
Pertikaian masalah persengketaan Irian Barat (sekarang Papua Barat) antara Indonesia dan Belanda mem...
KSP dorong KPU lakukan pemutakhiran data
Rabu, 01 Desember 2021 - 16:25 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong KPU melakukan pemutakhiran data, sinkronisasi, dan kerja...
1 Desember 1956: Mohammad Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden
Rabu, 01 Desember 2021 - 06:10 WIB
Lewat hasil sidang, DPR akhirnya menyepakti permintaan pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan ...
Puan: DPR siap menindaklanjuti Putusan MK terkait UU Ciptaker
Selasa, 30 November 2021 - 18:35 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Unda...
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
CRI