Presiden Joko Widodo tanda tangani keppres amnesti Saiful Mahdi
Elshinta
Selasa, 12 Oktober 2021 - 19:46 WIB |
Presiden Joko Widodo tanda tangani keppres amnesti Saiful Mahdi
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden (keppres) pemberian amnesti untuk dosen Universitas Syiah Kuala Saiful Mahdi.

"Hari ini, tadi Bapak Presiden menandatangani keppres untuk amnesti saudara Saiful Mahdi," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Jakarta, Selasa (12/10).

Sebelumnya pada Kamis (7/10), dalam rapat paripurna penutupan masa sidang, DPR telah menyetujui pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar selaku pimpinan sidang saat itu mengatakan pimpinan DPR telah menerima Surat Presiden tertanggal 29 September 2021 berkaitan pertimbangan atas permohonan amnesti Saiful Mahdi.

"Ya kita kemarin menerima surat dari DPR, bahwa DPR sudah menyetujui amnesti untuk saudara Saiful Mahdi, jadi Presiden kan beberapa waktu yang lalu sudah mengajukan ke DPR dan kemudian sudah mendapatkan persetujuan DPR," tutur Pratikno.

Pratikno mengatakan setelah keppres ditandatangani, pemerintah akan segera mengirimkannya kepada Saiful Mahdi.

"Amnestinya saudara Saiful Mahdi ini kepada Mahkamah Agung, kepada Jaksa Agung dan kemudian kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Jadi Semoga ini bisa cepat segera ditindaklanjuti dan saudara Saiful Mahdi ini bisa dibebaskan dalam waktu yang secepat-cepatnya," ungkap Pratikno.

Saiful Mahdi diketahui dilaporkan ke polisi pada 25 Februari 2019 setelah mengkritik proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Fakultas Teknik dan Teknologi, Unsyiah Kuala, Banca Aceh.

Saiful mengkritik proses rekrutmen lantaran dirinya mengetahui adanya berkas peserta yang diduga tak sesuai persyaratan, namun tetap diloloskan oleh pihak kampus. Kritik tersebut disampaikan melalui grup "WhatsApp".

Kemudian pada Juli 2019, Saiful dilaporkan ke Polresta Banda Aceh oleh pihak kampus. Saiful lalu menjadi tersangka pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 2 September 2019.

Dalam proses hukum yang berjalan, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 4 April 2020 memvonis Saiful 3 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider satu bulan kurungan.

Saiful sempat mengajukan permohonan banding dan kasasi, namun ditolak. Kejaksaan Negeri Banda Aceh pun mengeksekusi vonis terhadap Saiful pada 2 September 2021.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Panitia pernikahan keluarga Bupati Jember didenda Rp10 juta
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 07:30 WIB
Panitia penyelenggara resepsi pernikahan keluarga Bupati Jember Hendy Siswanto akhirnya didenda Rp10...
Polisi ringkus tersangka penipuan seleksi penerimaan Taruna Akpol 2021
Jumat, 22 Oktober 2021 - 23:40 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur meringkus warga Surabaya berinisial HN...
KPK: 86 persen koruptor yang ditangkap dari alumni perguruan tinggi
Jumat, 22 Oktober 2021 - 23:10 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebutkan sebanyak 86 persen koruptor...
Kemenkeu dan PPATK sinergi berantas pencucian uang
Jumat, 22 Oktober 2021 - 22:55 WIB
Kementerian Keuangan bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) untuk mencegah ...
Polresta Mataram selidiki pemotongan dana bantuan rumah tahan gempa
Jumat, 22 Oktober 2021 - 19:35 WIB
Tim Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyelidiki dugaan p...
LPSK siap berikan perlindungan bagi korban pinjol ilegal
Jumat, 22 Oktober 2021 - 19:23 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pi...
Dewas sebut materi laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli sumir
Jumat, 22 Oktober 2021 - 19:11 WIB
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menyebut materi lap...
Polri ungkap 13 kasus pinjaman daring ilegal
Jumat, 22 Oktober 2021 - 17:59 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan hingga saat i...
Oknum aparatur desa diduga terlibat jual beli tanah HPL di Trawangan
Jumat, 22 Oktober 2021 - 15:35 WIB
Pihak kejaksaan melihat adanya oknum aparatur desa yang diduga terlibat dalam proses jual beli tanah...
Polresta Banyumas sita seratusan botol minuman beralkohol
Jumat, 22 Oktober 2021 - 15:00 WIB
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas menyita seratusan botol minuman beralkohol dari berbagai m...