Pengamat: Pajak karbon berpotensi tekan daya beli masyarakat
Elshinta
Rabu, 15 September 2021 - 16:59 WIB |
Pengamat: Pajak karbon berpotensi tekan daya beli masyarakat
Suasana lalu lintas di kawasan Sudirman, Jakarta. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26 persen pada tahun 2021 dan 29 persen pada tahun 2030. ANTARA/Dewa Wiguna

Elshinta.com - Pengamat kebijakan energi Fabby Tumiwa mengatakan rencana implementasi pajak karbon berpotensi menekan daya beli masyarakat dan kontraproduktif dengan upaya mempercepat pemulihan ekonomi, karena pungutan atas emisi karbon memiliki efek berganda yang signifikan.

"Pemulihan ekonomi pascaCOVID-19 pasti membutuhkan waktu lama. Kalau ekonomi baru mau pulih, namun pajak karbon ini diberlakukan bisa menjadi penghambat," kata Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, pajak karbon yang akan dikenakan kepada produsen atau menyasar sisi produksi ini, memiliki konsekuensi berupa meningkatnya ongkos produksi sejumlah produk manufaktur.

Sejalan dengan itu, kata dia, maka produsen akan membebankan pajak tersebut kepada konsumen dengan mengerek harga jual barang. Artinya, masyarakat menjadi pihak terakhir yang harus menanggung beban pajak karbon tersebut.

Kebijakan ini juga tidak selaras dengan strategi pemerintah untuk menyehatkan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yakni pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
 

Jika pajak karbon diterapkan, akselerasi UMKM dikhawatirkan terhambat karena kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap ongkos produksi yang dikeluarkan.

Menurut Fabby, kebijakan ini juga berpotensi menghambat ekspansi bisnis pelaku usaha di dalam negeri karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih mahal.

"Harus dipikirkan dampak dari kebijakan ini kepada industri-industri tertentu, karena industri yang terkena harus mempersiapkan diri," kata Fabby.

Sebelumnya Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo memastikan pajak karbon akan diterapkan pada waktu yang tepat dengan besaran pungutan yang tidak membebani pelaku usaha.

“Akan dipilih sektor tertentu yang kontribusinya besar dan cukup siap untuk dipungut pajak karbon. Serta akan dikaitkan dengan insentif non fiskal agar memberi daya dukung lebih kuat bagi investasi dan transformasi ekonomi,” kata Prastowo.

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang memetakan berbagai pungutan yang bertujuan mengurangi emisi karbon, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak daerah. Ketentuan ini akan diintegrasikan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya ke depan.

“Ini pentingnya mendesain bagaimana formulasi pajak karbon yang efektif untuk mencapai tujuan, tapi sekaligus tidak menjadi beban dengan pajak berganda,” kata Prastowo.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BUMN diminta optimalkan lahan produktif untuk ekonomi rakyat
Minggu, 19 September 2021 - 15:56 WIB
Arus Baru Indonesia (ARBI) meminta BUMN seperti Pertamina dan Perhutani untuk mengoptimalkan lahan-l...
 Profesionalitas dan ketaatan pajak krusial dalam menjalankan usaha ekspor
Sabtu, 18 September 2021 - 21:45 WIB
Profesionalitas dan ketaatan hukum, termasuk dalam hal perpajakan, sangat krusial dalam menjalankan ...
 Jufry Lumintang: UMKM bangkit lebih cepat dengan dua syarat ini!
Sabtu, 18 September 2021 - 19:10 WIB
Dalam acara deklarasi, Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU), Jufri Lumintang menga...
Wamendes Budi Arie: Masa depan Indonesia ada di desa
Sabtu, 18 September 2021 - 17:47 WIB
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menyambangi BUM...
Satu setengah tahun berjalan, Program Kartu Prakerja jangkau 10,6 juta penerima manfaat
Sabtu, 18 September 2021 - 16:36 WIB
Dalam usianya yang baru 1,5 tahun, Program Kartu Prakerja telah memberikan dampak signifikan di teng...
 BAZNAS sukses pertahankan sertifikasi manajemen anti penyuapan
Sabtu, 18 September 2021 - 15:14 WIB
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kembali menerima Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO ...
Bupati Sukoharjo bujuk keluarga terlantar pindah rusunawa
Sabtu, 18 September 2021 - 15:07 WIB
Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah Etik Suryani membujuk satu keluarga terlantar di Kartasura menempati ...
Ubi Jalar Jabar berhasil tembus pasar Singapura
Sabtu, 18 September 2021 - 00:01 WIB
Ubi jalar asal Jabar berhasil menembus pasar ekspor Singapura untuk pertama kali.
BP Batam siapkan aplikasi IBOSS untuk permudah perizinan
Jumat, 17 September 2021 - 22:45 WIB
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melakukan penyempurnaan p...
 Musim kemarau, 2800 hektar sawah di Undaan Kudus ditanami kacang hijau
Jumat, 17 September 2021 - 21:57 WIB
Pada musim kemarau kali ini ada kabar yang mengembirakan bagi para petani di Kecamatan Undaan, Kabup...
Live Streaming Radio Network