DPRD Sulsel temukan anggaran APBD siluman Rp182 miliar
Elshinta
Selasa, 14 September 2021 - 07:15 WIB |
DPRD Sulsel temukan anggaran APBD siluman Rp182 miliar
Suasana rapat membahas anggaran APBD perubahan di Komisi D membidangi Pembangunan, kantor DPRD Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (13/9/2021).

Elshinta.com - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D membidangi Pembangunan menemukan kejanggalan adanya dugaan perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Pokok senilai Rp182 miliar lebih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov saat pembahasan APBD Perubahan 2021.

"Ada kejanggalan ini, kita tidak tahu apa programnya, yang jelas tidak sesuai RKA diusulkan Rp505,5 miliar lebih, tetapi di DPA keluar Rp687, 7 miliar lebih. Berarti ada selisih Rp182 miliar lebih, itu dari mana," ungkap Wakil Ketua Komisi D, Fadriaty di kantor DPRD setempat, Senin.

Ia menjelaskan, aturannya, pembahasan APBD Pokok 2021 telah selesai dibahas baik itu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan DPA sudah ditentukan pada anggaran pokok, dan tidak bisa dilakukan perubahan tanpa persetujuan bersama legislatif dan eksekutif.

"Kita dibuat bingung, karena saat masuk perubahan itu muncul lagi anggaran pokok. Seingat saya itu sudah ditetapkan. Makanya, kita kaget tadi saat di pembahasan kenapa ada perubahan besar. Tentu ini menjadi bahan evaluasi" beber Poliitisi perempuan Fraksi Demokrat ini.

Sementara itu, anggota Komisi D lainnya, Ady Anshar saat rapat itu mempertanyakan kelanjutan pembangunan infrastruktur di Sulsel dengan menggunakan anggaran pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1 triliun lebih.

"Setahu kami dana PEN itu Rp1,3 triliun lebih, lalu realisasinya sesuai informasi sudah 70 persen atau sekitar Rp930 miliar lebih. Pertanyaannya, sejauh mana optimasi pekerjaan proyek di lapangan, apakah bisa sampai 70 persen pengerjaanya sampai 31 September nanti," ujarnya mempertanyakan.

Sementara dana yang tersedia saat ini kurang lebih Rp70 miliar. Apakah nanti diperlukan tambahan anggaran Rp50 miliar, sementara anggaran itu sudah tidak ada karena telah di kembalikan ke pusat disebabkan melewati perjanjian, disisi lain banyak pengerjaan proyek belum selesai.

"Konsekuensinya, ketika APBD digunakan (Kelanjutan Pembangunan) untuk membayar hutang dana PEN, maka akan mengurangi belanja tahun depan. Tentu ada review anggaran terutama berapa besar dana PEN yang menjadi utang, kita bisa rugi kalau begini," katanya.

Selain itu, sikap anggota akan mengkaji lebih dahulu karena mana yang harus dibayarkan. Sebab, pembayarannya harus menunggu perubahan karena tidak ada di KUA PPS pada APBD Pokok pada 2022.

Dalam rapat itu, pihak PURT menyatakan segera meninjau ulang atas kesalahan itu di dokumennya yang bisa saja ada karena kelalaian penulisan angkanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
MPR: Sudah waktunya turunkan seluruh matra tumpas KKB di Papua
Minggu, 19 September 2021 - 15:44 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa sudah waktunya negara menindak tegas teroris kelompok...
MPR ajak warganet jaga semangat Bhinneka Tunggal Ika
Minggu, 19 September 2021 - 14:36 WIB
Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI Siti Fauziah berharap para warganet (netizen) bijak da...
Jalin sinergitas, Pemkab Langkat terima audiensi DPD Partai Gelora
Minggu, 19 September 2021 - 13:55 WIB
Dewan Pengurus Daerah (DPD) partai Gelora Kabupaten Langkat beraudiensi ke Pemerintah Kabupaten Lang...
19 September 1945: Babak awal perlawanan arek-arek Surabaya
Minggu, 19 September 2021 - 06:00 WIB
Setelah proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Indonesia gencar-gencarnya memberikan informasi kepada ra...
Survei: Elektabilitas PDI Perjuangan dan PSI unggul di DKI
Sabtu, 18 September 2021 - 18:15 WIB
Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai So...
 Sah! Mahyaruddin pimpin Golkar Tanjungbalai
Sabtu, 18 September 2021 - 13:55 WIB
Mahyaruddin Salim Batubara terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Tanjungbalai ...
Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua harap nakes segera diungsikan
Sabtu, 18 September 2021 - 12:15 WIB
Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua mengharapkan para tenaga medis dan pendidik di Distrik Kiwir...
18 September 1948: Operasi penumpasan gerakan separatis, PKI Madiun
Sabtu, 18 September 2021 - 06:00 WIB
Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. PKI melakukan pemberontakan terhadap pemer...
Erick Thohir ungkap kunci utama dalam perampingan jumlah BUMN
Jumat, 17 September 2021 - 22:15 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kunci utama terkait perampingan jumlah BUMN yakni perbaikan ...
Presenter Sonny Tulung gabung ke Partai Emas
Jumat, 17 September 2021 - 19:12 WIB
Presenter Sonny Tulung bergabung dengan Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas). Ia dipercaya menjaba...
Live Streaming Radio Network