MemoRI 19 September
19 September 1945: Babak awal perlawanan arek-arek Surabaya
Elshinta
Penulis : Calista Aziza | Editor : Calista Aziza
19 September 1945: Babak awal perlawanan arek-arek Surabaya
Peristiwa Perobekan Bendera Belanda pada 19 September 1945. (https://bit.ly/2WXGMCi/elshinta.com)

Elshinta.com - Setelah proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Indonesia gencar-gencarnya memberikan informasi kepada rakyat mengenai makna kemerdekaan. Bendera Merah Putih ditetapkan sebagai bendera nasional. Selanjutnya, pemerintah melakukan sosialisasi bendera negara ke semua wilayah.

Surabaya pun menjadi salah satu kota yang ramai mengibarkan bendera Merah Putih ke berbagai sudut kota. Patriotisme dan kebanggaan akan merdekanya Indonesia menjadi alasan utama. Di satu sisi, Sekutu yang telah memenangkan Perang Dunia 2 ingin mengambil kembali wilayah jajahan dari Belanda, yang merupakan salah satu anggota.

Tentara Inggris datang dan tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) untuk melucuti tentara Jepang. Pihak Inggris juga membawa misi untuk mengembalikan Indonesia kepada administrasi Pemerintahan Belanda. Perwakilan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris.

Kota Surabaya tak lepas dari jangkauan pihak Sekutu. Sekelompok orang Belanda pada 18 September 1945 diketahui mengibarkan bendera Belanda (Merah Putih Biru) tanpa persetujuan Pemerintah Indonesia di Surabaya. Tepat di tiang paling atas Hotel Yamato, bendera itu berkibar malam harinya.

Paginya, ketika arek Surabaya melihat bendera, mereka langsung marah dan murka. Belanda dianggap tak menghargai usaha dari rakyat Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda Surabaya pagi hari bersitegang dengan orang-orang Belanda di Hotel Yamato karena bendera itu.

 

Sumber: kompas.com

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketua MPR minta pemerintah beri perhatian lebih kepada keraton
Rabu, 27 Oktober 2021 - 16:39 WIB
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian lebih ...
Menpan RB temukan dugaan kecurangan SKD di sejumlah daerah
Rabu, 27 Oktober 2021 - 14:05 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menemukan du...
Menpan RB tegaskan ASN terlibat kecurangan CASN harus dipecat
Rabu, 27 Oktober 2021 - 13:18 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan o...
Wapres minta badan publik harus terbuka dengan kritik
Selasa, 26 Oktober 2021 - 14:05 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara ha...
Presiden Jokowi ingatkan kepala daerah kebut vaksinasi COVID-19
Selasa, 26 Oktober 2021 - 13:06 WIB
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempercepat vaksinasi COVI...
 Kapolres Lhokseumawe bahas sosialisasi dan percepatan vaksinasi dengan pimpinan parpol
Selasa, 26 Oktober 2021 - 12:13 WIB
Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan para pimpinan parta...
Mendagri tunjuk Suhajar Diantoro jadi Pelaksana tugas Sekjen Kemendari
Selasa, 26 Oktober 2021 - 11:46 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Staf Menteri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menja...
Parpol nasionalis dan religius sangat menentukan pada Pilpres Pemilu 2024
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:24 WIB
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) merupakan perwujudan demokrasi dalam Sistem Presiden...
Wali Kota Kendari ajak mahasiswa pendatang urus pindah KTP secara gratis
Selasa, 26 Oktober 2021 - 10:00 WIB
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengajak kepada seluruh mahasiswa pendatang yang tengah menempuh ...
Presiden terima surat kepercayaan sembilan duta besar negara sahabat
Senin, 25 Oktober 2021 - 13:57 WIB
Presiden RI Joko Widodo menerima surat kepercayaan sembilan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh...