MemoRI 29 Agustus
29 Agustus 1945: Cikal bakal DPR RI dibentuk
Elshinta
Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
29 Agustus 1945: Cikal bakal DPR RI dibentuk
Sumber foto: https://bit.ly/3sLRfgb/elshinta.com.

Elshinta.com - Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Mulai saat itu, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan UUD 45.

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuklah KNIP yang beranggotakan 137 orang.

Hari ini 75 tahun lalu, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk. KNIP merupakan cikal bakal DPR RI saat ini.

Komite Nasional Pusat itu diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi DPR RI.

Terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu Volksraad atau masa penjajahan Belanda, masa perjuangan kemerdekaan, dan masa setelah terbentuknya KNIP.

Dalam Sidang KNIP yang pertama, disusun formasi pimpinan sebagai berikut: - Ketua: Mr. Kasman Singodimedjo - Wakil Ketua I: Mr. Sutardjo Kartohadikusumo - Wakil Ketua II: Mr. J. Latuharhary - Wakil Ketua III: Adam Malik

Peran KNIP salah satunya terkait pertempuran Surabaya. Pada 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban baik di pihak Indonesia maupun sekutu.

Terkait hal itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 November 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan rakyat dan daerah-daerah Indonesia.

Selain itu, KNIP mengadakan beberapa sidang antara lain sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.

Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville.

Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik.

Periode KNIP berlangsung sejak 29 Agustus 1945-15 Februari 1950. Setelah itu masuk periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu 15 Februari 1950-16 Agustus 1950.

Setelahnya berubah lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) yaitu pada 16 Agustus 1950-26 Maret 1956. Setelah itu namanya menjadi DPR RI hingga sekarang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Dedi Rustandi menang aklamasi di Muscab PPP Karawang
Minggu, 17 Oktober 2021 - 18:34 WIB
Ketua DPC PPP Kabupaten Karawang Lina Sugiharti di depan kader PPP dan undangan pejabat teras partai...
Jelang 2024, PKS Purwakarta gencar rekrut kader baru
Minggu, 17 Oktober 2021 - 17:25 WIB
DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat semakin agresif membidik momentum pol...
Timsel KPU dan Bawaslu diharapkan kerja profesional dan independen
Jumat, 15 Oktober 2021 - 14:56 WIB
Pemerintah telah membentuk Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabat...
MPR: Pro dan kontra pengangkatan Dewan Pengarah BRIN tak perlu terjadi
Jumat, 15 Oktober 2021 - 12:57 WIB
Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menilai pro dan kontra keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat da...
Pemkot Bogor serahkan rancangan APBD tahun 2022 sebesar Rp2,3 triliun
Jumat, 15 Oktober 2021 - 08:53 WIB
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat telah menyerahkan draf rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggar...
Inovasi Kota Sukabumi masuk `Top 45` Jawa Barat 2021
Kamis, 14 Oktober 2021 - 12:47 WIB
Reformasi birokrasi pemerintahan yang terus bergulir melalui berbagai inovasi, mengantarkan dua inov...
Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD harus melewati kajian dalam
Kamis, 14 Oktober 2021 - 12:35 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD harus melewati kajian dalam
Kamis, 14 Oktober 2021 - 10:57 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
Wapres Ma`ruf bertolak ke Papua Barat dari Maluku
Kamis, 14 Oktober 2021 - 08:01 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin melanjutkan agenda kunjungan kerja dari Ambon, Provinsi Maluku, menuju Ma...
Lestari Moerdijat: Fraksi Nasdem tidak antiamendemen UUD 1945
Rabu, 13 Oktober 2021 - 21:45 WIB
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Nasdem Lestari Moerdijat menegaskan partainya tidak anti-terhadap ame...
Live Streaming Radio Network