Pengamat: Kebijakan tarif mencegah rente ekonomi importasi pangan
Elshinta
Kamis, 08 April 2021 - 13:38 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Pengamat: Kebijakan tarif mencegah rente ekonomi importasi pangan
Sumber foto: https://bit.ly/2OB2V5K/elshinta.com.

Elshinta.com - Beberapa komoditas pangan yang diimpor seperti gula, daging, buah-buahan dan bawang putih mewajibkan izin rekomendasi baik dari Kementan dan Kemendag sehingga seringkali bukan saja menimbulkan monopoli dan rente ekonomi oleh para pemain kuota impor, tetapi juga memicu kisruh harga di konsumen karena banyaknya pungutan untuk mendapatkan izin kuota impor.

Menanggapi isu tersebut, Felippa Ann Amanta, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengatakan, sistem impor yang lebih transparan dan otomatis akan meningkatkan kompetisi sehingga menutup celah rente di impor, karena pemberian izin impor jadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Ia melanjutkan, "praktek monopoli dan rente ekonomi dalam importasi pangan berdampak ke konsumen karena biaya yang dikeluarkan akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga pangan yang lebih mahal," ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, Rabu (7/4).

Seperti kasus bawang putih, “saya tidak bisa mengatakan ada permainan karena saya tidak memiliki bukti. Yang jelas, proses impor proses impor penerbitan RIPH dan SPI yang tidak transparan dan berbelit akan menimbulkan keterlambatan impor, penambahan biaya impor, serta memunculkan banyak celah rente. Hal ini disayangkan karena konsumen yang dirugikan," jelasnya.

Kalau dikatakan pemberlakuan RIPH dan SPI, lanjut Felippa, untuk melindungi petani bawang putih. Bawang putih itu kurang optimal untuk ditanam di Indonesia, dibandingkan di China, karena perbedaan iklim dan kondisi geografis. 

"Para petani yang dipaksa menanam bawang putih jadi dirugikan karena bawang putih kurang menguntungkan. Konsumen juga dirugikan karena akses terhadap suplai bawang putih yang murah dan berkualitas dibatasi," ungkapnya.

Ia menyarankan, seharusnya impor bawang putih dibuka sehingga konsumen bisa menikmati kestabilan pasokan dan harga. Di sisi lain petani bawang putih perlu diberi dukungan untuk meningkatkan daya saing jika ingin tetap menanam bawang putih. "Atau retraining atau reskilling untuk menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan," tambahnya.

Mengenai usulan tarif impor di kalangan pelaku usaha, ia berpendapat, pengenaan tarif sebagai ganti kuota impor memang lebih transparan, namun ini harus disertai dengan kompetisi yang baik antar importir saja. Jangan sampai izin impornya tetap hanya diberikan ke beberapa importir saja. Importir yang mendapatkan izin impor harus memiliki track record yang baik dan sudah membuktikan kapasitasnya dalam membaca kebutuhan pasar.

"Kalau ada yang mengatakan kebijakan tarif impor itu melanggar WTO, penerapan kuota bawang putih (red, RIPH dan SPI) justru melanggar prinsip WTO bahwa pemberian izin harus dilakukan secara transparan, sistematis dan non diskriminatori," tegasnya.

Dalam hal ini KPPU sendiri sudah berulangkali mengingatkan soal importasi bawang putih. Seperti yang disampaikan Komisioner KPPU, Guntur S Saragih, “komoditas bawang putih memang agak aneh dibandingkan komoditas lainnya. Karena izin impor bawang putih tidak mudah. Padahal relatif petani bawang putih domestik sangat sedikit. Hal ini berbeda dengan perlakuan pemerintah untuk beras, yang mana impor dilakukan justru saat panen raya," ujarnya kepada media.

Hal tersebut dikatakan Guntur S Saragih menanggapi PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan masalah hambatan permohonan RIPH kepada Dirjen Hortikultura Kementan sebagai syarat memperoleh kuota impor bawang putih. Karena rekomendasi tersebut hingga saat ini masih dikeluhkan oleh para pengusaha atau importir, dengan alasan kuota sudah penuh dan sementara tutup.

Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian dan jajarannya ketika diminta konfirmasinya oleh media mengenai tetap diberlakukannya RIPH dan wajib tanam meskipun PP Nomor 26 Tahun 2021 sudah tidak menyebutkan lagi, menghindar dan tidak menjawab.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Lahan sawah di Padang menyusut 1.002 hektare
Sabtu, 17 April 2021 - 13:44 WIB
Dinas Pertanian Kota Padang, Sumatera Barat mencatat lahan sawah produktif di daerah itu berkurang 1...
Bupati Cilacap dan Gubernur DKI teken MoU dan panen raya padi 
Sabtu, 17 April 2021 - 11:25 WIB
Dalam kunjungan kerjanya di wilayah Kabupaten Cilacap, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan b...
 BI Malang optimistis tingkat ekonomi naik 11,53 persen di masa pandemi Covid-19
Sabtu, 17 April 2021 - 10:37 WIB
Memasuki Ramadan 1442H yang diikuti dengan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 secara nasional ma...
Pengamat nilai program kartu prakerja bantu pemulihan ekonomi
Jumat, 16 April 2021 - 16:23 WIB
Pengamat ekonomi Center of Reform of Economics (Core) Yusuf Rendi Manilet menilai program kartu prak...
BI: Industri rumahan dorong peran perempuan dalam perekonomian
Jumat, 16 April 2021 - 15:37 WIB
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pengembangan Industri Rumahan (IR)...
Pertamina amankan stok dan penyaluran BBM dan LPG selama Ramadan hingga Idul Fitri 1442 H
Jumat, 16 April 2021 - 14:25 WIB
PT Pertamina (Persero) Pemasaran Regional Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) memastikan kondisi stok...
Menparekraf ajak masyarakat sukseskan Hari Belanja Brand Lokal 2021 
Jumat, 16 April 2021 - 13:36 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahud...
Pelaku usaha diminta manfaatkan hasil perundingan AFAS dan ATISA 
Jumat, 16 April 2021 - 12:44 WIB
Wakil menteri perdagangan, Jerry Sambuaga mengajak pemangku kepentingan memanfaatkan hasil perunding...
Pertamina pastikan stok BBM di Papua dan Maluku selama Ramadan terpenuhi
Jumat, 16 April 2021 - 11:44 WIB
Di bulan Ramadan, PT Pertamina (Persero) Regional Papua Maluku kembali hadir untuk mendistribusi, me...
Gubernur: Sumba Tengah wujud perubahan peradaban pertanian di NTT
Jumat, 16 April 2021 - 11:11 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menegaskan, Kabupaten Sumba Tenga...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV