Skala prioritas bahas RUU capai target Prolegnas 2021
Elshinta
Minggu, 04 April 2021 - 17:11 WIB |
Skala prioritas bahas RUU capai target Prolegnas 2021
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - DPR RI akhirnya menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, setelah pembahasannya berlangsung selama tiga masa persidangan.

Dari 33 RUU yang ada di Prolegnas Priortas 2021, sebanyak 20 RUU telah ada dalam Prolegnas Prioritas 2020 yang tidak bisa diselesaikan di tahun 2020, dipindahkan ke tahun 2021 untuk diselesaikan.

Sebanyak 20 RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; RUU tentang Profesi Psikologi (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi); RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).

RUU tentang tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law); RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila); RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Partai Golkar mulai `branding` Airlangga Hartarto Presiden 2024 
Sabtu, 17 April 2021 - 09:35 WIB
Partai Golongan Karya (Golkar) kembali membangun citra (Rebranding) untuk kemenangan Ketua Umum DPP ...
Pengamat: Wacana koalisi partai Islam jangan `jual` politik identitas
Jumat, 16 April 2021 - 21:21 WIB
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengingatkan wacana pembe...
PAN belum dapat informasi tawaran masuk Kabinet Indonesia Maju
Jumat, 16 April 2021 - 20:04 WIB
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan partai-nya hingga saat ini belum mendapatk...
Isu KLB PKB, KH Maman Imanulhaq: Ada yang iri
Jumat, 16 April 2021 - 14:12 WIB
Isu beberapa kader PKB mengusulkan muktamar luar biasa (MLB) untuk menggoyang kepemimpinan H. A. Muh...
PAN: Koalisi partai Islam kontraproduktif dengan rekonsiliasi nasional
Jumat, 16 April 2021 - 11:57 WIB
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai wacana pembentukan koalisi partai...
Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Kamis, 15 April 2021 - 13:10 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian ...
PPP dan PKS teken nota kesepahaman sepakat jaga demokrasi di Indonesia
Rabu, 14 April 2021 - 23:23 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meneken nota kesepahaman beri...
Kepala RSPAD: Anggota DPR menjadi sampel vaksin Nusantara
Rabu, 14 April 2021 - 22:49 WIB
Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Bu...
Legislatif nilai larangan mudik tak efektif
Rabu, 14 April 2021 - 14:12 WIB
Mengenai larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran dan ...
DPRD Banjarmasin sesalkan 90 persen anggaran sungai dipotong
Rabu, 14 April 2021 - 08:30 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) M Isnaini menyesalkan 90 persen ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV