APTB minta KPK berani tuntut hukuman mati koruptor bansos
Elshinta
Selasa, 23 Februari 2021 - 21:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
APTB minta KPK berani tuntut hukuman mati koruptor bansos
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

Elshinta.com - Alumni Perguruan Tinggi Bersatu (APTB)  mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani menuntut hukuman mati terhadap mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara dalam kasus korupsi bansos.

"Kasus ini menjadi sangat berbeda, di samping sebagai mega korupsi triliunan rupiah pada kasus bantuan sosial (bansos), karena dana yang dikorupsi adalah dana untuk bantuan masyarakat yang sedang sulit dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar dr Zulkifli dari APTB Unair di Kompleks Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/2).

Permintaan APTB kepada KPK ini juga telah disampaikan langsung kepada lembaga anti-rasuah tersebut pagi, Selasa (23/2), di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Alasan APTB berharap agar tersangka korupsi bansos dihukum mati adalah lantaran kasus korupsi bansos sangat mencederai rasa kemanusiaan pada rakyat Indonesia yang tengah menderita karena pandemi Covid-19. APTB meminta KPK tidak perlu ragu ketika harus memutuskan bahwa pelaku harus dihukum mati demi kepentingan bangsa dan negara.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh apabila KPK memutuskan hukuman maksimal yaitu hukuman mati kepada para pelaku korupsi bansos tersebut. Memorandum ini didasarkan atas temuan dan kajian dari berbagai informasi resmi dan informasi yang beredar luas di masyarakat seperti media massa dan media sosial, serta laporan resmi dari pihak yang kompeten," tukas dr Zulkifli dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi elshinta.com.

Selain itu, APTB juga menengarai indikasi yang kuat adanya KKN yang melibatkan beberapa elit partai politik pendukung pemerintah dalam skandal mega korupsi bansos. Salah satu indikasinya adalah penunjukan perusahaan swasta untuk proyek goodie bag senilai lebih dari Rp 150 miliar oleh Kementerian Sosial.

"Kami APTB senantiasa mendukung dan membantu bersama komunitas anti korupsi dan masyarakat luas, bila ada tekanan yang mempersulit KPK dalam menangani kasus korupsi tertentu. Termasuk juga mendukung upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat sebagai jalan untuk introspeksi dan evaluasi mendalam KPK terhadap kinerja dan eksistensinya ke depan," tutur dr Zul.

Sementara itu, Alumni UGM yang terafiliasi dalam APTB, Irfan Riza menyampaikan, apa yang dilakukan Juliari merupakan extraordinary crime dan juga melanggar HAM.

“Aspek HAM itu kan ada konteksnya, tidak berdiri dalam satu konteks yang kosong. Dalam konteks ini (korupsi bansos), hak orang miskin mendapatkan bantuan sosial ternyata diambil oleh si pelanggar,” ucap Irfan.

Untuk itu, menurut Irfan, Juliari dan Edhy tidak masalah jika harus dihukum mati. Hal tersebut disebabkan, tindakan korupsi yang dilakukan menteri Jokowi itu telah dianggap telah melakukan pelanggaran HAM.

“Jadi ini adalah faktor yang timbal balik antara pelaku dengan pihak yang dilanggar HAM-nya. Kalau dia melanggar ya dia akan dialnggat juga HAM-nya,” tandas Irfan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara layak dituntut hukuman mati.

"Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati," kata Eddy, sapaannya, dalam sebuah acara seminar dilansir dari Antara, Rabu (17/2). 

Menurut dia, ada dua alasan pemberat yang membuat kedua mantan menteri tersangka tindak pidana korupsi itu layak dituntut pidana mati.

Pertama, mereka melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan darurat, yakni darurat covid-19. Kedua, mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejagung blokir aset tanah 7 tersangka Asabri di sejumlah wilayah
Sabtu, 06 Maret 2021 - 11:27 WIB
Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung membl...
Pengacara Nurhadi sebut tuntutan jaksa KPK Zalim
Sabtu, 06 Maret 2021 - 07:47 WIB
Tim pengacara mantan Sekretaris Mahakamah Agung (MA) Nurhadi mengatakan tuntutan jaksa KPK ke Nurhad...
Polres Manggarai Barat mulai penyelidikan kebakaran Pasar Lembor
Sabtu, 06 Maret 2021 - 07:34 WIB
Kapolres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, AKBP Bambang Hari Wibowo mengatakan penyidik Kepolisi...
Polisi di Cianjur temukan dua orang lansia meninggal di dalam rumah
Jumat, 05 Maret 2021 - 23:38 WIB
Polisi menemukan dua orang lanjut usia (lansia) warga Kelurahan Solopandan, Kecamatan Cianjur, Jawa ...
Polres Banjarnegara berhasil ungkap kasus pembuangan bayi
Jumat, 05 Maret 2021 - 23:27 WIB
Kepolisian Resor Banjarnegara, Jawa Tengah, berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi di sekitar Sun...
KPK perpanjang penahanan Juliari Batubara selama 30 hari
Jumat, 05 Maret 2021 - 22:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan selama 30 hari untuk dua tersangka k...
Nurdin Abdullah sebut uang diamankan KPK untuk bantuan masjid
Jumat, 05 Maret 2021 - 21:58 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah (NA) mengaku sejumlah uang yang telah di...
KPK panggil istri tersangka Edhy Prabowo
Jumat, 05 Maret 2021 - 13:14 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat memanggil Anggota DPR RI Iis Rosita Dewi yang juga istri d...
Polres OKU permudah masyarakat membuat SIM melalui daring
Jumat, 05 Maret 2021 - 12:52 WIB
Satlantas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mempermudah masyarakat membuat dokumen Surat Iz...
Seekor gajah liar ditemukan mati di Aceh Jaya
Jumat, 05 Maret 2021 - 12:29 WIB
Seekor gajah liar ditemukan mati di kawasan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV